Penamaan Ibu Kota Baru Terkesan Jawanisasi

Oleh Arvindo Noviar

Bacaan Lainnya

Sejak awal Partai Rakyat mendukung pemindahan ibukota baru sebagai proyek ambisius Presiden Joko Widodo dalam upaya desentralisasi dan menumbuhkan rasa Kebhinekaan sebab letak Ibu Kota baru itu didalilkan berada pada titik koordinat yang dianggap paling mewakili seluruh rakyat Indonesia dari Aceh hingga Papua.

Bersamaan dengan melesatnya era digitalisasi yang mulai mengikis kesadaran rakyat atas wawasan kebangsaan dan batas-batas teritorial maka desentralisasi adalah upaya yang paling masuk akal yang bisa dilakukan negara, sebab jika kita hanya bersandar kepada jargon dogmatis semacam “NKRI harga mati” maka potensi–––kecolongan–––disintegrasi bangsa selalunya akan menghantui kita; terutama belakangan ini menjamur realitas-realitas baru dalam media sosial, yang mana tidak mengenal batas teritorial.

Maka satu-satunya yang mampu mengikat rakyat Indonesia dalam desentralisasi ke depan ialah adagium “Bhineka Tunggal Ika” yang dihayati dan diwujudkan dalam program-program serta regulasi-regulasi yang menyentuh rasa keadilan rakyat dari Aceh hingga Papua. Tak cukup dengan program dan regulasi, pendidikan Kebhinekaan juga harus gencar ditanamkan secara paradigmatik oleh negara kepada seluruh rakyat Indonesia.

Tetapi semangat awal yang mulai memberikan harapan akan hadirnya Kebhinekaan itu runtuh ketika Negara pada akhirnya memilih nama “Nusantara” sebagai nama Ibu Kota baru tersebut. Secara semiotik saya menilai nama itu terlalu mewakili suku tertentu saja. Alih-alih menjadi ikon desentralisasi justru nama Ibu Kota Baru itu bias mayoritas-minoritas. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pihak yang berkerja keras dalam proyek ambisius itu saya menilai nama Ibu Kota baru itu terkesan Jawanisasi.

Selasa, 18 Januari 2022

Penulis adalah Ketua Umum DPP Partai Rakyat

Berikan Komentar Anda

Pos terkait