Dogiyai,Gunung Homihai adalah salah satu tanah keramat yang terletak di wilayah mapia sebelah timur. Masyarakat adat Tota Mapia menolak pembongkaran jalan munuju Kampung Wado Pona namun pemerintah Kabupaten Dogiyai telah merencanakan pemindahan ibu kota kabupaten yang akan di pindahkan di Wado Pona seluruh masyarakat Mapia menolak karena jangkauan ibu kota jauh dari dua wilayah yakni Kamuu dan Mapia,ketiga pemerintah memindahkan ibu kota kabupaten di Pona berarti pemerintah daerah harus melihat kembali kondisi dari pada masyarakat yang ada di kedua wilayah yakni Kamuu dan Mapia.
“Pemerintah juga kembali mempertimbangkan karena pendapat masyarakat dari kedua wilayah sangat minim/terbatas pendapatan penghasilan perbulan.” Hal ini disampaikan oleh Bapa Kristianus Tagi Mantan Kepala Distrik Sukikai Selatan, kepada wartawan papualives.com pada Rabu (12/06/2019) kemarin.
Pemerintah bisa memindahkan ibu kota di Pona namun, pemerintah harus melihat latar belakang dari pada masyarakat dan juga pemerintah jangan mempersulit masyarakat yang ada di Dogiyai karena Pona adalah daerah yang jauh dari dua wilayah yang di kabupaten Dogiyai yakni Kamuu dan Mapia. Ketiga masyarakat mau urus salah satu surat di sana namun keperluan masyarakat bisa tertunda karena Wadoo Pona adalah jauh dari daerah Mapia dan Kamuu dan pemerintah harus tinjau kembali terkait hal ini karena, pendapatan masyarakat sangat minim.
” Tujuan utama dari pada masyarakat menolak buka jalan baru menuju Wado Pona yang di rencanakan oleh pemerintah kabupaten Dogiyai karena, masyarakat Mapia menilai bahwa pemerintah gagal melanjutkan perkerjaan tahun lalu yaitu tiga buah jalan yang dikerjakan oleh pemerintah namun sampai saat fakum dan juga sampai saat ini tidak ada lanjutan untuk melanjutkan, tiga buah jalan yakni jalan menuju Timeepa,Piyaiye dan jalan menuju Sukikai Selatan.”Jelasnya.
Dengan fakumnya tiga buah jalan sampai saat ini tidak ada proses selanjut, oleh karena itu masyarakat menolak pemerintah buka jalan baru menuju wadoo Pona melalui bukit (Homihaii Dimi), sebagai tujuan utama dari penolakan tersebut adalah Homihai Dimi dikenal dengan (Baguumee Dotaidaa) tempat bermimpi.
“Homihaii Dimi tempat dimana masyarakat Mapia Pergi bermalam di sana untuk bermimpi karena, orang mimpi dari Bukit Homihai Dimi pernah meleset dari mimpinya, Bukit Homihai Dimi adalah tempat keramat yang di kenal dengan penunggu yang baik atau (Enaabe totaidaa).Pemerintah jangan berpikir untuk menbuka jalan baru akan tetapi pemerintah berpikir bagaimana lanjutkan sisi pekerjaan rahun lalu, yakni tiga buah jalan dan pemerintah berpikir untuk selamatkan yang yakni renovasi jalan di sekitaran (Pihabegaa) bila perlu harus di aspal guna menyeramatkan Masyarakat.”Ujarnya.
Salah satu Tokoh pemuda yakni Musa Boma Mengatakan,Kaderan pemerintah kami salut tetapi pemerintah harus kembali melihat persoalan yang dialami oleh rakyat karena kehadiran dari negara,provinsi dan Kabuputan kekuatannya ada masyarakat oleh sebab itu pemerintah harus melingdungi dengan salah satu peraturan daerah (PERDA).
“Di wilayah Mapia terdapat ratusan tempat historis, kami menolak membuka ruas jalan melalui Homihai ,kami menolak karena bukit Homihai adalah salah satu tempat historis yang kenal oleh banyak orang dari wilayah Meepago,perlingdungan tempat tempat hostoris ataupun tempat sejarah adalah kehidupan kami selalu berdampingan dengan mereka dan juga selamatkan generasi muda,bila membongkar tempat sejarah di waspadai oleh masyarakat sekitar karena pengorbanan selalu muncul dalam kehidupannya.”tuturnya.
Ia menjelaskan, bahwa Pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umun (PU) agar dapat menyelesaikan beberapa jembatan yang sampai hari belum ada, harus di kerjakan secepatnya yakni Jembatan Kali Mapia Atas, Kali Teu,kali Pogii namun ada beberapa jembatan yang belum permanen yakni jempat kali Wudowo,one,dan kali Pou.Masyarakat Mapia Barat dan Piyaiye sangat kendala ketiga kali Pogii banjir mobil tidak bisa lewat lagi namun penumpang tidak bila sampai tempat tujuan yakni di ibu Distrik Mapia Barat (Abouyaga) namun penumpang terpaksa jalan kaki oleh sebab itu pemerintah harus selesaikan beberapa jembata tersebut diatas dan utamakan keselamatan Masyarakat.
” Banyak insprastuktur yang masih belum dapat selesaikan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai namun pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota ke Wado Pona namun saya sebagai salah satu interektual dengan tegas menolak membuka jalan melalui Homihaii Dimi ke Wado Pona.Pemindahan ibu kota kabupaten ke Wado Pona itu agenda negara namun kami masyarakat Mapia dengan tegas menolak membuka ruas jalan menuju Wado Pona melalui Homihai Dimi.”tegasnya.
