Beranda Birokrasi Mahasiswa Tambrauw Bantah Pernyataan Jimmy Idjie, Anggota DPR RI Dapil Papua Barat

Mahasiswa Tambrauw Bantah Pernyataan Jimmy Idjie, Anggota DPR RI Dapil Papua Barat

1461
0
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam IMT di Manokwari (Foto:Rilispers for PapuaLives)

MANOKWARI – Pada momomentum yang sangat baik ini, kami semua mahasiswa Tambrauw di Manokwari ingin memberikan klarifikasi dan tanggapan balik atas pernyataan dari anggota komisi V DPR RI, Jimmy Demianus Idjie terkait aksi prostes para pencari kerja(Pencaker) Tambrauw formasi 2018 yang tidak memuaskan. Aksi protes yang dinilai tidak sesuai dengan kuota 80 persen orang asli Papua dan 20 persen non-Papua. Hal tersebut mengundang reaksi keras dari Jimy Ijie. Di mana Idjie mengeluarkan bebeberarapa pernyataan yang cukup kontraproduktif dan antagonistik, yakni mengusung isu Organisasi Papua Merdeka(OPM) dan menghubungkan dengan proses seleksi CPNS di Kabupaten Tambrauw yang hasilnya mengecewakan.

“Melahirkan Kabupaten Tambrauw ini karena dianggap antitesa terhadap sebuah tesa besar. Karena Tambrauw ini, khususnya di Lembah Kebar itu tempat lahirnya Organisasi Papua Merdeka(OPM), baru (hingga) menyebar ke seluruh Tanah Papua. Maksud kita buat kabupaten Tambrauw supaya melawan itu(OPM), dengan cara anak-anak Tambrauw harus dirangkul(diprioritaskan dalam penerimaan formasi CPNS),” kata Jimmy Idjie (ORIDEK NEWS,Edisi 9 Agustus 2020).

Jadi, kami menilai pernyataan ini sangat irasional. Karena, ia mengapitalisasi isu Papua merdeka(OPM) untuk kepentingan seleksi CPNS dan perjuangan pemekaran Kabupaten Tambrauw. Sebab dalam sejarah tercatat secara gamblang dan eksplisit bahwa perjuangan pembentukan Kabupaten Tambrauw adalah murni aspirasi masyarakat Tambrauw. Pemekaran Kabupaten Tambrauw murni aspirasi masyarakat, bukan aspirasi para elite mana pun, baik elite politik, birokrat, maupun konglomerat.

Gagasan lahirnya Kabupaten Tambrauw adalah konsekuensi dari proses disparitas pembangunan yang terjadi di dunia Kabupaten induk yang kini mengapit Kabupaten Tambrauw, yaitu Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari selama beberapa dekade. Masyarakat Tambrauw merasa tersisih dalam segala aspek pembangunan ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Manokwari dan Sorong. Bentuk pengabaian itu cukup variatif: misalnya, pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit, jembatan, hanya condong ke darerah tertentu atau bersifat sentralitis(hanya berpusat di kota), termasuk penerimaan seleksi CPNS pun sangat jauh dari perhatian pemerintah Manokwari dan Sorong.

Jelas, kehadiran Kabupaten Tambrauw adalah hasil dari sebuah pertentangan batin dan kegusaran atas realitas pembangunan yang tidak adil dan merata ketika mereka masih menjadi bagian dari Kabupaten Manokwari-Sorong. Jadi, Kabupaten Tambrauw adalah murni lahir dari “rahim” masyarakat Tambrauw sendiri, bukan prakarsa atau pemberiaan sepihak oleh pemerintah pusat atas letupan atau gerakan politik Papua merdeka, apalagi menjual “romantisme” masa lalu OPM.

Maka, apa yang disampaikan oleh Jimmy Demianus Ijie adalah sebuah opini pribadi yang tidak mewakili aspirasi kolektif masyarakat Tambrauw, terutama para Pencaker CPNS Kabupaten Tambrauw 2018. Kami Masyarakat Tambrauw hanya menuntut agar keadilaan dan pemerataan sebagai sesama bangsa harus diwujudkan sebagaimana diamantakan dalam konstitusi dan Pancasila, keadilan untuk seluruh wargan genegara Indonesia. Mengapa kita sebagai satu kesatuan di bangsa ini harus menyurakan keadilan ke pemerintah pusat harus menggertak dengan isu OPM atau disintegrasi. Kami harap, cukup sudah jangan komoditaskan kami masyarakat Tambrauw dan Papua untuk pragmatisme politik pribadi dan golongan.

Kami juga khawatir atas pernyataan dari Jimmy Idjie akan memberi legitimasi bagi pihak militer untuk melakukan pendekatkan keamanan dan kekerasaan terhadap masyarakat Tambrauw, termasuk upaya pembangunan Kodim yang tengah gencar diperjuangkan oleh pihak pemerintah dan institusi TNI sendiri. Seharusnya Jimmy Idjie sebagai corong rakyat Papua Barat yang memiliki kewenangan konstitusional di negara ini harus lebih rasional dan objektif menyampaikan aspirasi masyarakat Tambrauw dan Papua Barat ke pemerintah pusat soal hal seleksi CPNS ini, bukan OPM yang harus jadi “jualan” atau “digoreng”. Itu cara-cara tidak cerdas dan tak terpuji sebagai wakil rakyat. Jelas, OPM bukan organisasi yang beridelogi cari makan-minum. perjuangan mereka sangat berbeda kita kita, mereka memperjuangkan sebuah idelogi dan keyakinan akan Papua merdeka. Maka, tidak pas kalau Jimmy Idjie kolaborasikan dua kutub ini.

Namun, di sisi lain, kami Ikatan Mahasiswa Tambrauw juga mendukung pernyataan Jimy Ijie yang meminta agar pemerintah harus prioritaskan anak-anak asli Tambrauw menjadi PNS di negeri sendiri. Hal ini menjadi sebuah harapan besar yang dimiliki oleh putra-puti Tambrauw bahwa visi-misi Tambrauw untuk Tambrauw harus diwujudkan, bukan sekadar jadi jargon belaka.
Berdasar berbagai uraian di atas, maka dengan ini, kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Tambrauw(IMT) di Manokwari dengan tegas menyatakan sikap:

1. Kami Menolak Pernyataan Jimy Ijie yang Mengaitkan Proses Seleksi CPNS di Tambrauw dengan Organisasi Papua Merdeka sebagai Alat Tawar untuk Pemerintah Pusat.

2. Pernyataan Jimmy Ijie adalah Sebuah Pernyataan Pribadi, bukan Mewakili Aspirasi Murni seluruh Masyarakat Tambrauw

3. Kami Meminta Jimmy Ije Segera Memberi Klarifikasi atas Pernyataannya Soal Mengaitkan Proses Pembentukan Kabupaten Tambrauw dan Seleksi CPNS dengan OPM.

4. Kami Sangat Mendukung Jimmy Ijie Bersuara dan Perjuangkan Orang Asli Tambrauw untuk Diterima sebagai CPNS tanpa harus Membonceng isu OPM.

Demikian pernyataan sikap kami Ikatan Pelajar Mahasiswa Tambrauw(IMT) di Manokwari.

Manokwari, 12 Agustus 2020

IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA TAMBRAUW (IMT) di MANOKWARI
Ketua

Sigfrits Yokser

Perwakilan Mahasiswa Bikar

Victor Yapen
Perwakilan Mahasiswa Abun

Maksi Sundoy
Perwakilan Mahasiswa Amberbaken

Marinus Wabia

Perwakilan Mahasiswa Kebar