Jayapura,Mahasiswa Kabupaten kota studi se-Jayapur meminta kepada Pemprov Papua Barat agar
segara mencabut surat ijin usaha dari PT. Wanggalang yang sedang beropesari di Kabupaten Bintuni hingga kini masuk di Kabupaten Maybrat yang kemudia terjadi senketa antar pihak keamanan dan masyarakat setempat.
Diungkap Geraldus Kosamah selaku Koordinator Umum Solidaritas Mahasiswa Maybrat se-kota Studi Jayapura ketika di wawancarai wartawan media papualives.com kamis ,(07/05/2020) pukul 09:30 Wit. di kantor LBH Papua , Abepura,Jayapura.
Selaku kordinator Umum Pihaknya meyatakan bahwa senketa yang sedang terjadi di Maybrat, masalah antara pihak PT. Wanggalang Utama dan masyarakat adat setempat hanya di sebabkan oleh tidak tepati janji dari harga kubikasi kayu yang sedang dikeluarkan oleh PT. Wanggalang Utama sesuai dengan perjanjian bersama akhirnya membuat bentrokan namun adapun korban jiwa.
” Namun kesalah yang dilakukan oleh pihak PT. Wanggalang Utama berkerja sama dengan pihak keamanan menentan dan melakukan terkerasan terhadap masyarakat adat,pihaknya pun telah lalai keputusan bersama sebelum PT. Wanggalang Utama beroperasi.”
” Masyarakat juga mangalami kelaparan yang sangat luar biasa di sebabkan oleh dua masalah yang sedang dialaminya,yakni Covid-19 dan juga Pembayaran kubikasi Kayu yang di kelolah oleh PT. Wanggalang Utama tidak di bayar sesuai dengan kebutasan bersama. PT. Wanggalang Utama gagal beroperasi mengapa saya mengatakan demikian karena PT.tersebut telah lewat batas yang disepakati.” tutur Kosamah kepada media ini.
Terkait hal itu, Dalam kesempatan yang sama Direktur LBH Provinsi Papua mengatakan masyarakat Aifat juga memhadapi masalah yang begitu berlimpah yang dialaminya yakni malasah lalai pembayaran kubikasi kayu yang telah di kelolah oleh PT.Wanggalang Utama yang dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan bersama maka terjadi konflik yang mengorbankan nyawa maka kami minta Pemprov dan Penda setempat agar tinjau kembali dan segara cabat surat ijin usahanya.
” Kehadiran TNI Porli di Aifat membuat masyatakat tidak betah di kampung halamanya, maka pihak keaman stop kekerasan terhadap masyarakat. Pihak keamanan juga tak perlu tangkap orang yang tak bersalah yang kemudian menimbulkan masalah baru lagi di Aifat.” jelas Gobai.
Berikut ini pernyataan sikap dari mahasiswa maybrat sekolah kota studi se-Jayapura sebagai bahan acuan kepada Pemprov Papua Barat,Pemda Kabupaten Teluk Bintuni dan Maybrat.diantaranya 7 poin pernyataan sikap yang dibacakan langsung oleh ketua Umum Gerardus Kosamah di Jayapura yakni;
1. Pemerintah provinsi papua barat, mengambil peran penting bersama pemerintahan Kabupaten dalam hal ini; pemerintah Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Bintuni, segera melakukan dialog dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Di atas.
2. Kami solidaritas mahasiswa maybrat meminta kepada Pangdam 18 Kasuari dan Polda Papua untuk segera menarik TNI-PORLI yang sedang beroperasi didistrik Aifat Timur jauh dan Aifat. Atas insiden pembunuhan yang terjadi .
3. Pemerintah Kabupaten Maybrat bersama Pemerintah Kabupaten Bintuni segera melakukan pendataan pembatasan wilayah adat teluk Bintuni bersama wilayah adat Maybrat.
4. Kami Solidaritas Mahasiswa Maybrat meminta dengan tegas kepada pemerintah Provinsi Papua barat dan pemerintah kabupaten maybrat serta kabupaten bintuni, mencabut surat ijin Perusahaan PT.Wanggalang (perusahan Kayu) di Kampung Rawara Pantai, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan segera mengganti rugi kerusakan masyarakat di distrik aifat timur.
5. Kami Solidaritas Mahasiswa Maybrat meminta kepada Provinsi Papua Barat dan Bupati Kabupaten Maybrat agar tidak memberikan ijin terhadap Perusahan Kayu PT.Bangun Irian yang sedang melakukan Survei di Aifat Timur Selatan, Aifat Selatan dan Aifat Timur Tengah
6. Kami Solidaritas Mahasiswa Maybrat meminta dengan tegas kepada pemerintah kabupaten maybrat dan pemerintah kabupaten bintuni segera bertangung jawab dan memastikan warga masyarakat yang sedang mengungsi dihutan agar segera dipulangkan ke desa masing-masing.
7. Kami Solidaritas Mahasiswa Maybrat, Provinsi Papua Barat meminta kepada Pemerintah dan DPR Kabupaten Maybrat dan Bentuni agar mendukung penuh Gabungan 25 ELSM diprovinsi Papua Barat yang telah mengumpulkan data-data situasi operasi TNI-PORLI yang sedang berjalan.
