Poksus DPR Papua :Fakta Sejarah, Sarana Transportasi Dapat Jangkau Masyarakat

John NR Gobai ketua Poksus DPR Papua dalam salah satu kesempatan belum lama ini di Jayapura. (Foto:Frans/PapuaLives)

JAYAPURA – Ketua Pokja Khsusus (Poksus) DPR Provinsi Papua, Jhon NR Gobai menjelaskan bahwa daerah Papua yang luas dan medannya yang bergunung-gunung serta rawa yang luas memerlukan sarana pelayanan transportasi untuk menjangkau masyarakat yang hidup jauh dari perkotaan dan pusat pusat pemerintahan.

Ketua Poksus DPR Papua menceritakan bahwa ada fakta sejarah mencatat, pada awal  tahun 1950 an. Pastor Misael Kamarer yang melakukan perjalanan dari Pagopugaida, Kugapa, sekarang Distrik Bibida, Kabupaten Paniai menuju Ilaga dan lembah Kemandoga dan Dugindoga, kini kabupaten Intan Jaya.

Bacaan Lainnya

” Untuk Missi penyebaran gereja katolik di Pegunungan Tengah Papua bagian barat (West Centraal Berglaand), dalam perjalanan pulang, dari Ilaga menuju Paniai, diduga karena kehilangan arah jalan  Pater ini hilang kabar selama satu bulan,dan Pimpinan Gereja Katolik dan Pemerintah Belanda, menduga Pastor ini telah meninggal,  namun kemudian Pastor ini tiba di kampung Zoanggama, Kabupaten Intan jaya.”Cerita singkat Gobai, Minggu [28/02/2022] sore kemarin kepada media ini

Menurut Gobai, Peristiwa ini kemudian mendorong Gereja Katolik untuk berusaha menghadirkan sebuah sarana transportasi yang dapat menunjang pelayanan gereja katolik di Papua, akhirnya hadir sebuah lembaga penerbangan yang kemudian kita kenal dengan nama AMA dan pesawat terbangnya, dengan subsidi dari Belanda, kemudian terbangun juga lapangan terbang di berbagai kampung yang sekarang masih berfungsi namun juga sebagian sudah tidak berfungsi lagi.

” Saat itu masyarakat dijangkau baik melalui pesawat air maupun pesawat udara, sehingga program-program agar dapat menjangkau masyarakat yang ada di kampung kampung yang jauh dari pusat pemerintahan.” jelasnya.

Terkait hal itu, Mantan Ketua Dewan Adat Meepago itu mengemukakan jika melihat kondisi saat ini. Pemda harus anggarkan subsidi untuk transportasi demi kepentingan masyarakat.

” Pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kadang kala menyamakan kondisi Indonesia secara sama, padahal tidak semua kabupaten, contohnya adalah pemberian bantuan mobil ambulans,  bagaimana mau menjangkau daerah yang tidak ada sarana jalan darat, sudah pasti mobil itu akan jadi mobil untuk traveling saja.” tuturnya.

Dirinya menambahkan, Di Papua ini diperlukan adanya penguatan bagi perusahaan penerbangan kecil, agar pelayanan pemerintahan dapat menjangkau daerah daerah yang jauh dari perkotaan atau pusat pemerintahan. Dalam Pemandangan Umum terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2020, Poksus DPR Papua, menyampaikan Pembayaran subsidi melalui APBD sangatlah penting dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

” Misalnya Subsidi kepada Maskapai AMA, MAF ADVEN, Bis DAMRI dan Kapal ASDP. Pembayaran subsidi dalam APBD sangatlah penting dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, misalnya Subsidi kepada Maskapai AMA, MAF dan ADVEN agar mreka dapat membantu masyarakat Papua yang ada dikampung kampung di serta subsidi untuk BIS DAMRI untuk membantu anak anak sekolah di kota kota dimana BIS DAMRI beroperasi misalnya Kota Jayapura, Merauke, keerom, Serui, Biak, Nabire, Timika dan subsidi kepada ASDP untuk melayani masyarakat di pesisir dan pulau pulau.” jelas Gobai.

Diakhir wawancara, Gobai menilai dengan adanya sarana transportasi maka akan ada program dokter terbang, yang menjangkau kampung kampung, aparat pemerintahan, petugas kesehatan dan guru dapat sampai di tempat tugas mereka untuk melakukan pelayanan pemerintahan.

“Sehingga diperlukan adanya sarana transportasi baik pesawat udara maupun pesawat air atau kapal-kapal motor kecil untuk menjangkau kampung- kampung.”pungkasnya kepada media ini.

Berikan Komentar Anda

Pos terkait