Menjawab Pro-Kontra Pemekaran Papua dengan Kebijakan Strategis
Oleh : Fransiskus Kobepa
Pemekaran adalah untuk percepatan proses – proses pembangunan di Papua. Kita bisa melihat Provinsi Papua telah dibagi menjadi dua Papua dan Papua Barat. Sebagai contoh adalah Manokwari dan Sorong yang berkembang sangat cepat dengan adanya pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat. Pemekaran adalah sebuah keniscayaan namun tetap mengikuti aturan dan mekanisme yang ada, Mudahan-Mudahan berproses sebagaimana mestinya dan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.
Kenapa sampai provinsi itu terbentuk meskipun kita ketahui anggaran negara sangat terbatas namun dipaksakan hal itu belatarbelakangi tiga faktor yakni ;
1. Urgensi
2. Political Moment
3. Faktor ancaman Eksternal (Keamanan)
Walaupun pemekaran sudah menjadi target dan perencanaan, Namun pandangan Kontra pun terus disuarakan berbagai kalangan dengan belatarbelakangi beberapa hal yakni ;
1.Para elit dinilai hanya rakus Jabatan
2.Dampak Pemaksaan jual tanah adat
3.Masyarakat lokal menjadi penonton
Namun kita lihat lebih jauh perkembangan pembangunan Papua bukan hanya Infrastruktur saja yang perlu di utamakan sebab penguatan kapasitas pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting bukan serta merta pemekaran persoalan pelayanan publik mudah teratasi dengan sendirinya dan itu sangat keliru, jika dicermat dengan baik sebab di kota besarpun perbaikan pelayanan publik terus dilakukan demi pelayanan maksimal bagi masyarakatnya.
Pemekaran Pendidikan
Pemekaran Pendidikan di Papua adalah jawaban dari kesejahteraan. Sebab tanpa pendidikan kesejahteraan akan susah diraih sebab perkembangan jaman berkembangan pesat. Salah satunya contohnya adalah sosok Guru yang mulia yang membentuk karakter dan kepribadian siswanya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ilmu dan berahlak mulia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pemekaran Pendidikan menurut penulis bisa dijabarkan dalam berbagai aspek-aspek penting pendukung yakni;
1.Pemekaran Guru
2.Pemekaran Fasilitas Pendidikan
3.Pemekaran Sekolah Unggul jadi Universitas
Dari beberapa faktor diatas bisa kita cermat dengan baik sehingga pemekaran yang sesungguhnya itu bisa diraih, sebab fokus konsep pemekaran daerah akan lebih pada Infrastruktur bukan subtansi masalah yang realitas yang dihadapi di Masyarakat. Sehingga pemekaran pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang potensial maupun tolak ukur sebuah kesejahteraan rakyat terutama di tanah Papua.
Pemekaran Kesehatan
Seluruh masyarakat di tanah Papua sangat merindukan sebuah pelayanan kesehatan yang prima terutama pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) terutama di daerah-daerah terpencil seperti di Nduga,Yahukimo dan daerah lainnya di Papua. Menurut penulis, Pemekaran kesehatan dapat diformulasikan dalam berbagai aspek-aspek penting sehingga Pemekaran Kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing itu dapat terwujud di Papua.
Ada beberapa hal formulasi yang perlu di perhatikan dalam rangka memutuskan berbagai problematikan secara rill yang terjadi yang berakibat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama pelayanan kesehatan di Papua sangat minim seperti ;
1. Fasilitas Kesehatan
2. Tenaga Kesehatan
3. Biaya Kesehatan
Meninjau dari beberapa faktor diatas itu , Sehingga pemekaran kesehatan menjadi sangat penting dalam pembangunan di Papua yang sesungguhnya sebab kesehatan sudah menjadi aspek sangat penting bagi kelangsungan hidup orang Papua terutama masyarakat asli Papua yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik dan prima untuk kehidupannya.
Kebijakan Strategis
Ada kebijakan – kebijakan Strategis Pemerintah Provinsi Papua yang kurang di maksimalkan dengan baik sesungguhnya program strategis itu dimaksimalkan akan lebih baik. Menurut penulis pemekaran bukan sebuah solusi yang ideal untuk Papua melainkan Kebijakan strategis adalah Solusi terbaik di Papua karena Papua memilki beragam suku,budaya dan bahasa.
Salah satu kebijakan BANGGA Papua Merupakan program kebijakan strategis yang dibentuk oleh Provinsi Papua guna mewujudkan generasi emas anak-anak Papua yang cerdas, cermat, serta berkarakter. BANGGA Papua juga mendorong perkembangan kesehatan yang baik bagi anak-anak juga mendapatkan gizi yang cukup.
Selain itu, Kebijakan Strategis dalam pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang dimaksud diatas maka perlu serta peran aktif masyarakat Papua dalam proses kebijakan publik. Penulis tetap mengharapkan masyarakat terutama tokoh adat , agama dan masyarakat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan. Ada beberapa hal fokus utama kebijakan strategis yang ideal, hemat penulis bagikan yakni :
1.Pelayanan publik yang profesional
2.Transparansi Anggaran dengan kebijakan berantas KKN Dana Otsus di Papua
3.Melakukan Evaluasi dan Monitoring Program Stategis Pemerintah
Selain itu juga Pemerintah Provinsi Papua juga bisa menerjemahkan beberapa Program Strategis sesuai kebutuhan daerah yang ada dengan melihat kondisi georafis dan wilayah adat sehingga proses ini bisa menghasilkan hasil yang ideal di daerah dengan memanfaatkan dana Otonomi Khusus dimanfaatkan secara baik dan efektif demi kepentingan masyarakatnya.
Penulis adalah Alumni Universitas Cenderawasih Jayapura tinggal di Kabupaten Nabire – Papua
