Tag Archives: Artikel

Meneropong Diantara Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Revisi UU Otsus Papua

Posted on in Artikel, Polhukam, Sosial dan Budaya | 0 comments

Oleh :Laode M Rusliadi Suhi, SH.,MH. Pembahasan revisi terbatas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang kini telah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI bersama Pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM. dimana hal tersebut yang akan dilakukan revisi terbatas yaitu […]

Jangan Putus Mata Rantai Pendidikan di Dogiyai!

Posted on in Artikel, Birokrasi, Pendidikan, PENKES | 0 comments

Oleh Felix Degei, S. Pd., M. Ed* Pendahuluan Ada banyak indikator yang dapat dilihat dalam evaluasi kemajuan pembangunan suatu daerah. Pembangunan (development) mesti dilihat secara holistik mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan keamanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Sementara menurut Portes (1976) pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. […]

Birokrasi harus paham kemerdekaan pers

Posted on in Artikel, Birokrasi | 0 comments

Oleh Agung Santoso MAAF PAK, BAPAK DARI MANA … sampai menutup kamera handphone saya dan kacau akhirnya pengambilan gambar. Kejadian itu saya alami ketika di tepi jalan ada penjual pepaya yang memperdagangkan buah tersebut di datangi dari birokrasi yang bertugas di lapangan untuk penertiban, Satpol PP. Kendaraan saya parkir, kamera saya hidupkan, saya tidak perlu […]

Hasil Bintara Polri Polda Papua 2021; Antara Ada dan Tiada

Posted on in Artikel, Pendidikan | 0 comments

Oleh : Petrus F.H, SE Tes terpadu Bintara Calon Siswa/i Bintara Polri tahun 2021 dilaksanakan se Polda Papua berdasarkan surat kepolisian Negara Nomor: Peng/15/III/Dik.2.1/2021 tertanggal 18 Maret 2021 yang ditujukan kepada Yth Kapolda Se- Indonesia. husus untuk Kepolisian Daerah Papua (Polda) Papua, merupakan kabar baik alias angin segar. Karena tidak hanya Polda yang bekerja keras […]

Nasib Direksi Kahayan Karyacon: Dari Rekayasa Kasus, Dakwaan Ngibul, Hingga Tuntutan Ngawur

Posted on in Artikel | 0 comments

Oleh: Wilson Lalengke*) Jakarta – Saya merenung cukup lama untuk mendapatkan judul tulisan yang mampu menggambarkan situasi dan kondisi yang melingkari rekan saya, Leo Handoko. Saya mengenal pria berusia sekitar 40-an tahun itu pada awal 2018. Sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, saya diperkenalkan kepada WNI dari etnis China-Singkawang itu oleh rekan PPWI saya […]

Akrobatik Manajemen, Siapa Diuntungkan dalam Permainan Direksi Jiwasraya?

Posted on in Artikel | 0 comments

Oleh: Latin, SE_ Jakarta – Selama lebih dari 22 tahun, yakni dari awal memasuki era reformasi 1998, Perseoran Jiwasraya dibiarkan berjalan sendiri, mengobati, dan menyembuhkan lukanya sendiri. Ujian-ujian yang dihadapi perusahaan asuransi milik Pemerintah ini dari tahun ke tahunnya teramat berat. Mulai dari krisis moneter melanda dunia tahun 1998, hingga terjadi resesi ekonomi dunia 2020 […]

Implementasi “Yuwoo” bagi Suku Mee sesuai perkembangan Jaman

Posted on in Artikel, Sosial dan Budaya | 0 comments

Oleh : Jhoni Ukago Jika melihat pesta rakyat dari suku Mee di wilayah adat Meepago di Papua. Masyarakat adat di Mee-Pago mengenal ivent yang Yuwoo ini sangat ramai dengan antusias warga masyarakat adat, bukan hanya yang berasal dari dalam negeri , tetapi juga mancanegara dengan penyebutan yang universal tentunya untuk ivent tersebut , ivent yang […]

Revisi UU Otsus, Jakarta Harus Taat Hukum

Posted on in Artikel | 0 comments

Oleh Thomas Ch. Syufi Polemik terkait rencana revisi Undang- Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menurut saya, pemerintan pusat, baik presiden dan DPR jangan memaksa merevisi UU Otsus secara parsial dan kontradiktif dengan peraturan perundangan- undangan dan asas hukum yang berlaku secara universal. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus […]

Tak Ada Demokrasi Tanpa Nomokrasi

Posted on in Polhukam | 0 comments

  Oleh Thomas Ch. Syufi Sebuah Tanggapan atas UU ITE Saya sendiri tidak setuju kalau UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) dicabut oleh DPR dan Pemerintah. Saya sepakat kalau direvisi saja di bagian- bagian yang terlalu mengekang kebebasan berbicara setiap warga negara, baik […]

Papua Butuh Pemekaran Pendidikan & Kesehatan Bukan Provinsi

Posted on in Artikel, PENKES | 0 comments

Menjawab Pro-Kontra Pemekaran Papua dengan Kebijakan Strategis Oleh : Fransiskus Kobepa Pemekaran adalah untuk percepatan proses – proses pembangunan di Papua. Kita bisa melihat Provinsi Papua telah dibagi menjadi dua Papua dan Papua Barat. Sebagai contoh adalah Manokwari dan Sorong yang berkembang sangat cepat dengan adanya pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat. Pemekaran adalah sebuah keniscayaan […]