Beranda Advertorial POHR Pemistis upaya dialog Jakarta- Papua Versi Komnas HAM akan berhasil

POHR Pemistis upaya dialog Jakarta- Papua Versi Komnas HAM akan berhasil

147
0
Thomas Ch Syufi, Koordinator POHR dalam salah satu kesempatan. (Foto: Dok for papualives)

JAYAPURA – Berbagai langkah yang ditempuh Komnas HAM RI memfasilitasi Dialog Jakarta-Papua dinilai pesimistis akan berjalan mulus alias sukses. Koordinator Papuan Observatory for Human Rights atau POHR, Thomas Ch Syufi melihat  terburu-buru dan cenderung dipaksakan.

” Kelihatannya ada sebuah grand design untuk mengelabuai berbagai akar konflik di Papua dengan dialog semu, dialog buru-buru atau menjadi panggung kongkow-kongkow.”kata Syufi, Rabu [09/11/2022] dalam siaran persnya diterima papualives.com.

Lanjutnya, Pihak  berkonflik saat ini adalah negara Indonesia melalui pemerintah yang sedang berkuasa dengan rakyat Papua yang diwakili oleh organisasi perlawanan sudah sekianlama ada dan konsisten mendorong isu kemerdekaan Papua.

” Seperti OPM yang kini bersatu dalam ULMWP tidak terlibat atau dilibatkan dalam konsep dialog Jakarta-Papua. Lalu apa kapasitas Komnas HAM RI menggagas dialog Jakarta-Papua. Sementara Komnas HAM RI adalah lembaga resmi negara diatur dalam UUD 1945 sama seperti lembaga Presiden, DPR, MPR, TNI dan Polri.”urainya.

Syufi menilai upaya dialog pasti tolak rakyat papua, karena diduga ada desain kepentingan negara mengaburkan berbagai kasus pelanggaran HAM berat.

” Kecuali Komnas HAM RI membantu kedua pihak yang berkonflik antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia mellobi ke lembaga internasional yang independen, kredibel, dan terpercaya.”tuturnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah membuka diri berdialog dengan rakyat Papua yang difasilitasi negara atau lembaga internasional yang netral dan disepakati oleh kedua pihak yang berkonflik.

“Jadi Komnas HAM jangan bikin lelucon dari konflik serius dan laten di Tanah Papua ini, karena Komnas HAM tidak punya legal standing untuk memfasilitasi Dialog Jakarta-Papua kecuali atas usul atau persetujuan rakyat Papua yang dan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang berkonflik.”ujar Syufi.

Selama ini, Menurut Syufi tim pencari fakta dari unsur akademisi Unipa, Uncen, LSM, dan sejumlah tokoh masyarakat cenderung selamatkan kepentingan negara. Dirinya meminta korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM harus tolak dan harusnya lembaga HAM Internasional yang punya kredibilitas dan independensi.

” Termasuk semua tragedi kemanusiaan yang terjadi sejak tahun Papua dimasukan ke Indonesia tahun 1963 hingga sekarang, 2022, agar semua penyelidikan atau inverstigasi berjalan objektif, jujur, dan transparan serta memenuhi rasa keadilan korban maupun keadilan kolektif rakyat Papua.”harap Syufi kutip media ini.