Beranda Birokrasi Poksus DPRP Minta Pemprov dukung dan bantu Lembaga/Kementerian berkantor di Papua

Poksus DPRP Minta Pemprov dukung dan bantu Lembaga/Kementerian berkantor di Papua

548
Jhon NR Gobai ketua Poksus DPRP (Foto: Istimewa)

JAYAPURA – Peranan Kementerian/ lembaga di Tanah Papua tidak dapat dipungkiri bahwa mereka telah sangat berkontribusi dalam pembangunan. Jhon NR Gobai selaku ketua Kelompok Kerja Khusus (Poksus) DPR Papua menilai hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi dalam bentuk kegiatan provinsi yang dibiayai oleh DAK, arahnya proyek-proyek nasional yang ada di tanah Papuam Menurut Gobai, misalnya ruas-ruas jalan nasional, adanya proyek-proyek yang perumahan, irigasi yang dibangun oleh kementerian pupr, kegiatan pelatihan melalui kemenaker, pembangunan BLK Komunitas dan lain-lain.

” Terdapat juga kegiatan-kegiatan dari Kementerian Sosial, dan juga Kementerian desa, Kementrian Hukum dan HAM di Tanah Papua. Beberapa kali kami kemudian melewati jalan dari abepura menuju Abe pantai terlihat terdapat sebuah Kantor Kementerian yaitu Kementerian desa yang masih menyewa ruko, termasuk juga Inspektur Tambang dari Kementrian ESDM.”ungkap Gobai [28/11/2023] siaran persnya.

Sala satu ruko yang di jadikan kantor Balai Kemendes di jayapura. (Foto: Istimewa)

Pihaknya melihat saat ini kegiatan-kegiatan Kementrian Desa, sangat menyentuh langsung ke akar rumput di kampung-kampung yang hidup yang mana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di kampung-kampung yang belum mungkin belum disentuh juga oleh kegiatan dari pemerintah provinsi Papua dan juga kabupaten kota di mana lokasi kegiatan itu dilaksanakan oleh Kementerian desa.

” Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi program, karena sama sama sasarannya adalah masyarakat papua. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memiliki sejumlah aset yang sampai hari ini masih nganggur bahkan juga kemudian dikuasai oleh pihak lain misalnya Balai transmigrasi, balai sosial, tanah didepan sagu indah plaza, dan mungkin ada yang lain, tentu ini perlu menjadi perhatian untuk dapat dihibahkan kepada kementrian guna kesinambungan program pemerintah. “Tuturnya kepada media ini.

Legislator asal Paniai itu, mengakui bahwa kita semua tentu tahu  tidak mengganggu APBD Papua mereka menggunakan APBN Kementrian. Menurutnya Salahsatunya adalah kementrian desa dan transmigrasi, yang mempunyai kantor Balai Latihan Masyarakat, Bila dilihat dari kegiatan-kegiatannya Kementerian Desa mempunyai kegiatan yang cukup banyak antara lain pelatihan kegiatan pendampingan di kampung dan sebagainya untuk itu diperlukan adanya pembangunan balai dari Kementerian desa di tanah Papua.

” Karena mereka telah memiliki sebuah kantor di ruko di kota Jayapura, maka kami berharap dan meminta kepada pemerintah provinsi Papua untuk dapat menghibahkan salahsatu tanah dan bangunannya kepada kementerian Desa agar dapat dilakukan kegiatan-kegiatan Kementerian di kota jayapura.”harap Gobai siaran pers itu.