Provinsi Papua merupakan provinsi yang paling luas wilayahnya dari seluruh Provinsi di Indonesia. luas Provinsi Papua ± 410.660 km2 atau merupakan ± 21% dari luas wilayah Indonesia. lebih dari 75% masih tertutup oleh hutan-hutan tropis yang lebat.Daerah Papua berada di daerah yang beriklim tropis dengan cuaca yang panas dan lembab pada daerah pantai, serta cuaca dingin dan bersalju pada bagian yang tertinggi di daerah pegunungan Jayawijaya.
Luas daerah Papua ± 410.660 km2, tetapi tanah yang baru dimanfaatkan ± 100.000 ha. tanahnya berasal dari batuan sedimen yang kaya mineral, kapur dan kwarsa. permukaan tanahnya berbentuk lereng. tebing sehingga sering terjadi erosi.
Sesuai penelitian, tanah di Papua diklasifikasikan ke dalam 10 (sepuluh) jenis tanah utama, yaitu (1) tanah organosol terdapat di pantai utara dan selatan, (2) tanah alluvia juga terdapat di pantai utara dan selatan, dataran pantai, dataran danau, depresi ataupun jalur sungai, (3) tanah litosol terdapat di pegunungan Jayawijaya, (4) tanah hidromorf kelabu terdapat di dataran Merauke, (5) tanah resina terdapat di hampir seluruh dataran Papua, (6) tanah medeteren merah kuning, (7) tanah latosol terdapat diseluruh dataran Papua terutama zone utara, (8) tanah podsolik merah kuning, (9) tanah podsolik merah kelabu dan (10) tanah podsol terdapat di daerah pegunungan. tanah yang potensial untuk tanah pertanian antara lain (a) tanah rawa pasang surut luasnya ± 76.553 km2, (b) tanah kering luasnya ± 58.625 km2.
Provinsi Papua memiliki garis pantai sepanjang 1.170 mil laut dengan luas perairan territorial mencapai 45.510 km² yang didalamnya mengandung berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomis penting.
Dengan luas wilayah dan kekayaan alam di dalamnya Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, pemerintah Indonesia sendiri mengakui kekayaan alam yang berlimbah di perut bumi cendrawasih, bahkan dari hasil penelitian C-S-I-S, Papua merupakan daerah yang kini menjadi perebutan antara tiga kekuasaan, yang satu adalah negara adidaya Amerika Serikat, dua lainnya Inggris dan Australia.
Sangat disayangkan dengan kekayaan alam yang berlimpah, namun kehidupan masyarakat pribumi Papua sebagian besar masih dibawah garis kemiskinan. Impian menjadi “tuan di negeri sendiri” adalah filosofi penduduk asli Papua sebagai suatu tuntutan perbaikan dan perubahan kualitas hidup, selaku penduduk pribumi atau pemilik hak ulayat dengan kekayaan alam yang melimpah dan menjadi sumber pendapatan bagi negara, sudah sepantasnyalah jika taraf hidup dan tingkat pendapatan per kapita penduduk asli Papua lebih baik dari keadaan sekarang.
Hal ini patut dikedepankan karena populasi penduduk di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) saat ini berjumlah sekitar 3,62 juta jiwa namun hampir 32% diantaranya masih miskin, sementara angka kemiskinan secara nasional hanya sekitar 17%. selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua masih terendah seluruh indonesia karena berbagai kekurangan di berbagai bidang.
Implementasi undang-undang Otonomi Khusus (no.21/2001) lewat berbagai kebijakan dan program untuk mensejahterakan masyarakat papua belum tercapai dan telah menimbulkan aksi-aksi resistensi politis serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat asli Papua dan kemampuan ekonomi yang erat kaitannya dengan partisipasi orang asli Papua pada pekerjaan sektor formal di lingkungan pemerintah dan perusahaan swasta, BUMN, BUMD. ditambahkan lagi dominasi pengusaha non Papua yang terus mengakar, hampir seluruh sektor usaha dikuasai oleh pengusaha non Papua. keikut sertaan masyarakat asli Papua untuk sektor usaha hanya berkisar sepuluh persen.
Kota Jayapura yang merupakan barometer untuk Papua contohnya, berbagai badan dan kelompok usaha mulai dari restoran, pertokoan, warung makan siap saji, perhotelan, bangunan rumah toko, swayalan hingga pedagang asongan semuanya dikuasai oleh pengusaha non Papua, masyarakat asli Papua hanya berada di depan dan pingiran emperan toko, dan bangunan-bangunan megah guna mencari nafkah dengan menjualkan hasil pangan lokal, pinang dan kerajinan.
Sementara itu, perbandingan jumlah penduduk non Papua dan asli Papua di kawasan perkotaan adalah sekitar 70:30 dan kaum non Papua lebih menguasai sektor pekerjaan formal maupun informal karena dapat menikmati pelayanan sosial dan pemerintahan lainnya dengan mudah sejak masa lalu.
Melihat berbagai kondisi yang terjadi, atas ijin, kuasa dan kehendak Tuhan maka Kamar Adat Pengusaha Papua hadir dengan visi: mewujudkan kehidupan masyarakat adat Papua yang sejahterah, dalam landasan ekonomi yang kokoh dan mandiri dan misi : memasuki, menguasai dan ikut serta bersaing dalam system ekonomi yang dibangun di tanah Papua.
Kondisi Kamar Adat Pengusaha Papua sebagaimana saat ini, bukan merupakan sebuah perjalanan yang mudah, mengingat selama kurang lebih tujuh tahun kehadiran K-A-P-P masih berjalan dengan suadaya sendiri, berbagai ancaman, intimidasi dan hilangnya kepercayaan penguasa mengiringi langkah mereka selama tujuh tahun.
Meski demikian semangat yang tak pernah luntur menjadi sebuah komitmen dari Jhon Haluk dan kawan-kawan untuk tetap berjuang, harapan yang saat ini mulai di temui datang dari seorang adak adat, Lukas Enembe Gubernur ke 13 Provinsi Papua yang tidak tangung-tangung memberikan kepercayaan kepada K-A-P-P sebagai raksasa asosiasi pengusaha asli Papua di atas bumi cendrawasih. Hal ini di tandai dengan pelantikan pengurus k-a-p-p yang di lakukan sendiri oleh Lukas Enembe, melalaui konfrensi dua kamar adat pengusaha Papua pada tanggal 17 juli 2013 di Sahid Hotel Jayapura.
Bukan juga sebagai seorang dewa, namun harga diri dan keterpangilan sebagai anak adat, menjadikan lukas enembe untuk menkjawab tantangan sebagaimana yang di hadapi K-A-P-P selama tujuh tahun. Kamar Adat Pengusaha Papua hadir guna menjadikan putra-putri asli Papua sebagai pelaku usaha, dengan berbasis pada ekonomi kerakyataan. Dengan kekayaan alam yang dimiliki maka sektor rill akan menjadi fokus utama.
Dengan fokus, semangat dan kerja keras yang dimiliki maka pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat sudah selayaknya memberikan perhatian penuh dalam bentuk pembinaan dan modal. Komitmen dan janji pemerintah yang tertuang dalam berbagai regulasi untuk mensejahterakan masyarakat Papua itulah yang akan diwujudkan kamar adat pengusaha papua yang merupakan kelompok pengusaha asli Papua dan juga merupakan mitra dari pemerintah.
Tak ada kata nanti bagi Jhon Haluk dan kawan-kawan, Kamar Adat Pengusaha Papua terus bergegas guna kesejahteraan masyarakat asli Papua yang telah menjadi penantian panjang selama ini. Visi dan misi pemerintah Provinsi Papua bahkan pemerintah pusat/telah tertuang dalam komitmen dan kerja keras Kamar Adat Pengusaha Papua.
Air mata akan terbalaskan dengan senyuman apabila pemerintah Provinsi Papua, pemerintah pusat dapat menyatuhkan komitmen bersama kamar adat pengusaha Papua demi kesejahteraan masyarakat asli Papua.
(EZRA/WN)
