Beranda News Pembagian Rumah Tangga Ekonomi Berbasis Budaya Gender Papua Dalam Pemerintahaan

Pembagian Rumah Tangga Ekonomi Berbasis Budaya Gender Papua Dalam Pemerintahaan

881
Suami dan Istri Nelayan di Papua (Foto:Samuel/PapuaLives)

Oleh: Novilus K. Ningdana

Dalam kehidupam manusia, ekonomi menjadi kebutuhan primer. Kebutuhan makan dan minum dipenuhi agar tubuh tetap hidup melangsungkan kehidupan. Jika tidak tubuh akan mati dan lenyaplah hidup manusia. Maka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terlepas dari kebutuhan pada bidang lainnya manusia membutuhkan satu dengan yang lain. Di antara semua manusia, dua insan yang bersatu membanguan suatu keluarga yang berumah tangga membutuhkan kekuatan ekonomi sebagai dasar kehidupan keluarga baru. Suami dan isteri bersatu membangun hidup baru dengan segala situasi yang ada. Kesatuan ini mau mengungkapkan rasa bertanggungjawa dan kesiapan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama. Mereka bukan dua melainkan satu dalam tugas. Posisi dalam tugas ini dapat dilihat dari dua perspektif yakni patriarki dan matriarki.

Tugas mengatur rumah tangga ekonomi diatur oleh perempuan sebagai pengendali. Laki-laki sebagai pencari ekonomi. Hal ini pula dalam budaya Papua. Laki-laki sebagai pencari dan perempuan sebagai pengelolah. Yang tahu dan mengerti tentang pembagian rumah tangga ekonomi ialah kaum perempuan, sedangkan laki-laki lebih konsumtif. Maka melalui buday ini kita bisa implementasikan dalam rumah tangga ekonomi berbasis budaya gender Papua dalam pemerintahan. Perempuan Papua di dalam birokrasi mesti lebih dominan ditugaskan pada bidang ekonomi mengurus rumah tangga ekonomi daerah. Karena mereka tahu kerja roda ekonomi dari produksi, distribusi dan konsumsi. Tulisan ini bersifat sebuah tawaran konsep gender kepada pemerintah dalam birokrasi agar bisa menerapkan bagaimana sistem ekonomi yang diatur oleh perempuan asli Papua dalam pemerintahan.

Ekonomi menjadi basik kehidupan suatu negar. Negara yang kuat dalam bidang ekonomi akan menguasai dunia dan menjadi negara yang sejahterah. Kebutuhan primer rakyat terpenuhi sehingga tidak menimbulkan kelaparan, penyakit, penganguran dan bentuk kriminal lainnya akibat lemahnya ekonomi. Misalnya negara Cina menjadi negara yang mengendalikan ekonomi dunia. Salah satu kekuatan mereka ialah keluarga. Ekonomi keluarga kuat maka ekonomi negara kuat dan sejahtera. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi perempuan dalam mengatur rumah tangga ekonomi negara.

Sebuah Analogi
Sebuah analogi bahwa dalam sebuah keluarga inti terdiri dari bapak, ibu dan anak. Keluarga ini terbentuk karena kesatuan masing-masing individu yang melahirkan individu baru. Individu ini membutuhkan ekonomi yakni kebutuhan makan dan minum. Untuk memenuhi kebutuhan ini suami isteri setleah bersatu ada pembagian tugas di dalam keluarga. Misalnya bapak sebagai kepala keluarga membuka kebun baru, mencangkul dan membabat. Ibu memiliki tugas menanam, membersihkan, memanen, megolah dan menyajikannya sebagai makanan siap disantap. Anak membantu orang tua yakni bapak maupun ibu.

Ketika panen, yang tahu baik tentang cara panena yang mengehemat itu dominan perempuan. Ketika ada di dapur yang mengatur, membagi dan menyimpan stok makanan itu perempuan. Perempuanlah yang mengolah makanan hingga dikonsumsi. Jika mau membagi kepada tetangga, perempuan yang membagi dan menghantar. Sehingga manajemen pengelolahan makanan diatur oleh perempuan. Mereka juga tahu atur waktu produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi.

Hal ini ada dalam budaya kita orang Papua dalam setiap suku, dan rumah tangga. Yang lebih mendominasi, penggerak dan kehidupan perekonomian rumah tangga ialah perempuan. Roda ekonomi yang berputar secara interen menghidupi keluarga dan eksternal menghidupi sesama.

Perempuan Dalam Birokrasi

Dalam sebauah birokrasi yang mendominasi posisi ialah kaum laki-laki. Dari kepala sampai ekor, dari atasan hingga bawahaan, dari kantor hingga dapur didominasi oleh kaum laki-laki. Posisi perempuan hanya menjadi pelengkap. Sehingga hampir tak terlihat wajah-wajah perempuan dalam birokrasi pada posis atasan. Dominasi ini pula menjadi salah satu faktor pemicu macetnya roda rumah tangga ekonomi dalam pemerintahan. Karena peran tidak sesuai dengan posisi, dan peran budaya orang Papua. Banyak kasus kelaparan, kemiskinan, dan kematian yang terjadi di Papua akibat dampak buruknya rumah tangga ekonomi yang tidak tertolong oleh pemerintah. Akibatnya gizi buruk meningkat, anak-anak tidak tertolong, terjadi kelaparan, dan pengaturan suplai barang yang titak merata menyebabkan kurangnya kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua.
Dalam perspektif ini saya menawarkan beberapa alternatif usulan untuk mengangkat dan memberikan kepercayaan dalam mengurus rumah tangga ekonomi daerah kepada kaum perempuan asli Papua. Mereka pasti bisa apabila implementasi kerja dalam mengatur roda ekonomi keluarga dalam budaya setempat diterapkan dalam mengatur ekoniomi daerah. Pasti perempuan lebih aktif bekerja dan berperan dalam mengetur ekonomi daerah. Perempuan asli Papua tahu kapan ekonomi ditanam, dipanen, disimpan, dimasan, dibagi dan dimakan atau proses produksi, distribusi dan konsumsi. Secara psikologis mereka memiliki afeksi yang kuat untuk melayani dan memberi makan kepada mereka lapar dan haus. Tujuannya ialah menjawab dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi orang asli Papua.

Untuk mengimplementasikan peran rumah tangga ekonomi berbasis gender Papua dalam pemerintahan mmbutuhkan kepercayaan dalam internal pemerintah. Sebuh saran kepada pemerintah agar memberikan posisi kepada perempuan asli Papua dalam birokrasi bagian menguru rumah tangga ekonomi. Bagi perempuan asli Papua yang sedang tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 INI mereka yang diterima bisa memberikan ruang untuk mengurus ekonomi daerah provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini dilakukan maka saya yakin pelayanan yang memberikan kesejahteraan bagi orang Papua yang berasal dari tangan perempuan asli Papua dirasakan oleh masyarakat Papua. Juga upaya mengangkat jati diri perempuan asli Papua dalam birokrasi dan memperkenalkan pemerintahan berbasis budaya gender Papua kepada daerah lain dalam mengatur rumah tangga ekonomi.

Penulis adalah Mahasiswa Semester II Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat (STFT) “Fajar Timur” Abepura-Jayapura