Mahasiswa dan Pelajar Walak ketika membaca pernyataan sikap bersama Kepala Distrik di salah satu Warung makan di Jayapura (Foto:Michael/PapuaLives)
Jayapura, Dengan menolaknya Pembangunan Koramil Distrik Eragayam, pengurus Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Walak (HMPW) kembali berhasil menyerahkan pernyataan sikap kepada Kepala Distrik Eragayam Kitin Wandikbo.penyerahan pernyataan sikap oleh mahasiswa Walak yang di serahakan langsung oleh Elison Uaga selaku ketua HMPW yang di dampingi langung oleh Linus Karoba Selaku Ketua HMPDI dan beberapa Mahasiswa Walak.Penyerahan pernyataan sikap yang berlangung Di Rumah Makan Lalapan Bandung Kotaraja pada Senin (02/03/2020) pukul 13:00 Wip.
Dalam kesempatan itu kepala Distrik Eragayam Bapak Kitin Wandikbo Mengatakan bahwa, saya selaku pimpinan daerah Eragayam menerima dan siap menindak lanjut pernyataan sikap yang mahasiswa kepada pihak yang terkaitan dengan hal dan juga pada kepada pemerintah daerah dalam hal ini Kepada Bapak Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah. Masyarakat Distrik Eragayam duga bahwa kehadiran TNI/Porli di distrik Eragayam saya yang oknum utama dari pada kehadiran mereka karena saya dilantik kepada distrik Eragayam pada tanggal 30 Januari 2020 kemarin.Masyarakat dugaa saya sebagai oknum utama dari pada kehadiran TNI/Porli,Saya sebagai Kepala Distrik setempat yang juga kaget kehadiran TNI/Porli.Kehadiran TNI/Porli tidak sesuai dengan mekanisme maka saya mengatakan dengan tegas, Saya Selaku Kepala Distrik Eragayam Menolak Pembangan Koramil di Distrik Eragayam.
Lanjutnya Ia mengatakan kehadiran teman taman TNI/POLRI di distrik Eragayam pada tanggal 16 februari 2020 adalah Ilegal karena tampa sepengetahuan pemerinntah Distrik dan juga msyarakat setempat maka untuk sementara masyarakat duga saya yang oknum utama namun selama ini saya jadi beban dalam melakukan aktivitas sehari hari oleh karena itu Saya Selaku Kepada Distrik Menolak Kehadiran TNI/Porli di Eragayam. Saya sempat komunikasi Pemerintah Daerah dalam hal ini, dengan Bapak Sekda Mamberamo Tengah namun konfirmasi balik dari bapak Sekda Bahwa Kehadiran TNI/Porli juga ilegal karena tidak ada surat yang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.
Dalam kesempatan itu Ketua HMPW Elison Uaga mengatakan bahwa, kehadiran TNI/Porli Masyarakat tidak sejahtera akan tepapi ruang gerak masyrakat Eragayam akan tertekan maka itu, kami Organisasi Himpunan Mahasiswa Pelajar Walak (HMPW) dengan tegas menolak pendirian post militer atau pun Koramil di distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah.
Daerah atau suku Walak adalah masyarakat yang terdidik dan hidup berdampingan antara satu sama lain, di mana daerah ini adalah daerah yang paling aman dari semua ganguan keamanan, sejak Tuhan menetapkan kami di tempat ini sampai saat ini tidak pernah ada gangguan keamanan yang siknifikan, sehingga pihak keamanan dalam hal ini Pangdam atau Kapolda Papua memilih daerah walak untuk perluh mendirikan post militer adalah sangat keliru besar, karena tampah kehadiran pihak keamanan dari TNI/PORI di daerah Walak, masyarakat dari dulu sampai sekarang sudah hidup sangat aman dan tidak perlu mendirikan post militer berlebihan.
Kehadiran TNI/POLRI di daerah Walak sangat meresahkan massyarakat, menurut warga TNI/POLRI masuk di distrik Eragayam pada tanggal 16 februari 2020, dengan dalil menjaga keamanan bahkan menurut warga kami datang bukan kemauan kami tapi ikuti perintah dari atasan kami, tidak lain adalah perintah dari Pangdam Provinsi Papua dan Kapolda Papua,serta kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.
Elison menjelaskan kehadiran TNI/POLRI distrik Eragayam sangat menganggu ketentraman hidup masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini tidak boleh di biarkan begitu saja, Kami Himpunan Mahasiswa Pelajar Walak mengharapkan kepada pihak pimpinan Gereja, tokoh adat, tokoh perempuan, pimpinan ikatan suku Walak (IKWAL), serta DPRP kabupaten Mamberamo Tengah berasal dari suku Walak, bahkan kader suku Walak menyikapi hal ini dengan serius, Masalah Eragayam berarti masalah suku Walak, masalah Eragayam berarti masalah ke enam distrik di daerah Walak.
Oleh karena itu Kami Himpunan Mahasiswa Pelajar Walak menolak dengan tegas Sebagai Tujuh Poin pernyataan Sikap adalah sebagi berikut:
Pendirian post Militer baik itu TNI maupun POLRI di distrik Eragayam
Dengan tegas menolak kehadiran militer dengan dalil apapun di daerah walak mencakup ke enam distrik baik itu kabupaten mamberramu tengah maupun kabupaten jayawijaya Mendesak kepada kepala daerah Kabupaten mamberamo tengah (bupati) Ham Riky Pagawak SH.Mh untuk cabut izin mendirikan post militer di distrik Eragayam
Mendesak kepada Pangdam dan Kapolda Papua untuk tarik anggotanya ke kabupaten Mamberamu Tengah
Mendesak kepada DPRD kabupaten Mamberamu Tengah untuk melarang mendirikan post militer di distrrik eragayam maupun di distrik lain di daerah walak
Mendesak kepada masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemudah bahkan Kader-kader Walak rapatkan barisan supaya melarang mendirikan post militer di distrik eragayam.
Mendesak kepada toko adat dan masyarakat tidak melakukan kompromi dan menjual tanah untuk mendirikan post militer demi medapatkan sesuap nasi maupun sebatang roko.
