Munas PKS Berhidmat Untuk Bangsa

Musyawarah Nasional (Munas )Ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang di selenggarakan pada tanggal 14 dan 15 September 2015 .Munas PKS menjadi satu syarat berjalanya mekanisme demokrasi sebuah bangsa .Paripurna demokrasi muncul dari kompetisi antar parpol memperebutkan pengaruh.masyarakat madani di hadapkan pada alasan-alasan tertentu sebagai dasar pilihannya salah satu parpol .Oleh karena itu keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan diferensiasi adalah prasyarat masyarakat politik yang rasional .Dengan adanya diferensiasi (perbedaan )antarparpol publik dapat menjatuhkan pilihannya.Pertanyaannya kemudian adalah apakah PKS telah bisa menyediakan alasan –alasan rasional bagi publik dalam memilih PKS? Terutama dengan karut – marut opini publik yang berkembang hari ini?adakah kebaruan yang di tawarkan PKS Kepada konstituennya?

Memaknai Munas

Agenda partai adalah dasar diferensiasi antarparpol yang terbentuk dari gagasan parpol dan karekteristik basis masa dalam hubungan resiprokal (Neumann,1982).Sehingga produksi gagasan menjadi hal yang wajib ada dalam hidupnya sebuah parpol (Macridis,1988)

Namun ,agaknya idealitas tentang kepartaian menjadi hal yang sulit di wujudkan ,belakangan ini dua perhelatan parpol besar –Munas Partai Golkar dan Muktamar PPP di Akhhir 2014 malah menghasilkan konflik yang berkepanjangan dualisme kepemimpinan .Sedangkan konggres Partai Demokrat dan Konggres PDIP Masih punya pekerjaan rumah baruh gagal memproduksi pemimpin baru partai .Aklamasi SBY dan Megawati sebgai ketua umum masih tanpa tanding .

Kepemimpinan punya arti besar bagi parpol. Bukan hanya menentukan arah partai, kepemimpinan adalah wajah dari fakta sistem kepartaian yang sebenarnya dijalankan. Empat kongres partai terbesar itu menunjukkan bahwa masih ada masalah-masalah mendasar kepartaian di Indonesia.

Pertama, pragmatisme politik yang selalu jadi kerangkeng produksi gagasan partai. Parpol hanya dijadikan instrumen politisi mengakses sumber daya negara. Pertempuran fungsi legislatif-eksekutif oleh Koalisi Merah-Putih dan Koalisi Indonesia Hebat pasca Pemilu 2014 adalah imbas pragmatisme politik ini. Pada perkembangannya, perpecahan antara Aburizal Bakrie/Ical-Agung Laksono (Partai Golkar) dan Djan Faridz-Romahurmuziy (PPP) lebih cenderung sebagai pertarungan jaringan politik personal; bukan gagasan kepemimpinan.

Kedua, sangat kentalnya patronase politik dalam partai. Pola semacam ini menghasilkan perkembangan parpol yang tidak sehat. Dalam patronase, ketua partai seakan-akan adalah pemilik partai. Akibatnya, jaringan politik tidak dinamis karena lebih sebagai sumber daya/saham personal.

“Restu ketua partai” jadi faktor determinan yang wajib diperoleh tokoh baru untuk muncul dalam parpol. Figur segar dengan jaringan ekonomi-politik bentukannya sendiri adalah hal yang langka—jika tidak disebut ‘tidak ada’. Padahal, fleksibilitas jaringan para kader inilah yang dapat memunculkan kemungkinan-kemungkinan kebaruan dan perkembangan partai, termasuk soal gagasan dan agenda.

Pragmatisme dan patronase dalam kepartaian adalah dua hal yang hubungannya saling menguatkan. Pertentangan Ical-Agung di Golkar dan Faridz-Romahurmuziy berkembang ke arah pengkubuan, karena mau-tidak-mau perpecahan elit partai jadi permainan zero sum game bagi kader-kader yang jadi loyalisnya. Kader partai dalam fait accompli, “harus” memilih di mana kelompoknya dengan harapan tetap bisa mengakses sumber daya ekonomi-politik.

Apakah dengan lancarnya kongres di Partai Demokrat dan PDIP berarti kedua partai tersebut tidak mengalami masalah? Justru dengan masih aktifnya SBY dan Megawati di partainya sebagai pendiri, partronase terhadap the great people masih terlalu mapan untuk terjadi perpecahan.

Merampungkan Internal

Mayoritas parpol belum rampung menyelesaikan urusan rumah tangganya. Persoalannya, hal ini telah menjadi kecenderungan yang “mapan” dalam kepartaian di Indonesia. Di tingkat publik, kompetisi antarparpol bukan mengenai perebutan pengaruh dengan menjual gagasan dan agenda.

Parpol dengan basis masa ideologis seperti PKB, PDIP, PKS, PPP, PAN, dan PBB nyaman dengan konstituen yang cenderung tetap. Tugasnya tereduksi hanya menjaga suara. Sedangkan, parpol lain belum menemukan formulasi strategis selain dari figuritas pimpinan partai, yang hampir semuanya adalah tokoh senior. Padahal, aspek umur figur parpol sangat mempengaruhi ketertarikan konstituen. Jumlah pemilih pemula mencapai 14 juta dan pemilih muda 45,6 juta (KPU, 2014), yang akan lebih memilih nuansa muda dalam parpol.

Dalam negara demokrasi, pembenahan kepartaian adalah bagian pembenahan pemerintahan dan kebangsaan . Sehingga, parpol bukan hanya konsumen dari hasil sistem demokrasi, melainkan ambil bagian membangun demokrasi.

Karena itu dalam perhelatan Musyawrah Nasioanal (MUNAS) Partai Kedailan Sejahtera kali ini ,PKS mampu membuat terobos baru diluar dari pada cara kerja partai lain ,saya kira cukup bagi PKS mendalami Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera dalam memperjuangkan masyarakat madani untuk menentukan arah gerak partai kedepan.

Terdapat beberapa hal substantif dalam upaya ini.Pertama, PKS mampu membangun iklim demokrasi di dalam tubu PKS itu sendiri . Demokrasi internal PKS adalah dasar dari perkembangan PKS itu sendiri. Mendorong fleksibilitas sumber daya politik kader muda dan mengakomodasi gagasan kader dari tingkat daerah adalah penguatan kelembagaan atau institusi PKS itu tersendiri.

Penguatan kelembagaan akan menyehatkan PKS sebagai mesin politik yang bekerja dalam blue print strategi sistem egaliter, bukan hanya kerja elit (elite business) demi keuntungan segelintir elit (elite capture). Dengan sistem yang demokratis di internal PKS , perkembangan sumber daya partai sebenarnya justu akan lebih dinamis.

Kedua, merancang grand design PKS, yang meliputi gagasan utama, agenda parpol, dan blue print strategi implementasi. Di sinilah kemudian Musyawarah Nasional PKS ke-4 ini akan berfungsi sebagai perhelatan yang membawa nuansa perubahan, bukan hanya rutinitas suksesi. Grand design partai, di samping sebagai diferensiasi antarparpol dan alasan rasional konstituen, akan memunculkan akuntabilitas sosialnya.

Ketiga ,grand design PKS dan implementasi nasional harus mampu di terjemahkan oleh pengurus Wilayah ataupun daerah ,karena sesunggunya model pencitraan arah gerak partai ,daerah langsung bersentuhan dengan masyarakat.Karena itu dalam tema munas kali ini ‘’ Berkhidmat untuk Rakyat ‘’tema tersebut mengandung filosofi spirit dan bagian yang tak terpisahkan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

PKS Dalam Bayangan Kebangsaan

Apa yang mempertautkan bayangan keindonesiaan hari ini? Suatu bangsa, menurut Ben Anderson, adalah suatu ”komunitas politik terbayangkan”. Setiap bayangan selalu punya ufuk horizon, berupa batas imajiner yang memisahkan ”kekitaan” dan ”kelianan (others)”.Dalam pergerakan kemerdekaan, tapal batas kekitaan itu diperluas horizonnya dengan mempertautkan berbagai kelianan dalam fantasi kebangsaan.

Namun, dalam perkembangan keindonesiaan, tapal batas kekitaan itu terus menciut, dipecah belah berbagai fantasi kelianan.Persekolahan berlomba memecah kekitaan atas dasar perbedaan kelas dan status sosial. Sekolah publik yang semestinya menjadi kuali pelebur ragam identitas justru jadi pengukuh perbedaan sosial saat diskriminasi dan favoritisme atas dasar daya beli mendapat tempat.Politik yang mestinya menjadi katalis bagi integrasi sosial, dengan mentransendensikan warga dari irasionalitas komunalisme ke rasionalitas publik, malah menjadi sumber disintegrasi dan irasionalitas.

Partai politik tumbuh bak cendawan di musim hujan, meretakkan bayangan kebangsaan oleh pertentangan kepentingan pragmatis-elitis.Otonomi daerah tanpa fantasi persatuan memenggal integrasi teritorial, bahkan mengapling lautan, menurut batas otoritas kabupaten; juga memutus integrasi sosial-nasional.

Dalam situasi kekecewaan yag berulang –kali ,masyarakat mendambakan tipe kepemimpinan baru.Agar tidak terjebak pada mitos ‘’ Ratu Adil ‘’(messianisme )yang akan membuah kekecewaan lebih dalam maka PKS perlu melakukan terobosan penumbuhan kepemimpinan baru dari generasi muda dari tingkat wilayah dan daerah .Ada tiga hal yang perlu dimiliki dalam karakter kepemimpinan dalamm tubu PKS .Pertama Perencana,sosok yang memiliki kapasitas intelektual memadai menguasai kondisi makro nasional dari berbagai aspeknya .sehingga dapat menjaga visi perubahan yang dicitakan bersama .Kedua,Pelayan ,figur pekerja yang tekun dan taat pada proses perencanaan yang sudah di sepakati sebagai konsesus nasional,menguasai detil masalah kunci kebangsaan dan mampu melibatkan semua elemen yang kompeten dalam tim kerja yang solid .Ketiga ,Pembina,tonggak pemikiranyang kokoh dan menjadi rujukan semua pihak dalam pemecahan masalah bangsa ,yang setia dengan nilai-nilai dasar bangsa dan menjadi teladan bagi kehidupan masyarakat secarah komperhensif.

PKS sekarang harus sadar bahwa problem kebangsaan membutukan tampilan kepemimpinan nasional sebagai salah satu aspek penting ,namun proses pengkaderan dan penumbuhan kepemimpinan generasi baru perlu di garap dari tingkat lokal dan regional .Selanjutnya kualitas kepemimpinan nasional diuji dalam kancah global,apabila Indonesia ingin memainkan peran yang lebih berarti antar bangsa.

Sehingga harapan besar PKS menciptakan Indonesia menjadi bangsa kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia ,agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.

Penulis adalah :Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan