Nabire,18/01/2016,PAPUALIVES.COM – Yohanes Kobepa ,Sekertaris Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Mee,Moni dan Wolani (LPMA Swamemo ) meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan Pemerintah Propinsi Papua segera tangani serius penambangan disepanjang sungai Degeuwo yang masih saja dilakukan oleh oknum pengusaha ilegal.
Sepanjang sungai di Degeuwo tersebut,penambangan secara liar. Tanpa diketahui masyarakat adat setempat.
Menurutnya,selama ini Pemda Paniai dan Pempro diam dengan persoalan di Degeuwo. Banyak oknum penguasaha Ilegal yang melakukan pemalsuan Surat Ijin operasi bahkan TNI/Polri yang backing dalam penambangan tersebut.Pengoperasian secara ilegal,hak –hak masyarakat ada selalu diabaikan.
“Untuk itu,LPMA Swamemo sebagai mitra masyarakat adat akan tetap berjuang demi kepentingan masyarakat untuk mengembalikan hak –hak adat diwilayah penambangan tersebut”tegas Yohanes,Senin (18/01/16) melalui Via Seluler.
Kata dia,selama ini belum ada solusi yang jelas untuk penyelesaian persoalan Degeuwo ,maka itu lembaga Swamemo inginkan persoalan di Degeuwo harus ada keputusan yang jelas dalam tahun 2016.
“Bagaimana dengan janji pemerintah bahwa akan menyelesaikan kasus penguasa ilegal yang beroperasi selama ini .Apakah pemda hanya diam saja”Tanyanya.
Terkait itu,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Paniai sebagai mitra masyrakat mesti harus menyuarakan hak –hak masyarakat ditempat. “Harus melihat persoalan yang rakyat hadapi ,tepai janji kampanye dihadapan masyarakat. Setelah terpilih jangan hanya diam saja tetapi buktikan visi misi atau janji politik yang sudah disampaikan. Buktikan sebagai benar –benar wakil rakyat”katanya.
Untuk itu dirinya meminta kepada Pemda Paniai,DPRD dan Pempro mari kita duduk bicara sama –sama untuk menyelesaikan persoalan di Degeuwo.”Kita harus duduk bersama menyelesaikan persoalan guna menyelamatkan masyarakat dan alam serta kekayaan yang ada diwilayah itu” harapnya.(AGUS TEBAI )
