Mengembalikan Pemerintahan Adat Di Tanah Papua

  • Whatsapp

Oleh John NR Gobai

Bacaan Lainnya

(Materi pada sarasehan Kongres AMAN VI )

Pengantar
Hal yang mendasar dari otonomi khusus adalah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat papua, hal itu tentunya juga sejalan dengan UUD 1945 amandemen tahun 2000 Bab VI Pasal 16 ayat (2) dan Bab I Pasal 2 ayat (9) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya pernyataan ini merupakan kesempatan bagi setiap daerah untuk menggali kembali aspek-aspek lokalitas sebagai identitas daerah tersebut.
Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Perubahan dalam UU Otsus
Dalam kerangka Otsus nama desa diganti dengan kampung dan nama kecamatan
digantikan dengan distrik, hal itu sesungguhnya tidak mencerminkan adanya pemerintahan desa seperti yang dimaksudkan oleh UU No 21 tahun 2001 Junto UU No 2 tahun 2021, UU No. 23 tahun 2014 dan UU No 6 tahun 2014 jika dilihat dari substansinya mensyaratkan adanya sebuah kampung dengan nama yang sangat khas papua, nama yang sesuai dengan struktur pemerintahan adat yang pernah ada, seperti: emawa, nduni, kunume, kince, ndone, konsep ada yang masih kurang tepat dalam rangka membuat konsep pemerintahan dikampung yang membumi, sehingga perlu ada sebuah konsep baru yang merupakan rancang bangun pemerintahan kampung adat di tanah papua.

Namun dibagian yang lain uu otsus juga mengatur berbagai hal seperti
perlindungan hak masyarakat adat, peradilan adat, perekonomian yang merupakan hal-hal yang penting bagi perlindungan dan pemberdayaan serta pemerintahan adat papua, namun masih ada titik kelemahan adalah tidak di aturnya institusi yang mengawal pengaturan-pengaturan bagi masyarakat adat, dalam pelaksanaannya semua dikerjakan oleh pemerintah.

Rancang Bangun Pemerintahan Papua Dengan Dasar Budaya.

Di papua system pemerintahan adatnya sangat terkait dengan system kepemimpinan dan juga system kepemilikan tanah adat, di daerah yang menganut kepemimpinan raja tentunya berbeda dengan kepemimpinan campuran dan juga system kepemimpinan “bigman”. Demikian juga sistem keondoafian dan campuran.

Pemerintahan adat mesti dikuatkan dikembangkan berbasis suku, dalam suku terdapat wilayah wilayah adat dan fam,keret atau marga serta kampung kampung asli. Sehingga sistem pemerintahan ini dapat dipahami sebagai Pertama, masyarakat hukum, berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan di tingkat lokal; Kedua,berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat; Ketiga, susunan pemerintahan ditentukan oleh masyarakat marga tersebut. Kempat, pemerintahan didampingi Dewan suku, wilayah adat,kampung asli dan marga.

Terdapat kampung asli,seperti emawa, nduni, ndone, kunume, kince, tongoi,dll. sesuai dengan penyebarannya wilayah adat, dapat saja menembus batas-batas kampung, sehingga diperlukan pemetaan. Pengelolaan SDA harus dilakukan oleh masyarakat adat pemilik tanah agar mereka tdk dicap ilegal pemerintah wajib memberikan ijin kelola hutan, tambang dan laut kepada masyarakat adat bukan hanya untuk investor besar. Posisi adat harus diperkuat bukan ditempatkan sebagai pemadam kebakaran atau tukang pukul, karena mereka adalah tuan tanah atau pemilik tanah.

Meninggalkan Trias Politika
Konsep system pemerintahan ini sudah tidak jaman lagi, karena diperjalanan menemukan banyak kejanggalan, system ini juga melahirkan masalah baru tatkala terjadi konspirasi antara eksekutif, legislative dan yudikatif, dalam melakukan tindak pidana korupsi atau mengamankan pilihan-pilihan orang didalam penentuan komisioner-komisioner dalam komisi-komisi yang dibentuk oleh negara, karena makin lemahnya trias politica.
Dalam rangka otsus dipapua, diusulkan agar dikembangkan sebuah system yang mengakomodir pemerintahan adat kedalam system pemerintahan agar mereka dapat ikut memberikan bobot bagi pelaksanaan pembangunan.

Tingkatan Pemerintahan adat
Dewan Suku Bangsa Papua, adalah kumpulan kepala pemerintahan adat (Tonowi, Sonowi, Mananwir, Ap kain, ondofolo) yang merupakan perwakilan dari suku-suku di tanah papua sehingga di sebut Suku Bangsa Papua, yang dibentuk dapat memberikan saran,usul dan pertimbangan terkait dengan pelaksanaan program pemerintah, kepada gubernur dan bupati yang persidangannya wajib dihadiri oleh gubernur dan bupati serta muspida lainnya, mereka tinggal bersama rakyat dan datang ke kabupaten dan provinsi saat-saat akan bersidang, dan persidangannya hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, dan dilakukan di gedung yang terbuka disini akan menunjukan nuansa adat, yang terbuka.

Dewan suku berkedudukan di kabupaten dan merupakan satu bagian bersama dengan Bupati, mereka bersidang setiap 4 (empat) bulan dalam setahun, hubungannya dapat digambarkan demikian.

Dalam diskusi-diskusi ringan dikampung, kadang diceritakan oleh beberapa orang tua bahwa jaman belanda, para pimpinan marga/keret atau emawa yang bisa kita sebut pimpinan pemerintahan adat, seringkali diundang untuk menyampaikan pandangan, diminta pendapatnya dalam memberikan pandangan tentang pembangunan dan pemerintahan, (mereka biasanya, memberikan pandangan-pandangan yang sangat membantu pemerintah dalam memecahkan masalah, dan mereka juga rutin di undang untuk membahas masalah.

Hal ini juga seringkali dikenang oleh beberapa orang dibiak mereka mengenang sebuah kemitraan yang pernah terbangun antara Kankain karkara Byak dengan pemerintah belanda, mungkin juga hal ini terjadi juga di tempat lain,sehingga menurut saya ini adalah bentuk pemerintahan papua yang berbasis adat.

Penutup
Pertanyaannya dengan adanya DOB akankah kita sungguh sungguh dapat
mengembalikan Pemerintahan Adat pada posisinya yang tepat atau kah tidak? Menurut saya bisa bila kita sungguh sungguh mau memberikan payung hukum yang kuat dengan UU Masyarakat Adat, adanya Kementrian Adat dan Badan Urusan Masyarakat Adat di Propinsi dan Kabupaten yang institusi yang mengawal pengaturan-pengaturan bagi masyarakat adat,
Perintah daerah Memberikan pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat adat maka Siapapun dia yang menjadi eksekutif dan legislatif di tanah Papua harus berakhir membuat regulasi regulasi yang melindungi, berpihak dan memberdayakan masyarakat adat. Jangan pernah ragu membuat regulasi untuk melindungi masyarakat adat dan harus diperjuangkan untuk secepatnya dapat diberikan penomoran dan diperlakukan.

Dalam APBD terhadap anggaran dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat maka sudah sewajarnya Agar tiap tahun dilakukan pertemuan Akbar antara pemerintah dengan masyarakat adat yang diwakili oleh dewan dewan adat suku dari seluruh di provinsi maupun di kabupaten pimpinan ada dapat langsung menyampaikan masalah masalah masalah yang dihadapi dan juga memberikan masukan masukan kepada pemerintah

Penulis adalah ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Provinsi Papua.

Berikan Komentar Anda

Pos terkait