Tag Archives: Pemerhati i

Meneropong Diantara Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Revisi UU Otsus Papua

Posted on in Artikel, Polhukam, Sosial dan Budaya | 0 comments

Oleh :Laode M Rusliadi Suhi, SH.,MH. Pembahasan revisi terbatas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang kini telah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI bersama Pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian¬†Hukum dan HAM. dimana hal tersebut yang akan dilakukan revisi terbatas yaitu […]