Bintuni, Pemahaman kode etik bagi setiap anggota pengawas Pemilu (Panwaslu) sangat penting. “Pelanggaran kode etik di Papua Barat terjadi mulai dari Kaimana, Fakfak, Sorong Selatan. Kita penyelenggara Pemilu itu kadang hanya mampu memahami peraturan perudang-undang
Padahal kode etik ini merupakan standar moral perilaku dan phylosofi tindakan-tindak
Kode etik ini penting karena integritas kita yaitu kepercayaan publik terhadap kita yaitu berkaitan dengan kode etik apabila kode etik dilanggar maka otomatis publik tidak kan mempercayai kita. Dan jika publik tidak mempercayai kita maka apa yang kita lakukan tidak mendapat perhatian atau legitimasi dari publik itu sendiri,
Demikian diungkapkan Bidang Devisi pencegahan dan Penindakan Hubungan Dengan Lembaga pada Bawaslu Provinsi Papua Barat, Ibnu Mas’ud Sabtu (11/11/2017).
Komisioner Bawaslu Ibnu Mas’ud juga berharap mengatakan bahwa Panwas distrik juga termasuk adik-adik, keluarga, serta juga bawahan kita maka kami yang diatasnya itu mempunyai beban moral memerintahkan kepada mereka untuk mematuhi aturan-aturan.
Panwaslu harus menguasai semua regulasi karena dia mengawasi pelaksanaan mulai dari peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan aturan-aturan yang lain.
Contoh pada saat pendaftaran pemilih Panwaslu harus mampu memahami peraturan yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil, mereka juga harus mampu memahami Undang-Undang terkait dengan aparatur sipil negara (ASN) itu adalah ragam-ragam keterlibatan ASN di dalam tim sukses dan sebagainya.
Mas’ud juga mengungkapkan, bahwa dirinya membawahi Korwil Fakfak, Kaimana, Bintuni dan Pegunungan Arfak.
Pelantikan anggota Panwaslu distrik Kaimana, kota Sorong, kabupaten Sorong sudah dilakukan.
Begitu pun dengan Bawaslu RI karena hasil-hasil pengawasan ini nanti akan dirilis oleh Bawaslu RI bahwa lembaga ini sudah bekerja berdasarkan hasil pengawasan dan hasil pengawasan itu pelanggaran apa yang didapat bisa diketahui oleh publik.
Laporan dilakukan pertahapan contoh pada pendaftaran Parpol ada 3 bagian yaitu pertama pendaftaran partai politik dan di tingkat kabupaten melengkapi syarat-syarat itu dan kedua penelitian administrasi dan yang ketiga verifikasi faktual. Ketiga tahap ini itu semua ada laporannya ke Panwaslu kabupaten dan hasil itu nanti akan dirilis Bawaslu RI secara nasional.
Kami memiliki slogan menjadi branding Bawaslu yaitu bersama rakyat awasi Pemilu dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu.
Ini yang saya harapkan kepada teman-teman tidak hanya kepada Panwaslu kabupaten Teluk Bintuni tetapi juga Panwaslu kabupaten dan kota lain supaya pandai-pandai berkoordinasi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pemilu sebab Pemilu ini merupakan hajat seluruh masyarakat Indonesia.
“Jadi keterlibatan masyarakat untuk mengawasi Pemilu kami pandang penting sekali agar Pemilu ini dapat berkualitas,” harapnya.
dmd/kadate
