Serius Perjuangkan Hak Tanah Adat dan Kesultanan Seluruh Indonesia, LKPASI Kunjungi FSBN

  • Whatsapp
LKPASI ke Jakarta untuk kedua kalinya dilakukan dengan menemui Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si di Kantor Sekretariat Presiden

JAKARTA- Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) sangat serius untuk memperjuangkan hak-hak tanah adat, kesultanan di seluruh Indonesia agar ada jalan keluarnya.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak masalah mengenai tanah adat dan kesultanan di seluruh Indonesia.

Untuk itu, rangkaian kegiatan LKPASI di Jakarta untuk terus berjuang agar masalah tanah adat dan kesultanan ada jalan keluarnya sehingga masyarakat adat, Kesultanan, Kerajaan, Suku Marga dapat hidup sejahtera.

Bacaan Lainnya

Dimulai dari kedatangan LKPASI ke Jakarta untuk kedua kalinya dilakukan dengan menemui Dr. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si di Kantor Sekretariat Presiden untuk menyerahkan dokumen, melakukan MoU dengan deCenter dan terakhir ke FSBN (Forum Silaturahmi Bumi Putra Nusantara) untuk kesepakatan bersama bertempat di kantor FSBN Jalan Cawang Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 26/7/2022.

Selanjutnya, Silaturahmi ke FSBN Rombongan LKPASI diterima oleh Dari DPP FSBN yang menerima audiensi LKPASI Ketua Umum FSBN Mayjen TNI (Purn) M. Fuad Basya Datuak Tunaro, Ketua Dewan Pengawas, Dr. Habib Sechan Shahab, Bendahara Umum, Brigjen TNI (Purn) Edy Purwanto, Depertemen SDM, Mayjen TNI (Purn) Anas Alwi, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan, Elza Fauzi Bahweres.

Ketua Umum LKPASI YM Datuk Juanda ketika ditemui oleh awak media mengatakan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk penguatan pribumi.
“Pertemuan ini merupakan kerja-sama penguatan peran pribumi dalam politik ekonomi dan budaya,” katanya dengan ramah.

Sementara itu, Ketua Umum FSBN Mayjen TNI (Purn) M. Fuad Basya Datuk Tanaro, mengatakan bahwa FSBN akan menampung dan mencari jalan keluarnya.
“Semua permasalahan yang disampaikan oleh LKPASI akan kita tampung dan kita cari jalan keluarnya dan semua yang disampaikan oleh Beliau (Ketum LKPASI YM Datuk Juanda-Red) ada dasar hukumnya, Perpersnya sehingga kita akan bergerak sesuai dengan hukum yang jelas itu. Pemerintah juga akan paham apabila ada Perpresnya mengenai tanah harus seperti apa. Saya rasa mereka akan mengerti,” katanya dengan mimik muka serius.

Selama ini, sambungnya, karena kurang komunikasi. “Mungkin selama ini kurangnya komunikasi, tetapi kami FSBN akan menjembatani kehendak raja-raja ini semua kepada pemerintah,” ungkapnya.

Kita berharap adanya perhatian Presiden Jokowi akan masalah ini yang sudah berlarut-larut dan dapat ditindak-lanjuti segera di seluruh Indonesia agar mereka juga dapat hidup sejahtera.

(

Berikan Komentar Anda

Pos terkait