Tahun Ketiga, Pemkab Nabire Kembali Meraih Opini WTP dari BPK

NABIRE : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, Provinsi Papua kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ketiga dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018.

Pemkab Nabire meraih opini WTP dari BPK pertama kali pada tahun 2017 atas LKPD tahun 2016, Opini WTP kedua kali diraih pada tahun 2018 atas LKPD tahun 2017 dan opini WTP yang ketiga di tahun 2019 ini diperoleh atas LKPD tahun 2018.

Piagam penghargaan atas Opini WTP kepada Pemkab Nabire dan 9 kabupaten lainnya diserahkan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua, Muhammad Musaad atas nama Gubernur Papua pada kegiatan bertema, “Seminar APBN Tahun Anggaran 2020 dan Penyerahan Piagam Penghargaan untuk Pemda Peraih Opini WTP atas LKPD Tahun 2018” yang digelar di Favehotel Jayapura, Rabu, (23/10/19).

Penghargaan Opini WTP diterima langsung oleh Bupati Nabire, Isaias Douw, S. Sos., MAP didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire, Slamet, S.E., M. Si., dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Nabire, Yermias Degei.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Arif Wibawa, S.Sos, M.M. dalam sambutannya mengatakan, ada empat tahapan perolehan predikat WTP.

“Laporan keuangan harus sesuai standar akuntasi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan,” kata Arif.

Dijelaskan Arif, ada tiga tahapan pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif.

Lalu pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi. Kemudian juga pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lainnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua, Muhammad Musaad menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas WTP yang diberikan kepada 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua.

“WTP ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Enembe dalam sambutan tertulisnya.

Enembe juga menyampaikan terima kasih atas upaya kepala daerah. “Pertahankan dan tidak cepat puas diri. Karena pencapaian ini bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat.”

Usai menerima WTP, Bupati Nabire, Isaias Douw, S. SoS., MAP., mengatakan, pihaknya berharap, opini WTP dan penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ini menjadi motivasi bagi jajarannya di Nabire dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi, sehingga dapat mempertahankan opini WTP yang sudah kita raih ini pada tahun berikutnya.

“Saya meminta kepada semua pihak agar terus meningkatkan kualitas keuangan daerah: tepat waktu, transparan, akuntabel dalam kerangka semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire. Opini WTP ini harus memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire,” kata Bupati Isaias.

Kepala Badan Pengelolaan Kuangan Daerah, Slamet, S.E., M.Si mengatakan komitmennya untuk mempertahankan opini WTP di tahun depan.

“Kami komitmen pertahankan Opini WTP ini. Sudah tiga tahun kami pertahankan dan kami akan pertahankan juga pada tahun depan dengan dukungan dari semua pihak di Nabire,” kata Slamet.

Slamet menjelaskan, ada empat opini yang bisa diberikan BPK kepada entitas, yakni WTP/unqualified opinion, WDP/qualified opinion, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer opinion, dan Tidak Wajar (TW) atau adverse opinion.

“Jadi, Opini WTP ini kami peroleh ditahun ketiga karena sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan kami di Nabire. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP,” kata Slamet.

Berikan Komentar Anda