Oleh Thomas CH Syufi,SH
Saya jadi heran melihat sikap apatis dan masa bodoh dari kedua lembaga politik dan kultur orang di Provinsi Papua Barat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat(DPRPB) dan Majelis Rakyat Papua Barat(MRPB). Di tengah mengkristalnya penolakan pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat oleh rakyat Papua, kok hanya gubernur, DPR, dan MRP di Provinsi Papua yang kritis, aktif menyuarakan aspirasi rakyat itu. Sementara di Papua provinsi Barat, DPRPB dan MRPB hanya jadi boneka Jakarta.
Saya melihat ada dua faktor yang membuat kedua lembaga ini membisu di tengah upaya Jakarta menghancurkan manusia dan bumi Papua melalui proses pemekaran. Yang pertama mungin karena mereka terindap virus pragmatisme, hingga mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, makan minum, kekuasaan, eforia, hingga tidak resisten terhadap kebijakan non-populis berupa pemekaran yang dipaksakan oleh pemerintah pusat. Dan kedua adalah minimnya sumber daya manusia di lembaga DPRPB dan MRPB. Padahal ini ancaman nyata bagi eksistensi orang Papua di negeri sendiri. Apalagi provinsi Papua Barat wilayahnya tidak layak untuk dimekarkan jadi provinsi atau kabupaten lagi. Jaraknya sangat dekat, jalan dua hari saja dari Manokwari Ibu kota provinsi Papua Barat tiba di Sorong, calon ibu kota provinsi Papua Barat Daya yang sedang diperjuangkan. Dan kini warga migran(non-Papua) di provinsi Papua Barat sudah mendominsi warga penduduk asli, dan itu terjadi juga di dunia kerja, baik politik, birokrasi, dan usaha. Contoh Pemilu 2019, dari 3 kursi DPR RI untuk Provinsi Papua Barat hanya satu orang Papua yang lolos duduki kursi DPR RI. Birokrasi dan ekonomi pun sangat nampak, kaum migran sudah menguasai orang Papua. Kalau gubernur Papua Barat bilang pemekaran untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat itu bukan alasan pembenaran.
Daerah kecil, hingga gampang untuk dibangun. Maka siapa pun orangn jadi gubernur Papua Barat saya yakin bisa bangun itu, karena sangat kecil daerahnya. Justru pemekaran hanya menjadi mesin pelumnas yang cepat membawa orang Papua menuju kehancuran: tersingkir, menuju jurang permusnahan. Selain itu, lemahnya SDM di lembaga DPRPB dan MRPB juga membuat tidak maksimal bekerja kedua lembaga tersebut. DPRPB dan MRPB hanya menjadi menara gading atau mozaik yang di sebuah bangunan mewah. Mereka melupakan apa yg mjd fungsi dan tugas pokok mereka di sana. Hanya menjadi pengangangguran di lembaga terhormat, namun digaji dengan uang rakyat. Para anggota DPR dan MRP di PB memang mandul, tidak punya keberanian atau kemampun untuk resisten terhadap kebijakan-keibijakan politik pemerintahan yang ingin memecah belah orang Papua, banjiran kaum migran untuk menghancurkan orang Papua.
Seharusnya semua lembaga DPR atau MRP di provinsi Papua dan Papua Barat harus seragam dalam sikapnya sesuai dengan aspirasi rakyat Papua. Jangan parsial, jalan sendiri- sendiri, apalagi sampai jadi “boneka” atau “sapi perah” Jakarta itu berarti pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur fungsi dan kewenangan dari kedua lembaga tersebut. Diminta juga DPRPB dan MRPB segera desak Gubenur Papua Barat melalui dinas kependudukan segera merilis atau melaporkan secara gamblang komposisi penduduk asli Papua dan non-Papua di provinsi Papua Barat. Karena waktu habis hanya urus pemekaran, Otsus, dan hal2 tidak jelas yang membawa malapetaka bagi masa depan orang Papua sendiri. Jadi hentikan upaya pemekatan provinsi Papua Barat.
Penulis adalah Tokoh Pemuda Provinsi Papua Barat, Wakil Ketua DPD KNPI Papua Barat Bidang Advokasi, Hukum, dan HAM periode 2016-2019, KOORDINATOR PAPUAN OBSERVATORY for Human Rights/POHR, Advokat/Pegacara muda Papua).
Terima kasih.
