Beranda News RPMP – Simapitowa Bersama LBH Desak Polda Papua dan Komnas HAM RI...

RPMP – Simapitowa Bersama LBH Desak Polda Papua dan Komnas HAM RI Tuntaskan Kasus Penembakan Di Mapia

219
0
Mahasiswa RPMP- Simapitowa di Jayapura memegang spanduk aspirasi di dampingi LBH Papua saat menggelar jumpa pers di kantor LBH Papua. (Foto: Minggi/PapuaLives)

JAYAPURA – Organisasi Rumpun Pelajar, Mahasiswa, Pemuda Siriwo, Mapia, Piyaiye, Topo dan Wanggar (RPMP-Simapitowa) se-Jayapura dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menyampaikan penembakan yang menewaskan dua warga atas nama Yulianus Tebai dan Vinsen Dogomo dan yang lainnya luka-luka tersebut agar segera Polda Papua dan Komnas HAM RI segera usut tuntas kasus ini, hal itu dikatakan Yonas Makai selaku Biro Hukum dan HAM RPMP – Simapitowa se-Jayapura kepada awak media dalam jumpa pers di kantor LBH Papua, Sabtu,[04/03/2023] kemarin.

Lebih lanjut, Yonas mengatakan insiden yang terjadi antara Mapia – Nabire yang telah terjadi penembakan lima warga pada 21 Januari 2023 lalu.

” Kelima warga tersebut Yulianus Tebai di tembak dan mati tempat dan Vinsen Dogomo ditembak dipaha dan dibawa kerumah sakit tapi tidak tertolong dan meninggal dunia dan lainnya luka-luka.”jelas Yones [04/03/2023] kepada wartawan.

Selain itu, RPMP – Simapitowa se-Jayapura kesempatan itu juga mendesak Komnas HAM RI dan Kapolda Papua segera membentuk Tim Investigasi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya atas penembakan yang terjadi di wilayah Mapia kabupaten Dogiyai, serta segera menangkap dan menghukum oknum penembakan supaya keadilan itu dirasa oleh seluruh masyarakat.

Adapun point pernyataan sikap yang dilayangkan organisasi RPMP – Simapitowa se-Jayapura didampingi LBH Papua yaitu :

1. Kami mendesak kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KomnasHAM RI) segera membentuk Tim Independen untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Mapia kabupaten Dogiyai.

2. Komnas HAM RI, Polda Papua dan DPRP Papua untuk membentuk Tim Independen untuk mengungkap kronologis yang sebenarnya.

3. Kapolda Papua segera ambil sikap tegas, Kapolres Dogiyai yang merupakan pelaku penembakan warga sipil di wilayah Simapitowa Kabupaten Dogiyai dan Nabire berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Kapolda Papua segera kembalikan kepala Kapolres Dogiyai sebab oknum polisi adalah dugaan pelaku.

5. Kapolda Papua segera tindak tegas dan copot jabatan terhadap oknum-oknum polisi yang menembaki warga sipil sesuai dengan tindakan. Penembakan yang dilakukan oleh polisi menggunakan alat negara yang notabenenya tugas polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat.

6. Kami mendesak kepada negara Indonesia segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.

7. Negara Indonesia segara tarik kembali pasukan militer organik maupun non organik yang dikirim berlebihan di Papua sebab hanya dalam tiga bulan aparat TNI/Porli telah menembak 49 warga sipil diantaranya 14 warga sipil meninggal dunia.

8. Kami tuntut dewan HAM PBB hadir di Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua.

Ditempat sama, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emmanuel Gobai mengakui pihaknya telah laporkan kasus ini ke Polda Papua pada hari senin lalu, dan telah mengambil Surat laporan pada hari jumat ini, dengan nomor Polisi :(LP/B/13/III/2023/SPKT/Polda Papua).