Pemekaran PBD Dinilai Tak Miliki Basis Kebenaran dan Legitimasi Rakyat

Thomas CH Syfi POHR juga tokoh pemuda Papua Barat. (Foto:Dok Pribadi)

Manokwari,Salah satu Tokoh Pemuda dan juga Aktivis HAM Papua Barat Menolak Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Menyikapi Beredarnya berita soal upaya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya( PBD) di Komisi II DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat Umum( RDPU) bersama beberapa kepala daerah di Senayan, Jakarta, pekan ini, Senin(16/2019).

” kami sebagai aktivis HAM Papua dan tokoh pemuda Papua Barat menolak secara tegas atas intrik politik tersebut. Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya tidak memiliki basis kebenaran dan legitimasi yang kuat dari rakyat.” Kata Thomas Ch. Syufi(Koordinator Papuan Observatory for Human Rights/ POHR) dan tokoh pemuda Papua Barat kepada papualives.com Kamis (19/12/2019) kemarin.

Ia menambahkan, Upaya pemekaran PBD adalah aspirasi para elite, entah para politisi, birokrat, dan konglomerat yang ingin mengespansi kekuasaan dan bisnis mereka. Sangat jelas, kami sudah tahu orang- orangnya. Mereka tidak pernah melihat sesuatu dengan sesnse of humanity, tapi mereka melihat dengan logika kekuasaan dan ekonomi ala masyarakat Amerika di tahun 1800an, yakni Zero-sume game( yang satu dapat manfaat, yang lain tidak).

” Kami juga minta anggota DPR RI Rico Sia dari daerah pemilihan Papua Barat berhenti untuk bicara pemekaran Papua Barat Daya. ” Kalau Rico Sia mau bicara pemekaran silakan bicara di mana, jangan di Tanah Papua”.”pinta Syufi.

Lanjutnya, Ini sesuatu yang irasional dan lucu. Karena secara demografis, populasi penduduk tidak memenuhi syarat. Masak penduduk saja tidak memenuhi syarat( hanyasekitar 700 ribu) kok mau paksakan pemekaran. Jangan buat bicara sesuatu dengan dengkul.

Penduduk kota Bogor saja 5 juta lebih, sementara penduduk di provinsi Papua dan Papua Barat hanya sekitar 3 juta lebih. Ini sebuah anomali besar. Provinsi Papua Barat sendiri hari ini juga statusnya masih ilegal dan jadi anak ” haram” di negeri ini. Karena lahir tanpa ayah dan ibu( tak diizinkan oleh Pemerintah Provinsi Papua) tapi ‘dipaksakan untuk lahir, bahkan menabrak Undang- undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

” Saya curiga ada ‘hidden agenda’ dalam upaya pemekaran Papua Barat Daya. Juga soal perhelatan politik yang makin sengit di periode- periode mendatang. Selain itu, upaya pemekaran PBD sebagai bentuk kegagalan pemerintah Papua Barat yang selama ini belum memiliki good will untuk membangun( menyejehterakan) masyarakat Papua Barat. Sudah terlalu sempit dan kecil wilayahnya, masyarakatnya pun sudah teratur, tergantung pemimpin untuk punya strategi dan kiat untuk membangun.”jelanya.

Selaku Aktivis HAM juga ia menyampaikan bahwa mewujudkan kesejaheteraan rakyat dengan jalan pemekaran itu ide yang konyol dan lucu.

“Tapi, punya kreativitas untuk lahirkan ide- ide baru untuk melakukan inovasi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.”ungkapnya.

Berikan Komentar Anda