Balik Atas
Nasib Honorer di Papua Butuh Kebijakan Khusus Presiden
 
Pewarta: Redaksi Edisi 09/05/2019
| 583 Views
Forum Honorer Se -Provinsi Papua yang di Mediasi Oleh Pansus Afirmasi MRP bertemu Lenis Kogoya Staf Khusus Kepresidenan. (Foto:Istimewa)

Jakarta,Pertemuan Tim Forum Honorer Se -Provinsi Papua yang di Mediasi Oleh Pansus Afirmasi MRP Berlangsung Di Lantai II Kantor Staf Khusus Kepresidenan. Tim FHP di dampingi Oleh Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Bapak Yonas Nusy di Ruang Rapat.

Ketua Umum Forum Honorer Provinsi Papua Frits Awom Dalam Audiens dengan Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya Menyampaikan Pesan Singkat yang di Sampaikan Kepada Presiden Joko Widodo Melalui Staf Khusus Presiden meminta Perindungan Negara dan Keadilan Sesuai dengan Prinsip – Prinsip dasar yang tertuang dalam amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Frits Awom meminta Kepada Presiden Republik Indonesia memberikan kebijakan Khusus guna mendapatkan kepastian hukum dar Pemerintah. sesuai hasil pertemuan bersama Gubernur Papua, Ketua MRP, Ketua DPRP serta 28 Bupati dan 1 Walikota pada tanggal 5 Oktober 2018. Kami Berharap Presiden menerbitkan Peraturan Presiden sebagai legalitasi hukum untuk memastikan nasib honorer di Provinsi Papua,” kata Frits, Selasa 07 Mey 2019.

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Bapak Yonas Nusy menyatakan Presiden perlu menginstruksikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB), agar honorer di Papua yang telah puluhan tahun mengabdi dapat diangkat sebagai ASN tanpa mengikuti tes dengan menggunakan Sistem On Line.

Yonas Nusy menyatakan penentuan nasib tenaga honorer di Papua untuk diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) perlu diintervensi oleh Presiden RI. Intervensi Presiden dinilai perlu karena belum ada jaminan bagi para pegawai honorer di Papua yang telah mengabdi puluhan tahun akan dapat diangkat menjadi CASN.

” Saya Berharap Negara Wajib Memberikan Kepastian Terhadap nasib Honorer yang Mengabdi di Gunung – Gungung, Lembah, Daerah Pedalaman, Daerah Terisolir dan Daerah – Daerah Perbatasan Karena Mereka Adalah Bagian dari Rakyat Yang Hari ini berada di garda terdepan , mereka datang karena Membutuhkan Keadilan Di Atas Negeri Yang Berlimpah dengan Kekayaan Emasnya. Kata Yonas Nusi.

Sementara Itu Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya telah Menerima Aspirasi dari Tim Forum Honorer Se -Papua dan Berjanji akan Menindaklanjuti Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku’ Saya Akan Menindaklanjuti Hal ini dengan Tetap Mengacuh Pada UU dan Regulasi Hukum yang Berlaku’ Ucapnya.

” Kita akan Bahas hal ini Pada Jumat mendatang rencananya pada 10 Mei 2019 untuk itu Gubernur Papua dan Bupati – Walikota, Ketua DPRP, Ketua MRP dan Pansus Afirmasi akan di Undang Bersama MENPAN RB dan BKN Pusat agar Persoalan ini dapat di pikirkan Solusi terbaik terhadap nasib Honorer di Papua” Kata Lenis *

Berikan Komentar Anda