Jika ada Intervensi , Partai Pengusung FX Mote-Tabroni BIN M Cahya Akan Mengambil Langkah Hukum

Marselus Gobay Ketua DPC Partai Demokrat Nabire  partai pengusung  FX Mote – Tabroni BIN M Cahya  ketika ditemui awak media di Nabire (Foto:Frans/PapuaLives)

NABIRE – Dalam rangka memenuhi panggilan KPU Kabupaten Nabire, guna mengkelarifikasi keabsahan ijazahnya. Sebelumnya KPU Nabire melalui hasil penelitian dokumen syarat calon,  Terhadap  Ijazah Paket C, Bakal Calon Wakil Bupati Nabire, Tabroni Bin M Cahya akhirnya di akui keabsahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.  Pada Rabu (16/09/2020) kemarin. Terkait hal itu Partai Demokrat yang juga Pengusung Kandidat FX Mote – Tabroni BIN M Cahya menduga ada Intervensi  yang menghambat proses-proses keabsahan Ijazah dari penguasa terkait prosesnya birokrasi di instansi terkait.

” Terkait hal ini kami mau sampaikan bahwa semua proses dinamika atau proses administrasi ini punya konsekwensi hukum , jika ada terindikasi intervensi atau proses pelanggaran yang terjadi, maka kami akan melakukan upaya hukum. Kami merasa kami dihambat, oleh karena itu , jika proses ini mengarah pada  proses hukum ,maka kami akan proses hukum dalam arti memberikan keterangan palsu atau data palsu atau menghilangkan data sehingga mempersulit atau memperhambat proses ini , kami akan membuat laporan ke Kepolisian.” tegas Marselus Gobay, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nabire pada kamis (17/09/2020) sore kepada media papualives.com di temui awak media disalah satu rumah makan di Nabire.

Lanjutnya, Pihaknya menilai apabila hal ini ada melanggar kode etik ASN , maka pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan komisi ASN bahwa pada prinsipnya komisi ASN siap menunggu  laporan dan bukti-bukti terkait mekanisme dan sistem pelayanan dari ASN di Kabupaten Nabire.

” Pada prinsipnya komisi ASN Siap proses ketika terjadi unsur, dan juga kami akan melaporkan  ke komisi  informasi , Ombudsmen terkait pelayanan publik seperti ini.” jelas Gobay (17/09/2020) sore tadi.

Selain itu, Sebagai Partai Pengusung FX Mote – Tabroni BIN M Cahya kembali menegaskan pula bahwa  dalam proses ini jika ada intervensi penguasa. Maka pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum melalui PTUN. Jika nantinya ada surat yang tidak sesuai dikeluarkan dari pemerintah daerah baik dari Bupati atau Kepala Dinas.

” Kami berharap pemerintah daerah, tidak perlu intervensi langsung , jaga netralitas , jaga keamanan. Karena proses – proses ini juga, ikut menggangu keamanan dan stabilitas daerah. Itu harapan kami mohon kerjasamanya untuk kita selenggarakan Pilkada ini secara damai , demokrasi dan bermartabat.” harapnya.*

Berikan Komentar Anda