HPMY Minta Hentikan tindakan aparat TNI/Polri yang berlebihan kepada warga di Dekai

HPMY se-Jawa Bali & Sumatera, sedang memegang spanduk dalam aksi pernyataan sikap mereka terkait kondisi terkini di Dekai Kabupaten Yahukimo (Foto:Rilispers for PapuaLives)

MALANG – Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan ini, warga di Dekai Kabupaten Yahukimo hidup dalam situasi yang mencekam dan terintimidasi oleh pergerakan aparat gabungan TNI/Polri yang menyisir rumah warga dengan brutal. Terkait hal itu Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo (HPMY) Se-Jawa Bali & Sumatera sangat menyayangkan tindakan premanisme Negara melalui TNI/Polri terhadap warga di Dekai itu. sesuai dalam rilispers yang diterima media papualives.com pada hari Rabu, (09/09/2020) sore kemarin.

Dalam pernyataan sikap mahasiswa yang tergabung dalam HPMY tersebut menyebutkan bahwa Aparat sebagai alat Negara seharusnya melakukan proses penangkapan dengan SOP yang ada dalam kepolisian. Karena tindakan brutal aparat itu menunjukkan betapa buruk wajah Negara Indonesia di papua dan mempertaruhkan martabat bangsa Indonesia.

Selain itu seperti dikutip media ini bahwa dalam surat tersebut mereka menilai, Tindakan tersebut membuktikan bahwa profesionalisme aparat dan integritas institusi kepolisian di Papua sudah hancur dan sulit dipercaya lagi. Selain itu, penangkapan yang sembarangan dan penyitaan terhadap peralatan kerja dan dapur itu menunjukan ketidakmampuan Polisi untuk mengungkap pelaku dan ketidakmampuan Negara Indonesia dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Sangat disayangkan bahwa disaat warga hidup dengan ketakutan dan tekanan yang luar biasa ini, pemerintah justru merespon dengan pengiriman militer dengan jumlah ratusan prajurit ke Papua. Jakarta selalu mencoba dan mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan militer, sedangkan mereka tidak peduli bahwa semakin banyak militer merajalela di Papua, maka warga Papua semakin terintimidasi, tertekan dan teraniaya di rumahnya sendiri. TNI, Polri, Brimob, Densus dan Intelejen sangat berkeliaran di semua tempat umum seperti di medan perang. Di tempat ibadah, di sekolah, di pasar, pusat perbelanjaan dan tempat umum lainnya aparat berkeliaran dengan persenjataan lengkap. Ibu-ibu tidak bisa dengan bebas pergi ke kebun untuk berkebun, gali ubi atau mengambil sayur dan mencari kayu bakar. Kehidupan orang papua selalu saja mencurigai dan hampir berhadapan dengan para preman dan begal (TNI/Polri) itu.

Adapun pernyataan sikap kami Komunitas Pelajar & Mahasiswa Yahukimo (KPMY) Korwil Malang di bawah, Himpunan Pelajar & Mahasiswa Yahukimo (HPMY) Se-Jawa Bali & Sumatera kepada Pemerintah dan TNI/Polri adalah sebagai berikut:

1.Hentikan penyisiran terhadap rakyat Yahukimo.
2.Hentikan penyitaan alat-alat kerja, berburu dan peralatan budaya rakyat Yahukimo.
3.Hentikan penangkapan semena-mena terhadap rakyat Yahukimo.
4.Presiden Jokowi STOP drop militer ke papua dan segera tarik militer organik dan anorganik dari Yahukimo.
5. Segera bebaskan semua tahanan yang di tahan di polres Yahukimo.
6. Kapolda Papua segera copot kapolres Yahukimo.
7.Kapolda Papua segera tarik pasukan bersenjata dari Kabupaten Yahukimo.
8.Segera menghentikan tindakan represif aparat keamanan terhadap masyarakat Yahukimo yang sangat berlebihan.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai tanggung jawab moril untuk menyikapi kejadian luar biasa yang terjadi terhadap rakyat dan daerah kami di Yahukimo. Harapan kami, agar segala bentuk tindakan represif militer yang mengganggu dan melanggar HAM rakyat Yahukimo segera dihentikan supaya warga bisa dengan bebas beraktivitas dan hidup dengan aman dan bebas di atas tanahnya sendiri.

Malang ,Rabu ,2 September 2020.

TTD
Koordinator
Balius Kalingga

Berikan Komentar Anda