Pjs Bupati Keerom Imbau Masyarakat Kedepankan Dialog Untuk Penyelesaian Masalah

KEEROM – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun mengajak masyarakat setempat agar mengepankan dialog untuk menyelesaikan masalah.

Dia memastikan siap berdiskusi dengan masyarakat mana pun yang membutuhkan bantuan, guna tercipta rasa adil bagi semua pihak.

“Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan silahkan salurkan melalui jalur yang ada. Selama saya menjabat di sini saya siap berdiskusi (dengan masyarakat),” terang Ridwan merespon aksi pengrusakan dan pembakaran dua kantor dinas, di wilayahnya, Jumat (2/10/2020).

Terkait tuntutan masa, sambung dia, Pemkab Keerom sebenarnya sudah berupaya mengakomodir dengan persentase pembagian kuota 80 persen bagi orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk umum.

Hanya saja, karena minimnya pelamar OAP pada beberapa formasi teknis, seperti tenaga kesehatan atau pendidikan, maka posisi tersebut diisi oleh pelamar umum yang memenuhi syarat kualifikasi.

“Penerimaan CPNS formasi 2018, realisasinya 60-40. Teman-teman di BKD telah berusaha agar hasilnya bisa menjadi 80-20 sesuai dengan ketetapan Kemenpan RB untuk Papua”.

Hanya ada formasi teknis yang tidak bisa diisi oleh orang asli Papua karena jumlah pelamarnya minim,” jelas Ridwan.

Ia memastikan terbuka peluang bagi para pencari kerja yang tidak lolos pada seleksi CPNS 2018, untuk dimasukan ke dalam 20.000 formasi yang diberikan Kemenpan RB bagi pemerintah kab/kota yang ada di Papua.

“Ada formasi 20.000 CPNS untuk Provinsi Papua, bila dibagi rata, maka Keerom akan dapat sekitar 600, dan ini yang akan dikawal oleh BKD dan DPRD”.

“Untuk itu, saya ajak mari kita jaga ketertiban bersama. Sebab Pemda Keerom terus berupaya menjadikan daerah ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih damai,” ajaknya.

Diketahui, Pjs Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun langsung menggelar Rapat Forkompinda di Mapolres Keerom, Jumat (2/10/2020) sore, menyikapi pembakaran dua kantor pemda setempat.

Hasil keputusan, dipastikan bahwa proses pemerintahan akan tetap jalan seperti biasa. Sementara pegawai Disnaker dan BPMK yang kantornya terbakar akan pindah ke kantor otonom.

Sebelumnya, Kamis (1/10/2020) sore, sekitar 250 orang pencari kerja melakukan aksi protes atas pengumuman hasil seleksi CPNS Kabupaten Keerom formasi 2018.

Aksi tersebut berujung pada pengrusakan kantor bupati dan pembakaran kantor Disnaker dan BPMK Keerom.

Humas Pemprov Papua

Berikan Komentar Anda
Share Button