NABIRE – Caretaker Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Provinsi Papua Tengah angkat suara terkait pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Nabire berlokasi di Kelurahan Siriwini. Saat ini pelayanan kesehatan telah menjadi pusat pelayanan untuk tujuh kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Kutip media papualives.com dalam siaranpers Senin [25/03/2024] diterima media ini.
Diketahui bahwa berulang kali mendapatkan penghargaan saat kunjungan Presiden ke- 7 (Tujuh) Republik Indonesia, Ir.Joko widodo pada tahun 2017 resmikan BLUD RSUD Nabire RSUD saat ini status masih Tipe C namun masih saat ini berupaya bila kedepan menjadi tipe B.
Walaupun sedang berupaya naikkan status Tipe C ke Tipe B. Saat ini rumah sakit telah dijadikan sebagai rumah sakit rujukan beberapa kabupaten Provinsi Papua Tengah. Berikut ini beberapa masalah sering dikeluhkan dan belum pernah diselesaikan, di antaranya :
1. Pembelian obat generik atau obat yang memiliki kualitas bagus pasien masih melakukan pembelian obat di apotek luar yang kerjasama dengan pihak rumah sakit.
2. Pemeriksaan darah oleh pasien tidak dilakukan di Laboratorium RSUD Nabire tetapi pasien harus melakukan pemeriksaan di Laboratorium di luar BLUD RSUD Nabire di mana Laboratorium tersebut merupakan mitra BLUD RSUD Nabire atau merupakan tempat praktik para dokter yang bekerja di BLUD RSUD dan harus membayarnya dengan harga mahal.
3. Ada juga kasus penjualan alat kesehatan keluar Papua Per Maret 2024 di www.detikpapua.com
4. Tidak adanya penyediaan darah di BLUD RSUD Nabire maupun PMI sehingga keluarga pasien harus mencari darah ke luar dengan sangat susah payah dengan keselamatan nyawa pasien tersebut.
Memperhatikan 4 (Empat) soal di atas. Maka kami atas nama Pemuda Katolik Komda Provinsi Papua Tengah menegaskan beberapa uraian pernyataan sikap kami, sebagai organisasi pengontrol pelayanan publik yakni :
1) Pihak BLUD RSUD Nabire segera buka ruang dialog dengan masyarakat terbuka untuk serap aspirasi guna mendapatkan perbaikan manajemen pelayanan publik.
2) Pihak jaksa segera proses pelaku pencurian alat kesehatan (Alkes) dan mengungkap aktor Intelektual dibalik penjualan alat kesehatan ini
3) Pemerintah Daerah maupun Provinsi di Papua Tengah segera melihat masalah yang terjadi di BLUD RSUD Nabire lebih serius lagi.
4) Mendukung pihak Kepolisian dalam pengungkapan aktor Intelektual dibalik penjualan Alat kesehatan (Alkes) BLUD RSUD Nabire.
5) Mendesak PMI dan BLUD RSUD agar mencari solusi mengenai keterbatasan stok darah yang mengakibatkan banyak pasien yang meninggal, tidak maksimalnya kerja PMI di BLUD RSUD Nabire.
