POHR minta Presiden Segera Copot Mahfud MD

Thomas Ch. Syufi Koordinator POHR Papua (Foto:Istimewa)

Jayapura,Situasi konflik di Tanah Papua, teritama di Nduga sudah makin parah. Di Nduga memang sudah benar- benar terjadi krisis kemanusiaan. Banyak warga sipil yang ditembak, termasuk tertembaknya Hendrik Lokbere, Sopir Wakil Bupati Nduga. Hal tersebut membuat Wakil Bupati harus menyatkan diri secara terbukauntuk mengundurkan diri dari jabatan wabup yang masih sisa tiga tahun lagi. Namun, yang kami sesalkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keaman Mahfud MD yang balik menyebut peristiwa pengunduran diri Wakil Bupati itu hanya manuver politik. Mahfud telah membela melakukan distorsi besar.Hal ini diungkapkan Thomas Ch. Syufi Koordinator Papuan Observatory for Human Rights ( POHR) kepada media papualives.com (28/12/2019) kemarin.

” Profeser hukum yang nyata banyak retorika dan buat narasi tanpa kerja nyata adalah Mahfud MD. Seharusnya, sebagai Menteri butuh eksekusi, bukan banyak teori seperti di ruang kuliah. Artinya, Menpolhukam harus membantu presiden mencari jalan terbak untuk penyelesaian konflik Papua. Misalnya, Mahfud MD harus mendorong komitmen Presiden Joko Widodo yang pernah ingin berdialog dengan rakyat Papua, termasuk kelompok separatis ULMWP dan OPM. Bukan sebaliknya banyak memproduksi teori dan retorika akademis dalam situasi nyata.”ungkap Syufi melalui via teleponnya dari Manokwari.

Lanjutnya, Bahkan, Jakarta sudah ketar- ketir dan kehilangan konsep dan strategi untuk menyelesailan konflik Papua. Metode lama berupa security approach tidak pernah menyelesaikan konflik Papua. Karena sekalipun dikasi atau stigma apa pun: mulai dari GPK, KKSB- KSB maupun ditetapkan sebagai kelompok teroris intetnasional adalah sesuatu yang sia- sia dan tidak akan menyelesaikan konflik Papua.

” Yang mengherankan itu soal propoganda Jakarta bahwa kelompok OPM yang membunuh warga sipil, termasuk orang asli Papua. Saya heran, OPM itu siapa, memperjuangkan kepentingan siapa hingga membunuh warga sipil Papua? Saya pikir orang tidak sekolah pun bisa membedakan ini. Apalagi para pemerhati HAM dan politikus internasional jauh lebih kritis dan mengetahui hal ini. apakah ini sebuah realitas atau propoganda kebohongan yang hanya memperpanjang konflik di Tanah Papua.”jelas Syufi.

Mantan Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas Jakarta ini pun mengemukakan bahwa yang menjadi solusinya, yakni meminta Presiden Jokowi mengganti Menpolhukam Mahfud MD dengan orang yang berjiwa eksekutor, mengerti kondisi riil masyarakat Papua dan Nduga guna membantu presiden menyelesaikan krisis kemanusiaan di Nduga dan Papua secara umum.

” Kami tidak suka Menpohkukam yang banyak berteori: no action talk only( NATO).”tutur jebolan Aktivis PMKRI Jakarta itu.

Berikan Komentar Anda