Merdeka Belajar: Antara Harapan dan Kenyataan

Felix Degei. (Foto: Dokpri)

Oleh Felix Degei, S. Pd., M. Ed*

Merdeka Belajar menjadi kurikulum pamungkas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) guna memulihkan kembali iklim belajar secara virtual yang telah lama tiada. Kebijakan ini menjadi kebutuhan pasca dunia diterpa badai Pandemi Covid-19 selama kurang lebih 3 tahun belakangan ini. Selama itu pula berbagai aktivitas manusia harus terlaksana dalam jaringan internet (daring) alias online termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun perkuliahan di kampus. Lalu selanjutnya tentu banyak orang akan bertanya: Apa itu Kurikulum Merdeka Belajar? Mengapa Merdeka Belajar? Bagaimana Merdeka Belajar Diterapkan? Dan Apa Saja Harapan dan Kenyataan dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar?

Bacaan Lainnya

Apa Itu Kurikulum Merdeka Belajar?

Banyak sumber telah menjelaskan mengenai definisi Merdeka Belajar. Secara praktis Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyimpulkan bahwa Merdeka Belajar sebagai sebuah pendekatan yang dilakukan Kebendikbudristek agar siswa dan mahasiswa dapat memilih pelajaran yang diminati. Tentu harapannya agar setiap insan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya secara optimal sesuai bakat dan minatnya. Hal tersebut senada dengan tujuan dasar Pendidikan Humanisme dimana siswa ditantang agar mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka, kreatif, inovatif yang ditopang oleh rasa ingin tahu yang tinggi (curiousity).

Ada empat kebijakan pokok yang telah digagas Menteri Nadiem sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas mulai tahun 2022 – 2024, antara lain: (1). Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); (2). Ujian Nasional (UN); (3). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan (4). Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Pertama, USBN yang selama ini selenggarakan hendak digantikan dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan sendiri oleh sekolah. Ujian yang diadakan untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk tes lainnya yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan yang termasuk di dalamnya tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Dengan demikian guru dan sekolah memiliki kemerdekaan untuk menilai hasil belajar siswanya. Anggaran yang sedianya digunakan untuk USBN dapat digunakan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kedua, Ujian Nasional (UN) terakhir kali diadakan pada tahun 2020. Yang kemudian pada tahun 2021 diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter. AKM ditekankan pada kemampuan Literasi dan numerasi siswa yang mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Pelaksanaan AKM dan Survey Karakter dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah misalnya kelas 4, 8, dan 11. Hal ini bertujuan untuk mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan bukan untuk basis seleksi siswa pada jenjang berikutnya.

Ketiga, Arah kebijakan baru yang berkaitan dengan kurikulum mengatakan bahwa guru dapat bebas memilih, membuat, dan mengembangkan format RPP. RPP wajib memuat 3 komponen yaitu, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Sedangkan komponen lainnya hanya bersifat melengkapi saja.
Keempat, Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbudristek akan tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Mendikbudristek kemudian menambahkan bahwa setiap daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.
Jadi dalam penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia kemerdekaannya sungguh terlihat pada kewenangan guru dalam menentukan kelulusan siswa dengan mengacu hanya pada kompetensi minimum menyangkut literasi dan numerasi serta survey karakter. Juga dalam hal penyusunan rencana pembelajaran hanya meliputi tujuan dan kegiatan pembelajaran serta penilaian (asesmen). Sementara dalam hal penerimaan harus ada keterwakilan dari beberapa kategori seperti jalur afirmasi, perpindahan serta bagi siswa yang berprestasi.

Mengapa Merdeka Belajar?

Berbagai sumber telah mengkonfirmasi jika Indonesia telah mengalami krisis dalam hal pembelajaran dalam rentang waktu yang cukup lama. Misalnya Studi dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2018-2019 melalui The Program for International Student Assessment (PISA) merilis Indonesia berada pada peringkat ke-71 dari total 77 negara di dunia. Angka tersebut menggambarkan rata-rata tingkat kemampuan Anak Indonesia dalam bidang Matematika, Sains dan Membaca.

Sementara data terbaru dari Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), 2021 yang mengukur tentang kemampuan membaca pada sampel siswa kelas 4 mengungkap jika Indonesia sedang berada di level 41 dari 45 peserta PIRLS dunia dengan skor 405. Tentu dengan adanya Pandemi Covid-19 sudah pasti peringkat kemampuan warga belajar di Indonesia semakin menurun. Oleh sebab itu, Kurikulum Merdeka Belajar digagas guna memulihkan kembali suasana belajar serta peringkat Pendidikan di tingkat dunia.
Bagaimana Merdeka Belajar Diterapkan?
Kurikulum Merdeka Belajar lazim disebut sebagai kurikulum prototipe. Hal tersebut dikarenakan dalam implementasinya pembelajaran diterapkan secara lebih fleksibel dengan mengacu pada materi esensial seperti pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Dengan demikian Kurikulum Merdeka diyakini mampu mengisi kondisi keterpurukan dalam bidang akademik atau Pendidikan (learning loss) karena memiliki tiga karakteristik berikut:

Pertama, Pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi dalam penyelenggaraan Pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter kepribadian yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kedua, Fokus pembelajaran pada materi esensial akan membuat pembelajaran lebih mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Jadi dalam pembelajaran aspek yang hendak menjadi fokus dari para guru adalah kemampuan siswa dalam hal membaca, menulis dan berhitung (calistung) yang lazim disebut kemampuan literasi dan numerasi.

Ketiga, Guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi dalam mengajar seorang guru diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih tema pembelajaran sesuai dengan tingkat kesulitan dan kebutuhan siswa.

Apa Harapan dan Kenyataan dari Penerapan Kurilum Merdeka Belajar?

Dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Mendikbudristek menyampaikan bahwa tidak ada seleksi awal untuk menerapkannya. Namun sekolah yang hendak menerapkan kurikulum tersebut diharapkan memenuhi beberapa kriteria pokok seperti memiliki minat dan komitmen yang tinggi untuk memperbaiki pembelajaran. Kurikulum ini diyakini dalam penerapan pembelajaran lebih sederhana dan fokus karena beban materi lebih ringan.

Sejauh ini telah ada sedikitnya 2.500 sekolah atau 31,5 persen sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka ini. Bagi sekolah yang mau menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar diharapkan kepala sekolahnya terlebih dahulu mempelajari materi tentang konsep Kurikulum Merdeka. Setelah kepala sekolah memahami kurikulumnya lalu disosialisasikan kepada para dewan guru guna mendapatkan kesepakatan bersama mengenai penerapan selanjutnya.

Sekolah yang siap menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar diharapkan mengisi formulir pendaftaran dan survey singkat. Kesediaan kepala sekolah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi Kurikulum Merdeka pada konteks masing-masing memiliki peranan penting yaitu menjadi kunci keberhasilan penerapan kurikulum ini. Hal ini sangat penting karena Kemendikbudristek hanya menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei sekolah yang telah dilakukan. Kemudian akan dilakukan pemetaan tingkat kesiapan dan disiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan oleh sekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) jumlah sekolah di seluruh Indonesia per Desember 2021 sebanyak 217.283 unit. Laman website resmi milik Kebendikbudristek pada Februari 2022 merilis sejauh ini sejak Tahun Ajaran 2021/2022 jumlah sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar sebanyak 2.500-unit atau 31,5 persen. Sementara sebanyak 214.783 sekolah atau 68,5 persen yang masih belum. Data tersebut mengindikasikan bahwa kementerian yang bersangkutan harus bekerja keras untuk memeroleh hasil yang maksimal di tahun 2024.
Jika misi Kurikulum Merdeka Belajar adalah agar siswa dapat belajar mengenai apa saja yang mereka suka atau minati maka tentu hal tersebut dikuatirkan akan memberikan dampak yang lebih luas. Misalnya kekurangan jam mengajar bagi beberapa pelajaran yang paling sering dibenci oleh warga belajar sebut saja Matematika dan Bahasa Inggris.
Kendala lain yang tidak dapat dipungkiri adalah keterbatasan sarana prasarana (sarpras) yang menunjang pembelajaran yang dipilih warga belajar. Keterbatasan tenaga pendidik adalah masalah klasik dimana-mana. Selain itu tidak semua sekolah yang menyelenggarakan Tes Bakat Minat ataupun Tes Potensi Akademik (TPA) guna mengidentifikasi kemampuan warga belajar untuk penempatan dan penyaluran khususnya dalam penjurusan di kelas X tingkat SMA dan SMK.
Menyimak beberapa indikator di atas dapat dipahami bahwa tentu akan ada kesenjangan yang besar antara harapan negara dengan realitas hidup warga belajar. Oleh sebab itu, semua stakeholder yang berkecimpung dalam dunia Pendidikan diharapkan wajib berkolaborasi bersinergi dalam mengartikulasi kebijakan Kebendikbudristek tentang Kurikulum Merdeka Belajar. Harapannya agar ia sungguh dapat memulihkan kondisi Pendidikan di Indonesia yang morat-marit pasca Pandemi Covid-19. Semoga!

*Penulis adalah pegiat pendidikan khusus orang asli (Indigenous education) tinggal di Nabire Provinsi Papua.

Berikan Komentar Anda

Pos terkait