PMKRI : Tertembakanya Seorang Katekis Katolik di Papua, Kegagalan Aparat Menjalankan Tugas

Benidiktus Papa, Ketum PP PMKRI periode 2020-2022. (Foto:Istimewa)

JAYAPURA – Beberapa hari yang lalu, terjadi peristiwa baku tembak yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri satgas Newagkami, yang menyebabkan tertembaknya Rupinus Newangkawi seorang Katekis/Pewarta gereja Katolik di Papua. Peristiwa yang terjadi pada Senin (26/10/2020), di kampung Jelae, Distrik Sugapa Intan Jaya, sampai hari ini menjadi pertanyaan serius terhadap kinerja aparat dalam meminimalisir terjadinya kasus kemanusiaan di Tanah Papua.

Benidiktus Papa, Ketum PP PMKRI periode 2020-2022 menyampaikan, menurutnya peristiwa tersebut menjadi salah satu dari sekian rentetan peristiwa kemanusiaan yang terus dialami oleh orang papua.

“Pertama, saya atas nama keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menyampaikan, turut berduka cita yang mendalam kepada segenap rumpun keluarga almarhum Bapak Rupinus Tigau yang meninggal beserta salah satu anak yang juga terluka akibat penembakan dari aparat.”

“Yang kedua tentu peristiwa ini sangat kita sayangkan, ini menjadi kesekian kalinya masyarakat sipil bahkan tokoh agama yang menjadi korban salah tembak dari aparat di tanah Papua. Peristiwa ini memberikan gambaran bahwa aparat gagal dalam memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat di tanah papua sebagaimana harapan kita bersama” kata Beni.

Meminta evaluasi terhadap anggota.

Ia berpendapat, tindakan dan peristiwa seperti ini harusnya tidak perlu terjadi. menurutnya kehadiran aparat di Tanah Papua dalam hal ini Satgas Newangkawi berpotensi menimbulkan rasa takut ditengah-tengah masyarakat.

“Sekali lagi. Tindakan seperti ini tidak bisa ditolerir oleh siapa pun” ujarnya.

Oleh karena itu, atas nama PMKRI, Ia meminta agar Pemerintah Pusat dan Pimpinan Kapolri dan TNI, melakukana evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggotanya, khususnya Satgas Newangkawi yang ada di Papua sekarang ini.

“Kita meminta, setiap anggota yang melakukan tindakan kepada masyarakat di Papua, ditindak tegas sesuai UU yang berlaku. Kemanusiaan harus menjadi sprit dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat”, tutup Beni.

Sumber:planet.merdeka.com

Berikan Komentar Anda