NABIRE – Puluhan Masyarakat lima Distrik di Nabire dari wilayah adat Pegunungan yaitu Distrik Dipa, Menouw, Siriwo, Uwapa dan Yaro. Mendatangi kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah juga merupakan Tempat Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah.Selasa [16/05/2023] siang.
Puluhan Masyarakat 5 Distrik itu bersama kepala suku,tokoh adat,tokoh perempuan dan tokoh agama dan intelektual setempat. Pantuan media ini, aksi masyarakat adat di 5 distrik itu meminta agar Pansel MRP Papua Tengah harus mengacu pada Undang-undang Otsus No. 21 Tahun 2001 terkait pengangkatan anggota MRP Papua Tengah.
” Yang mana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur rumahtangga atau wilayahnya masing-masing.”ungkap Ones Magai salah satu orator aksi [16/05/2023] siang tadi.
Sesuai informasi dihimpun media ini berikut ini point tuntutannya :
1. Meminta Pansel MRP Papua Tengah dan Kesbangpol agar dapat teliti dalam tahapan awal mulai dari pemberkasan hingga akhir secara baik dan benar.
2. Meminta Pansel MRP Papua Tengah dan Kesbangpol agar dapat melihat secara teliti terkait administrasi, ada beberapa nama yang bukan berasal dari daerah dan berdomisili dari distrik setempat tapi namanya masuk. Maka Pansel dan Kesbangpol untuk mengeluarkan dengan mengacu pada Undang – undang Otsus.
Pantauan media ini aksi protes spontan itu berjalan dengan aman dan lancar dikawal aparat Polres Nabire.
Setelah massa aksi menyampaikan aspirasi kepada Pansel MRP Papua Tengah yang hadir menerima pada kesempatan itu. Setelah menyampaikan sejumlah aspirasi masa aksi bubar dengan aman dan tertib.
Untuk diketahui, bahwa saat ini Pansel MRP Papua Tengah telah melalui tahapan pendaftaran dan selenjutnya akan masuk tahapan verifikasi berkas.
