Beranda Artikel Perlunya Dialog Ingclusif – Rekontruksi Non-blok Ordarezim

Perlunya Dialog Ingclusif – Rekontruksi Non-blok Ordarezim

786
0
Yosep Adii koordinator AMAP dalam salahsatu kesempatan. (Foto: Dok pribadinya)

Oleh Yosep Adii

“Jangan sekali-kali melupakan sejarah dan Menjadi Orang Irian tuan di Negerinya (Ir. Soekarno)”

Kenapa setelah reformasi 1998, kenapa militerisme dan colonialisme barat masih ada, otoritas yang menggandeng colonialisme barat dianggap superior tuk memimpin bangsa yang berasaskan pancasila, kita memikirkan apa sesungguhnya manusia Indonesia, terlebih lagi bumi putra asia fasifik pemilik sumber daya alam yang sangat melimpah, juga kembali berpikir pertanyaan mendasar sejauh mana bangunan kualitas manusia dan kegunaan sumber daya alam, apakah manusianya telah madani dan dapatkah sumber daya alam Indonesia telah 100% di gunakan untuk bangsa, negara dan masyarakat  pembangunan -pembangunan fisik dan non fisik secara misalnya pembangunan di pulau Papua telah sama juga dengan pulau Jawa itu patut di pertanyaan setelah Reformasi bahkan menjadi reflektif 10 tahun Pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo. Juga apakah setelah 2050-2060 sumber daya alam Indonesia masih dapat digunakan generasi mendatang. Dapatkah bangsa ini merawat semua ciptaan kosmologis yang dimiliki Nusantara. Itu pertanyaan untuk Orang asli Papua juga tentunya.

25 Tahun reformasi Indonesia hanya berhasil menciptakan tatanan investor asing dan produk paham rasialisme (perbedaan warna kulit) dan fitnaisme subjektif dan menjadikan suatu entitas sebagai objek objek sosial menjadi suatu semangat seakan nasionalisme yang tumbuh subur di nusantara jauh dari paham nilai-nilai pancasila itu sulit menjadi gaung negara maju. Pembenahan segala aspek di lakukan, tetapi korupsi di era SBY dan Jokowi bukan main-main milyaran hingga Triliunan tak tahu hilang dimana, satu contoh ikuti 25-8 Juli 2023, kasus Joni Flate dan Kasus Gubernur Lukas Enembe, November 2022-23 yang diduga melibatkan kedua presiden tersebut. Pembangunan Negara terutama reformasi demokrasi 1998 terus menemukan jalan buntut, dibuntutkan oleh resim-resim korup, pelanggaran HAM dalam tubuh militer dan fanatisme faham fitnaisme, rasialisme dan pasar gelap penyakit sosial dalam tubuh masyarakat adalah virus-virus paling mematikan dalam peradaban manusia nusantara terutama dalam upaya pembenahan pasca semi demokrasi.

Pembenahan demokrasi yang dapat melahirkan perubahan, perdamaian dan keadilan dekonsentrasi ataskegaduhan-kegaduhan konflik sipil, geraknya Islam gadungan, nasionalis yang ditunggangi, konflik konvensional bersenjata dalam akar persoalan Papua dan kegaduhan yang menghambat pembangunan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) adalah bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab negara sebagai 25 tahun reformasi demokrasi yakni membenahi demokrasi, penegakan hukum dalam merawat ciptaan ekologis dan manusia bumi putra.

1. Pentingnya Sumber Daya Manusia di Era Digital
Pembangunan sumber daya manusia diera digital adalah tolak ukur utama pembangunan bangsa dan negara terlebih utama tanah Papua. Dalam proses reformasi demokrasi ini, 60 Tahun tanah Papua Masyarakat hidup dalam resiko, paradikma masyarakat hilang dalam ketakutan akan pembangunan modern. Ketertinggalan masyarakat Papua juga pada anak, istri dan pemuda mereka tak mendapatkan kualitas manusia sehingga sulit dikatakan masyarakat hidup dalam masyarakat pembangunan. Ditengah harapan akan masyarakat resiko dan masyarakat pembangunan sumber daya manusia menjadi tolak ukur, apakah manusianya dibangun atau mengalami emergency tingkat kematian yang tinggi akibat konflik-konflik horizontal dan vertikal baik dalam masyarakat sipil dan masyarakat militer dalam tekanan perebutan sistem colonialisme barat sehingga reformasi demokrasi dan cita-cita kemerdekaan Indonesia sering terabaikan itu pada konflik kepentingan resim-resim dan ormas-ormas sehingga cita-cita masyarakat Madani menjadi buram.

Masyarakat Madani yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusawaratan . Nilai-nilai ini bangsa Indonesia lalai terutamanya dalam menciptakan perdamaian di daerah-daerah konflik, suptansi kerja Presiden Gusdur mestinya harus menjadi contoh yang baik yang mencari solusi dalam menghimpun seluruh elemen rakyat Papua dalamnya untuk mereduksi Ide seluruh element dikemas dalam kongres (PDP) Peresidium Dewan Papua, pasca Reformasi Demokrasi 12 Mei 1998 setelah massa pahit 32 tahun militer menguasai Nusantara memasuki digital era (Globalisasi). Kurangnya pembangunan sosial berkeadilan dan pembangunan fisik terutama hal pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilintas globalisasi dan internasionalisasi sistem. Dalam hal pembangunan tentunya, daya saing pada manusia bumi putra terutama manusia asli Papua dalam strata global terutamanya di pusat aktivitas Industri global PT. Freeport Mc Moran Papua tengah.

Kondisi global yang membutuhkan kualitas menusia dalam mereduksi persoalan-persoalan bumi putra dalam masyarakat asli Papua terutama manusia yang memahami teknologi Haiti dan eksata padapenguasaan teknologi amunisi dalam penguatan keamanan bangsa. Masyarakat harus bersinergi dalam lembaga-lembaga yang membentuk sistem global dapat dikontrol oleh pembangunan manusia yang mempunyai jaringan Internasional misalnya kelompok G.20 yang mengundang 19 Negara di Bali. Tanah Papua yang telah menjadi 6 (enam) provinsi tentunya dapat akan menciptakan persaingan baru dalam cita-cita negara republik Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila dan undang – undang 1945 demi Madani,pluralisme ‘bineka tunggal Ika dan manusia yang beradab dan berdaya saing di tanah Papua.

2. Mengapa akar persoalan Papua perlu Rekonsiliasi Internasional?

Papua dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mungkin dapat dipahami cinta yang belum seutuhnya mendapatkan kepuasan secara adil walaupun otonomi khusus nomor 21 tahun 2001 terus dilancarkan sejauh 20 tahun ini, itu tidak juga menyediakan amarah rakyat Papua sebagai bangsa bhinneka tunggal Ika. 20 Tahun otonomi khusus tidak juga memberikan dampak signifikan tetapi justru barah api konflik kombatan militer terus membarah hingga dunia Internasional. Rakyat papua semakin memercayai Internasional, kini akar persoalan Papua bukan urusan Jakarta tetapi persoalan masyarakat adat dan formal Internasional. diskusi-diskusi, Dialog- dialog, rekonsiliasi Internasional terus dilakukan demi menggali kondisi Genosida emergency di Papua.
Peta perjalanan konflik Papua baratini telah menunjukan bahwa pulau yang satu ini sedang menjadi kepentingan mancanegara negara karena, rakyat menyadari Identitas antropologis mereka dalam khazanah black supermasi ikut merubah kondisi perilaku-perilaku yang mencerminkan letak ekspedisi hati nurani sebagai moral dalam etika kenegaraan yang semakin bertentangan secara kental dengan Bhinneka tunggal Ika.

Hampir semua pondok honai yang saya kunjungi seantero tanah Papua dalam diskusi-diskusi hati nurani mereka adalah keadilan yang sesungguhnya Pemerintah Indonesia mestinya menyelesaikan persoalan Papua melalui referendum dan Dialog Internasional dan juga mengakui Papua Barat sebagai sebuah negara yang telah merdeka 1 Desember 1961 oleh tetua-tetua adat seantero Papua. Ini realitas hati nurani rakyat Negara tidak bisa menghindarinya atau menggunakan cara-cara tidak bermartabat yang jauh dari nilai-nilai Pancasila itu.

Enam puluh tahun lebih upaya menjadikan Papua sebagai tanah damai dari kontradiksi budaya berakibat pada konflik kepentingan terus memperoleh tantangan pada masyarakat Papua. Dalam kajian Yayasan Hukum, Keadilan dan Masyarakat dalam upaya Politik Proyek Papua. Politik Proyek Papua di University of Warwick melakukan penelitian dan memberikan diinformasikan analisis politik untuk pembuat kebijakan dalam rangka memfasilitasi resolusi damai untuk konflik di Papua. Di Wolfson College, University of Oxford. itu terdapat 500 Ribuh lebih masyarakat asli Papua korban di atas tananya sendiri.,www.fljs.org. Pemberian status otonomi khusus, transfer triliunan dana pembangunan, pembentukan puluhan daerah otonom baru di berbagai penjuru Papua, hingga perhatian khusus yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam berkali-kali kunjungannya ke provinsi itu, masih belum mampu mengambil hati seluruh masyarakat Papua. Sesunggunya penganut demokrasi pancasila tidak memahami maksud dari TIM 100 yang di pimpim oleh Tom Beanal dan kawan-kawannya yang di dalamnya juga ada Theis Elowai, Pada Jaman era baru di pimpin oleh Bacharuddin Jusuf Habibie 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999 cenderung menguat, baik di dalam maupun luar negeri. namun Jakarta melahirkan Otonomi Khusus. Jadi Otonomi khusus bukan permintaan Orang Asli Papua dan pada realitasnya “otsus” papua masuk lemari es (PJ Droglever).

Di samping kegagalan otonomi khusus, problem mendasar yang dihadapi adalah semakin rapuhnya relasi kebangsaan karena jelas berbeda bahwa masyarakat papua terdapat dua peradaban mendasar baik rakyat asli dan rakyat pendatang. Rakyat asli berbudaya rambut keriting, hitam kulit artinya Ras melanesia. sedangkan rakyat pendatang berbudaya rakbut lurus, kulit putih artinya Ras Melayu bahkan peradabn hidup rakyat asli Papua dan rakyat pendatang jelas-jelas tidak dapat disatukn hanya akan berakibat kondisi kini yaitu kontradiksi budaya. Itu juga adalah yang menjadi landasan bagi legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Legitimasi dalam hal ini dimaknai sebagai pengakuan dan penerimaan warga atas kekuasaan negara untuk mengatur warganya.penting dilihat bahwa praktek demokrasi pancasila tidak harus bersatu dalam NKRI. Melainkan, juga adalah peraktek demokrasi pancasila yang benar yaitu mengakui bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia seperti perkataan Muhamat hatta bahwa batas wilaya Indonesia adalah Amboina hingga Aceh. Berbeda dengan kedaulatan yang bersifat statis, legitimasi adalah unsur yang dinamis –naik turunnya sangat ditentukan oleh bagaimana relasi di antara institusi negara dengan masyarakat maupun di antara sesama warga masyarakat.

Rapuhnya Legitimasi: Cara pandang paling dominan saat ini mengaitkan dinamika legitimasi dengan kinerja negara (state performance). Kuat atau lemahnya legitimasi masyarakat terhadap negara tergantung pada kinerja negara dalam memproduksi dan mendistribusikan political goods. (Rotberg, 2004). Artinya kebajikan yang sesuai seperti menegakan hukum sesuai demokrasi Pancasila. Memberikan kebebasan juga adalah kinerja Negara seperti di Eropa terutama Inggiris yang betul-betul menjalankan prinsip-prinsip demokrasi walaupun negaranya adalah parlement berkuasa. Dengan kata lain, keberhasilan negara menyediakan Perdamaian, mendorong kebebasan kerja sama antar bangsa, serta menyediakan hubungan bilteral yang baik antar indonesia dam Papua, diyakini akan berbanding lurus dengan peningkatan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. bukan saling membunuh, membodohi seakan Demokrasi Pancasila hidup di jaman Yunani Kuno dimana bangsa lain dijadikan budak. Namun, berbagai fakta menunjukkan bahwa kinerja negara tidak melihat KEGAGALAN OTSUS, malahan pemerintah beranggapan bahwa dengan terus melakukan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak sesuai kemaun rakyt akar rumput. Aneh tidk masuka akal. Hal ini membuktikan bahwa peraktek demokrasi pancasila sedang salah arah/ alias Demokrasi Pancasila mati. karena, jakarta Dengan banyaknya fenomena gerakan sosial yang berdasar pada paham Marxisme yang tidak hanya terjadi di negara miskin dan berkembang, melainkan juga di negara-negara maju. Di beberapa negara maju seperti Inggris, Spanyol, Perancis, dan Kanada, hingga kini banyaknya gerakan sosial masih terus gencar berjuang untuk kebebasan bangsa. sangat jauh berbeda dengan Indonesia Praktek Demokrasi pancasila berjalan ditempat. Akibat polah pikir Indonesia yang gaduh.

Pada referendum di Skotlandia tahun 2014 misalnya, 44,7 persen warganya tetap menginginkan hidup terpisah dari Inggris. Walaupun bangsanya tidak memiliki perbedaan peradaban hidup mendasar. Tetapi, Negara Inggris sangat menghargai proses perjuangan bangsa Skotlandia. Demikian pula dengan masyarakat Basque dan Catalonia di Spanyol, keduanya dari aspek ekonomi merupakan daerah yang relatif lebih maju dan sejahtera dibandingkan daerah lainnya. Namun sejak akhir abad 19 hingga saat ini, masyarakat di kedua daerah tersebut terus menyerukan keinginan untuk memisahkan diri dari Spanyol. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa perjuangan kebebasan bangsa lain adalah hal yang paling mulia yng harus diterapkan oleh penganut demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila telah kehilngan arah good politic sesuai pahamnya. Rakyat indonesia kehilngan akal demokrasi pancasila akibat kebodohan yang diterima oleh Belanda. Malahan Indonesia telah gadu, nihil dalam memahami, menghargai karya-karya Tuhan dimuka numi ini.

Sangat salah apabila keutuhan bangsa hanya dipahami dalam satu negara melainkan, mesti memberikan pengakuan pada bangsa lain untuk suatu negara baru karena paham demokrasi pada umumnya di Dunia sama yaitu kedaulatan ditangan masyarakat bahkan berdasarkan pemahaman Peresident America Serikat, Woodrow Willson, 1912. Tentang Demokrasi yaitu Ekonomi, HAM dan menentukan nasip sendiri adalah prioritas, hanya dengan menghadirkan dan memastikan bekerjanya perangkat-perangkat negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Lebih dari itu, keutuhan negara ditentukan oleh seberapa kuat sekelompok masyarakat merasa menjadi bagian dari proyek kolektif yang bernama negara bangsa.
Dalam hal ini, isu identitas, relasi, solidaritas, kesetaraan, dan kohesivitas sosial menjadi mantra utama yang boleh jadi lebih penting ketimbang pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Dalam konteks Papua, sulit membayangkan masyarakat Papua dapat merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia ketika anak-anak mereka tidak diterima kehadirannya oleh masyarakat di daerah lain.Kita juga sulit mengharapkan masyarakat Papua dapat meredam kecewa ketika penegakan hukum pada demokrasi pancasila mati, sementara para pejabat sibuk memikirkan diri sendiri meski mereka adalah pelaku utama dalam melaksanakan pancasila.

Upaya memulihkan kepercayaan masyarakat Papua dan Responsibliti Petinggi Negara juga ibarat menegakkan benang basah ketika hak-hak mereka tak terpenuhi dan janji penegakan hak asasi manusia tak kunjung ditepati.
Peringatan Natal untuk mengenang empat korban tewas dalam Tragedi Paniai, Papua, di Komnas HAM, Jakarta, 24 Desember 2015. (CNN Indonesia/Yohannie Linggasari) Menata Ulang Relasi Kebangsaan Dengan menyadari pentingnya ikatan kebangsaan yang dibangun di atas fondasi solidaritas dan kesetaraan sebagai sesama warga bangsa, kita bisa mendudukkan persoalan Papua dalam bingkai yang lebih cair. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa penataan relasi kebangsaan merupakan faktor penting bagi penyelesaian masalah Papua secara lebih humanis. dengan memperhatikan kemauan utama rakyat papua yaitu menentukan nasip sendiri.
Beberapa kali Gubernur Papua mengekspresikan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah pusat, misalnya terkait penundaan pembahasan revisi UU Otonomi Khusus Papua. Sebaliknya, pejabat pemerintah pusat juga kerap melontarkan pernyataan yang kontroversial yang cendrung tidak selesaikan masalah hingga menarik, mengelola otonomi khusus no 21 tahun 2021 jilid II, menjadi milik rezim penguasa Jakarta adalah penindasan dan perbudakan model kontemporer yang tidak relevan dari makna sistem demokrasi dalam kemasan rasisme dan covid 19 dikemas diolah dalam KTT G20 Bali dalam strategi global yang dimulai 11 September 2001 Salah Satu Menara Raksasa di USA Hancur di bombardir oleh Kekuatan Muslim Alquida (Andrew Heywood,Global Political Sains II Edision) karena Amerika serikat tak ingin hal itu terjadi sehingga 25 Tahun kemudian Amerika menggunakan Urkaina sebagai kekuatannya dalam mengamankan kepentingan Global demi mengamankan Freeport Mc Moran USA 2001 Melalui Indonesia Theis Elluwai dibunuh oleh Kopassus. 25 Tahun kemudian Pilep Karma dibunuh melalui TNI Angkatan Laut. Sedangkan, di Indonesia Munir dibunuh diatas pesawat 25 Tahun kemudian Haris Hassar, Fatiya Maulitia dan Victor F Yeimo di Penjara hanya karena Praktek Movie Militer Kepentingan Multiglobal Pertambangan Bloc Wabu Intan Jaya. 2023, Upaya Sandra Pilot Pilep Martens warga negara asing asal Selandia Baru.
Seluruh Kompesitas persoalan di Papua barat tentu menyarankan Negara untuk melihat persoalan Papua secara menyeluruh, sistematis dan memuaskan semua pihak bukan secara kepentingan yang lebih sempit. Sehingga, menjadi bagian dari Indonesia lebih sulit hingga pemberitaan Portal Juni Jujur Bicara demi meresmikan Karnaval di Sasana Krida Jayapura pada 4-14 Juli 2023 dalam kunjungan President Ir. Joko Widodo dikawasan Indo-Fasific Papua sebagai Non Bloc dalam konflic Bloc timur dan Blog Barat yang Internasional mencanangkan kekuasaan di Fasific. Setelah kepulangan, President Ir. Joko Widodo di Jayapura dan Wakil Prof. President Prof. Muhamad Amin, di Papua tengah tidak meredam/ menyelesaikan akar persoalan Papua sebagai persoalan Internasional telah tercipta kerusuhan di Dogiyai dan Manokwari pasca kunjungan Negara Resim Non Blok.

Penulis adalah koordinator Aliansi Masyarakat Adat Papua (AMAP) Sorong to Samarai tinggal di Kabupaten Paniai.