
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah secara resmi menggelar Sosialisasi Laporan Kecukupan/Memadai Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Reviu Kecukupan/Memadai Anggaran dan SDM pada Aplikasi SICUKUP di lingkungan Inspektorat se-Provinsi Papua Tengah, Senin (6/10/2025) Bertempat di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
Acara tersebut secara resmi dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, ST, MT, mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.
Dihadiri Sekretaris Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) beserta tim, narasumber dari Itjen Kemendagri, serta perwakilan Inspektorat Daerah se-Papua Tengah yang mengikuti secara langsung maupun melalui zoom meeting.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Papus Tengah, Herman Kayame, ST, MT dalam sambutan kepada hadirin menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri atas pendampingan dan komitmen memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah.
“Kehadiran Inspektorat Jenderal Kemendagri menjadi bukti nyata dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat fungsi pengawasan di tingkat daerah,” ujar Herman.
Adapun dasar kegiatan Surat Edaran Mendagri No. 700.1.1/8737/SJ (9 Desember 2022)dan Surat Kemendagri No. 700.1.1.1/1592/SJ (18 Juli 2025) tentang penguatan Inspektorat Daerah.
Dijelaskan Kayame bahwa Aplikasi SICUKUP digunakan untuk perencanaan, pelaporan, evaluasi kecukupan anggaran & SDM Inspektorat secara objektif dan terintegrasi.
“Pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, tapi upaya bersama memastikan program pemerintah efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta komitmen Papua Tengah perkuat Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting unit dengan asistensi Itjen Kemendagri.”tegas Kayame.
Dikatakan Kayame,dirinya berharap dukungan Kemendagri terus berlanjut agar Inspektorat Papua Tengah menjadi APIP kapabel dan berintegritas tinggi.
“peserta mengikuti sosialisasi sungguh-sungguh untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani.”harapnya.*






















