OKP di Mataram Meminta Presiden, Segera Bebasakan 7 Tapol Papua Tanpa Syarat

Aksi bersama OKP di Mataram Bersama IMAPA menyerukan bebaskan 7 Tapol di Balikpapan (Foto:Michael/PapuaLives)

JAYAPURA – Organisasi Kepemudaan (OKP) yakni  GMNI, GMKI dan PMKRI di  Mataram yang tergabung dalam Aktivis Front NTB  bersama dengan Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) meminta kepada Presiden  segera membebaskan ke-tujuh tahana politik (Tapol ) tanpa syarat dengan kesepakatan bersama melalui surat pernyataan sikap, terkait permasalahan penegakan hukum terhadap  7 Tapol Papua, di Margasiswa PMKRI Cabang Mataram, Minggu (14/05/2020) sore hari.

Dalam Aksi ini dihadiri puluhan mahasiswa dari organisasi Front Aktivis NTB, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Ikatan Mahasiswa Papua Mataram (IMAPA-Mataram).

Al Mukmin, Ketua GMNI Cabang Mataram menjelaskan kepada media papualives.com bahwa  Front ini terbentuk dikarenakan amarah bersama terkait proses hukum yang tidak berkeadilan terhadap ke tujuh tahanan politik, beserta persoalan-persoalan lama yang hingga hari ini masih menghantui tanah Papua”katanya

Selain itu, Al  juga mengungkapkan kebebasan berpendapat yang dilindungi Undang-undang Dasar, pada hari ini justru dipelintir oleh rezim Jokowi dengan pasal makar untuk memenjarakan suara rakyat Papua.

Kesempatan sama, Prandy.AL.Fanggi Ketua GMKI Cabang Mataram menyatakan persoalan Papua ini pada esensinya adalah persoalan HAM yang terus berulang-ulang sebagaimana sudah tercantum dalam tuntutan yang tidak kunjung selesai hingga hari ini.

” Presiden harus segera menyelesaikan persoalan inti ini, khususnya sebelum memasuki pembahasan Revisi UU Otsus.” ungkap Prandy.

Adapun kesepakatan bersama untuk dalam konfrensi pers tersebut dengan mengeluarkan pernyataan sikap beserta 5 tuntutan yaitu:

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk membebaskan 7 TAPOL (Tahanan Politik) tanpa syarat.
2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk membentuk Peradilan HAM di tanah Papua.
3. Menyerukan Pemerintah untuk mencabut operasi militer di tanah Papua.
4. Hentikan diskriminasi dan intimidasi kepada aktivis di Indonesia.
5. Hentikan politisasi yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Andreas Petrus Wakei Ketua Presidium PMKRI Cabang Mataram ,Turut mengutuk keras putusan pemidanaan terhadap aktivis Mahasiswa khususnya mahasiswa Papua “Presiden harus ikut memantau jalannya proses Hukum yang terkesan mengada-ada.

” Pemenjaraan terhadap aktivis Papua adalah bukti bahwa Rezim Jokowi terlihat tak ada bedanya dengan Presiden-presiden sebelumnya yang selalu menggunakan instrumen dan aparatur penegak Hukum sebagai alat pemukul rakyatnya sendiri” tambah Wakei dalam konfrensi pers itu.

Adapun 7 Tapol Papua di Balikpapan yang dimaksud yakni, Ferry Kombo, Alex Gobay, Hengki Hilapok, Irwanus Urabmabin, Buchtar Tabuni, Steven Itlay,Agus Kossay.

Berikan Komentar Anda