Beranda Birokrasi Petugas & Pengusaha “Nakal” Biang Keladi Ganggu Potensi Perikanan Di Mimika

Petugas & Pengusaha “Nakal” Biang Keladi Ganggu Potensi Perikanan Di Mimika

659
0
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika Anton Welerubun saat menerima kunjungan AnggotaDPR Papua John NR Gobai di kantor Dinas KP Mimika. (Foto: Istimewa)

MIMIKA – Potensi Perikanan di wilayah Kabupaten Mimika menjanjikan, namun diduga ada oknum petugas nakal juga oknum pengusaha nakal. Wilayah tersebut mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang luar biasa dan potensi ini telah dimanfaatkan baik secara tradisional oleh masyarakat maupun dengan menggunakan kapal-kapal nelayan oleh penelayan dan pengusaha non Papua di perairan di Mimika.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika Anton Welerubun menyampaikan fasilitas dermaga  terbangun di Pomako selama ini masih baik, namun menurutnya masih perlu ditambah. Disinggung soal pendapatan daerah dirinya mengakui terdapat cara-cara yang ilegal terjadi di daerah pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan.

” Hal ini juga terjadi karena ada oknum petugas yang kemudian menjadi karyawan dari perusahaan tertentu yang adalah pemilik kapal ikan dan juga pemilik kapal kadang-kadang enggan membayar pajak.”kata kadis Anton [19/09/2023] siang.

Lanjutnya, Kemudian menghindar dengan cara-cara mereka tersendiri dan juga diduga terjadi transaksi pembelian dan penopang ikan di laut yang dilakukan oleh oknum pemilik kapal.

“Guna menghindari pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pola perikenan terukur atau pembayaran pajak pnbp dilakukan dengan melihat jumlah atau hasil tangkapan di laut.”tutur Anton.

Kesempatan itu John NR Gobai Anggota DPR Papua menyarankan agar dibangun perumahan bagi petugas PPI dan TPI di Pomako agar semua dapat terkontrol dengan baik. Legislator asal Meepago itu menyarankan agar dinas membentu kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas)

” Kelompok pengawas ini berasal dari masyarakat Mimika Wee untuk menjaga laut dan potensi perikanan di sungai dan laut, guna kepentingan ini maka perlu dukungan dana dari pemerintah, agar dinas dapat menyiapkan usulan kampung nelayan maju di Pomako agar kami dapat komunikasikan dengan Kementerian KKP dan DPR RI.”tukasnya.