Pemerintah Sementara West Papua Wilayah Mee-Pago Bentuk Panitia Penyambutan PBB ke Papua

Berpose bersama ketika usai membentuk Panitia Pẹnjemputan Komisaris Dewan HAM PBB di Papua berlangsung di Distrik Epouto , Paniai. (Foto:Jemi/PapuaLives)

PANIAI – Profesional Goverment Pemerintahan Sementara West Papua, United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Wilayah adat Mee-Pago mendeklarasikan Panitia Penyambutan rencana kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua. Bertempat di Distrik Epouto, Selasa [12/02/20222] kemarin.

Pembentukan Dihadiri Penanggung jawab ULWMP, Tokoh adat, Tokoh agama,Tokoh Perempuan serta ribuan rakyat bangsa papua wilayah Mee-Pago.

Bacaan Lainnya

Kesempatan itu, Nawipa Habel,Ketua Eksekutif Pemerintahan Sementara Wilayah Mee-Pago di hari deklarasi Paniai tentang persiapan penyambutan rencana kunjungan Komisi HAM PBB ke tanah Papua.

” Sekaligus secara resmi memberikan mandat kepada 5 daerah untuk membentuk panitia penjemputan Komisi tinggi Ham PBB di papua lebih kusus di Mepago dari Nabire sampai dengan Intan Jaya.” tutur Nawipa Selasa [22/02/2022] kemarin.

Nawipa menjelaskan juga tujuan kunjungan PBB ke Papua bukan hanya untuk agenda masyarakat Pro Papua merdeka, akan tetapi bersifat global untuk memantau konflik berkepanjangan di Papua yang korbannya dari berbagi pihak di atas tanah ini lebih khusus beberapa kasus yg terjadi di Wilayah Mee-Pago. Pihaknya mengajak semua komponen masyarakat lainnya memberikan dukungan atas kunjungan Dewan HAM PBB tersebut agar konflik di Papua ini bisa diselesaikan secara aman, damai dan bermartabat.

“Kalau menghambat proses kunjungan itu dan oleh jakarta sengaja memalan pintu Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke Papua berarti membenarkan bahwa Indonesia sedang melakukan kejahatan di Papua.”jelasnya.

Nawipa menceritakan dengan proses perjuangan West Papua yang cukup panjang sudah memenuhi standar hukum Internasional sehingga dengan alasan apapun Indonesia tidak bisa membantah perjuangan maupun rencana kunjungan PBB ke West Papua.

“ Karena kami yakin bahwa Indonesia sebagai negara anggota PBB dia tahu mekanisme itu, orang Papua sudah melampaui tahu mekanisme itu. Diplomasi kami adalah bukti 84 negara mendesak Indonesia untuk membuka akses. Ini adalah mekanisme formal, kami tidak ragu-ragu.”beber Nawipa.

Terkait hal itu, Ketua WPNCL Wilayah Mee-Pago, Andy Yeimo dalam wawancara menambahkan bahwa Indonesia mau tunjukan sebagai Negara Kolonial dipersilahkan. Karena Pihaknya butuh adalah itu.

“Dalam rangka menyambut PBB kami Penanggung jawab politik sudah siap untuk memenuhi penjara Republik Indonesia demi membenarkan hal itu dan militer West Papua sudah siap mobilisasi besar-besaran dari sorong sampai merauke Itu kami tidak tanggung-tanggung”tegas Yeimo.

Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB akan mengunjungi Papua patut memberikan dukungan atas rencana kunjungan tersebut persoalan tidak hanya HAM, Politik tapi Sosial dan Pendidikan menjadi masalah berat yang harus tuntaskan. Kedatangan komisaris PBB rencananya akan kunjungi Papua pada tahun 2022 ini.

Berikan Komentar Anda

Pos terkait