Oleh Thomas Ch. Syufi*
Sejumlah peristiwa termasuk pembunuhan terhadap 31 orang pekerja Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua, 2 Desember 2018, juga bisa diduga adalah akumulasi dari berbagaikekecewaan kelompokpejuang Papua merdeka yang terhimpun dalam Tentara Pembebasan Nasional(TPN) dan Organisasi Papua Merdeka(OPM) atas sikap pemerintah pusat yang selama ini lalai dan apatis terhadap penyelesaian konflikPapua.
Bahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingkari janji kampanyenya pada Pemilu2014 lalu di Jayapura, Papua. Yang mana dalam orasinya, Jokowi menyatakan bila terpilih sebagai presiden, ia akan menyelesaikan semuakasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Namun, Jokowi membuktikan itu melalui politik pembangunan yang penuh dengan trik-intrik untuk mendongkrak popularitas untuk pencalonannya sebagai presiden untuk periodekedua pada Pemilu17 April 2019 mendatang.
Selainkepentingan praktis, Jokowi juga menggunakan pola pendekan yang lebih elegan dan licik untukmengeliminasi atau membumihanguskan gerakan TNP-OPM di tiap basis pergerakannya dengan membukan pembangunan infrastuktur jalan, Jalan Trans Papua, misalnya.Berbeda dengan zaman sebelumnya, Orde Baru, misalnya, lebih mengedepankan pendekatan represi militer, dengan operasi militer untuk menghancurkan gerakan TNP-OPM yang bergerilya di hutan.
Padahal, dengan berbagai tawaran apa pun yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Jakarta untuk Papua, terutama OtonomiKhusus(Otsus), Pemekaran, atau pembangunan apa pun, pihak TPN-OPM tetap menolak. Sebab menurut organisasi yang mewakili segenapkomponen rakyat Papua ini menilai semua tawaran tersebut tidak pernah dilalui sebuah proses dialog ataukomunikasi bersama. Anggapan pihak pejuang Papua merdeka bahwa ikhtian pemerintah pusat genjot pembangunan di Papua adalah ingin menghapus atau menyulap semua peristiawakelam, seperti pelanggaran HAM berat dan rekayasa politik masa lalu dengan proses pembangunan fisik.
Jadi, hampir semuakebijakan yang dilakukan pemerintah pusat untuk Papua adalah parsial dan sarat dimensi politis. Tidakpernah ada ruang demokrasi,komunikasi,kompromi, atau debat antara rakyat Papua dan Jakarta. Saya pun sangat skeptis, bila Jakarta terus paksakankehendak untuk buatkebijakan pembangunan tanpa lebih dahulu berdialog dengan orang Papua, masalah Papua tidak akan selesai.Kebijaan parsial tidak akan membersihkan persoalan substansial rakyat Papua, seperti pelanggaran HAM dan rekayasa politik masa lalu , yang dikenal Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) 1969.
Untuktidak memperpanjang mata rantaikekerasan dankematian di Tanah Papua, Presiden Jokowi segera tarikpasukan militer(TNI-Polri) dari Kabupaten Nduga dan Tanah Papua secara umum. Sebab, berdasarkan pengalaman masa lalu—sejak Papua masukNKRI 1 Mei 1963—setiap operasi militer selalu mengorbankan masyarakat sipil. Apalagi sampai operasi tersebut militer menggunakan pelurukimia, bom, atau serangan udara yang sangat bertentangandengan prosedur hukum internasional.
Diharapkan, sebelum Pemilu 2019, semua pasukan TNI-Polri ditarikdari Nduga dan seluruh Tanah Papua. Dan setelah itu, Presiden Jokowi segera menggelar dialog damai, demokratis, dan bermatabat dengan rakyat Papua, yang diwakili oleh TPN-OPM atau wadah baruyang dibentukdengan nama United Liberation Movement for West Papua(ULMWP).
Proses tersebut sebagai langkah mujarab untuk penyelesaiankonflik Papua-Jakarta, terutama mengakhirikebuntuan politikdan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Tanah Papua selama 50 tahun lebihNegeri Cenderawasih menjadi bagian dari NKRI. “Si vis pacem para iustitiam, bila(Anda)menginginkan perdamaian siapkanlah keadilan.”
*).Penulis adalah Tokoh Muda Papua dan Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas kurun 2013-2015.
