Seleksi CPNS 2018 Dinilai Tidak Adil , Bupati Nabire Diminta buka hasil asli BKN

NABIRE – Bupati Kabupaten Nabire jangan mengalihkan perhatian pencaker dengan formasi honorer 1500. Namun DATA BKN itu harus diumumkan. ” Alasan klasik yang mana mengatakan bahwa jika diumumkan data BKN OAP tidak banyak yang lulus, ini omong kosong, artinya bukan soal banyak sedikit yang lolos namun ini soal rasa keadilan”.Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Pengumuman Penerimaan CPNS Formasi 2018 DPRD Kabupaten Nabire, Sambena Inggeruhi Rabu,09/09/2020 dari Nabire.

“Jika mencermati dengan baik SK bupati pada bagian konsideran tidak memiliki nilai yuridis formal dan kabur serta tidak mengandung atau menggambarkan unsur sosiologis dan filosofis. Rakyat Nabire jangan tertipu dengan pembohongan publik yang dilakukan oleh BKD. UU 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik dilanggar oleh badan publik dalam memberikan informasi publik pada penerima manfaat.” kata Sambena (09/09/2020) siang.

Lanjutnya, sebagai anggota DPRD dan ketua PANSUS yang mana memiliki pengawasan politik melihat penyelenggaraan informasi publik terkait pengumuman CPNS di Nabire penuh pembohongan, rekayasa.

” Disisi lain bupati jangan keliru terkait sikap DPRD dalam menyikapi aspirasi masyarakat. DPRD adalah ingkarnasi dari rakyat atau yang lazim disebut representasi rakyat, sehingga apa yang disuarakan oleh rakyat itu yang kami laksanakan.”kata Sambena.

Spanduk aksi protes para Pencaker atas Ketidakadikalan hasil CPNS 2018 dihalaman kantor Bupati Nabire pada hari selasa 08 /09/2020  (Foto:dok.papualives.com

Selain itu, Sambena menambahkan, Bupati jangan lupa UU 23 2014 tentang pemerintahan daerah, disana yang dimaksud Pemerintah daerah adalah BUPATI dan DPRD. Bupati sebagai kepala penyelenggara pemerintahan dan yang mengawasi bupati adalah DPRD, maka yang salah dimana jika DPRD meminta untuk hentikan proses pemberkasan, karena ada masalah dan tuntutan rakyat.

” BUPATI DAN DPRD adalah jabatan politik yang diangkat oleh rakyat, artinya rakyat memiliki kedaulatan tertinggi hal ini harus dipahami baik agar chek and balence/ keseimbangan dalam peyelenggaraan pemerintahan di Nabire itu bisa berjalan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia. Ini bukan negara oligarki/kerajaan “tambahnya.

Berikan Komentar Anda