JAYAPURA – Sejumlah Oragnisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islami Indonesia (PMII) meminta kepada Panglima TNI dan Kasat Angkatan Udara agar segera memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan kedua anggota POM Angkatan Udara di Merauke pada Senin, (26/7/2021) terhadap seorang warga sipil tuna wicara bernama Steven.
Dalam jumpapers, Rabu (28/07/2021) Ketua Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Kota Jayapura, Nawar Syaarif menegaskan, jika benar-benar aparat keamanan di Papua terutama Kabupaten Merauke menjalakan tugas sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka selayaknya jangan keluar dari pada nilai-nilai tersebut.
“Kami meminta segera pecat dengan hukum yang ada. Dalam peristiwa ini jiwa tidak berjalan dengan hukum yang ada, itu menyakiti hati rakyat Papua,” ujar Nawar.
Kesempatan sama, Ketua Presidium PMKRI St. Efrem Cabang Jayapura Martinus Mabel mengatakan ke dua oknum TNI Angkatan Udara (TNI-AU) itu telah melakukan tindakan tidak manusiawi harus berani bertanggungjawab di muka umum secara hukum atas perbuatannya.
“Harus dipecat dengan tidak terhormat di depan publik” agar jadi pelajaran buat anggota TNI/Polri yang akan lakukana hal seperti ini di tanah Papua.
Lanjut Mabel – Ia menyinggung kasus George Floyd di Amerika setelah kejadian hanya selang waktu empat hari langsung dipecat dengan tidak terhormat.
“Dua orang oknun anggota TNI ini mereka memangnya emaskah jika tidak dipecat, maka terbukti bahwa nyawa, martabat dan harga diri orang asli Papua terbayar dengan kata ‘Minta Maaf’.Luka fisik itu mudah diobati namun diskriminasi dan rasisme adalah luka di hati sakit selamanya yang orang asli Papua alami saat ini.”akuinya dengan kesal atas kejadian itu.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islami Indonesia (PMII), Mahfud dalam jumpa pers tersebut berharap aparat keamanan entah TNI dan Polri harus menjalankan tugas dengan baik. Terutama harus belajar banyak undang-undang yang ada agar punya pemahaman dalam bertindak.
” Harus punya pemahaman lalu bertindak. Jangan awal melakukan kekerasan itu melanggar hukum sehingga tidak semena-mena melakukan tindakan yang anarkis, terhadap masyarakat Papua seperti kemarin di Merauke.”harapnya.
