NABIRE – Perdebatan Kabupaten Nabire dalam berbagai sosial media ramai diperpincangkan status kabupaten Nabire dalam wilayah adat Meepago yang dinilai enam suku di Nabire berbeda dengan wilayah Meepago.
Fransiskus Kobepa salah satu tokoh Pemuda kepada media ini mengatakan persoalan ini memang perlu ada kajian mendalam dari berbagai elemen akademisi dan tokoh tokoh adat di Papua untuk menyelesaikan status adat.
” Sebagai manusia tetap menghargai masyarakat adat terutama masyarakat adatĀ yang berada di pesisir dan pegunungan. Sehingga hal itu menarik didiskusikan dan dibahas oleh pemerintah agar selesaikan status wilayah adat “kata Kobepa.
Kobepa juga selaku Wakil Ketua DPD Partai Rakyat Provinsi Papua itu menilai status kabupaten Nabire ini memang sangat berbeda dengan daerah Papua lain. Nabire bisa dijuluki kabupaten istimewa.
” Nabire itu cocok dan sangat layak dijuluki daerah istimewa nabire disingkat DIN dengan kepanjangannya DIN yang nantinya Provinsi Papua Tengah. ” jelasnya
Lebih lanjut dirinya menilai kabupaten Nabire adalah indonesia mini dan multikultur selain itu kota ini adalah kota pertemuan antara masyarakat pegunungan dan pesisir.
“Nabire itu Istimewa selain miniatur Indonesia. Dia juga merupakan kota pertemuan antara masyarakat pesisir dan pegunungan. Sehingga penempatan wilayah adat nantinya masuk Saireri atau meepago perlu pertimbangan bersama karena daerah ini milik dua suku dari pesisir dan suku mee dari meepago.” harapnya.
Dirinya menambahkan, pemerintah untuk serius hal ini agar tidak terjadi konflik diantara masyarakat adat.Ā Dirinya berharap pemerintah bisa pahami kota Nabire itu Ā daerah sentral dan istimewa bagi masyarakat Saireri dan Meepago sekaligus sentral bagi tetangga wilayah Lapago dan lainnya.
