Beranda News Peringatan Sepuluh Tahun Paniai Berdarah di Nabire

Peringatan Sepuluh Tahun Paniai Berdarah di Nabire

117
Tampak saat Pemasangan Lilin (Foto: Frans/PapuaLives)

NABIRE – Group Aksi Amnesty Internasional Papua Bersama Komunitas Sastra Papua (KoSaPa), IMAPA, Chapter Amnesty UNIPA, BEM STIH Manokwari, dan Media Lao-Lao Papua Serta Pemuda Papua Tengah telah memperingati Melawan Lupa 10 tahun Paniai berdarah sejak tanggal 8 Desember 2014 lalu. Berlangsung Minggu [08/12/2024] sore. Bertempat Aula Asrama Intan Jaya Kalibobo, Kabupaten Nabire.

Mereka menggelar seminar dengan Topik “Sa Pu HAM” dan hari ini tanggal 8 Desember 2024 adalah kegiatan melawan lupa Paniai berdarah yaitu di isi dengan Nobar, Diskusi dan pemasangan lilin serta pernyataan sikap secara lisan.

Sementara itu, kepada wartawan Koordinator Group Aksi Amnesty Internasional Papua, Marsel Pigai mengatakan kegiatan tersebut adalah Lanjutan dari rangkaian menuju hari HAM Internasional pada tanggal 10 Desember 2024 mendatang.

” Dalam memperingati hari melawan lupa Paniai berdarah yang ke-10 tahun sejak terjadi setelah kerusuhan dilapangan Karel Gobai Paniai Enarotali Papua Tengah.”kata Pigai (08/12/2024)

Lanjutnya, aksi itu menurutnya merupakan permintaan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus penggaran HAM di Paniai.

” Sebagai agen penerus bangsa Papua meminta kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai janjinya agar supaya usut tuntas kasus pelanggaran HAM Berat Paniai Berdarah.”pintanya.

Dalam aksi mereka sore kemarin, adapun isi pernyataan sikap yang disampaikan yakni :

1. Kami Minta Adili semua pelaku Pelanggaran HAM Berat yang terlibat dalam menewaskan 4 (empat) pelajar di lapangan Karel Gobai – Paniai Pada 08 Desember 2014;

2. Kami bersama keluarga korban merasa kecewa terhadap penegakan yang berjalan hanya dari perspektif pemerintah sehingga hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa tunggal di pengadilan HAM Negeri Makassar Sulawesi Selatan;

3. Kami Menolak Segala Bentuk Program Nasional seperti Program Strategis Nasional (PSN) yang justru menghilangkan Hak Hidup seluruh makhluk hidup dan Hutan Adat Papua yang merupakan Warisan Bangsa Papua untuk Anak Cucu Papua;

4. Kami Menolak Program Pembangunan 5 Batalyon di Tanah Papua sebab akan terjadi Pelanggaran HAM Berlipat Ganda dan akan makin brutal terhadap HAM Papua;

5. Menolak Seluruh Investor yang mendapat ijin Investasi di Tanah Papua sebab masyarakat adat Papua akan kehilangan tanah adat yang merupakan sumber kehidupan bagi bangsa Papua.

Adapun pantauan media ini, Kegiatan Bertajuk “Para- Para Bacarita Papua” yang di sisi dengan Nobar, Diskusi dan Menulis serta Pemasangan Lilin dan penyampaian pernyataan sikap telah dilaksanakan bersama keluarga korban, Aktivis perempuan, Pelajar dan masiswa Papua dengan aman sampai selesai.