PON XX Tahun 2020 di Provinsi Papua
Senayan Jakarta—Pekan Olahraga Nasional adalah ajang olahraga nasional utama. PON XX tahun 2020 akan diselenggarakan di Jayapura Papua.
Provinsi Papua ditetapkan sebagai tuan rumah setelah berhasil mengalahkan Bali dan Aceh untuk menjadi tuan rumah PON XX/2020.
Papua memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara calon tuan rumah PON XX dengan meraih 66 suara pada Rapat Anggota Tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Setelah Provinsi Papua menjadi tuan rumah. Persiapan dan pembangunan sejumlah fasilitas dilakukan. Kini, pembangunan stadion dan fasilitas lainnya sebagai tempat pelaksanaan PON 2020 di Papua sudah 100 persen selesai.
Mengenai stadiun, stadion Papua Bangkit adalah stadion terbaik kedua setelah Gelora Bung Karno Senayan. Semua fasilitas dibuat sesuai standar internaaional dengan kapaaitas 45 ribu orang dgn memakan biaya 1,3 trilyun.
Pelaksanaanya akan dilakukan di tiga kota yaitu di Kota Jayapura, Kab Jayapura dan Kab Timika.
PON ini akan mempertandingkan 37 cabang olahraga dari 47 cabang olahraga yang ditetapkan dan diikuti oleh 7.328 peserta dari seluruh Indonesia.
Tentunya, stadion Papua Bangkit dan sejumlah fasilitas lainnya menjadi kebanggaan rakyat Papua.
Saya meyakini bahwa pelaksanan PON 2020 tidak hanya sekedar menjadi ajang kompetisi bidang olahraga antar provinsi. Tetapi, saya harapkan agar menjadi ajang silahturahmi antar budaya dari berbagai suku dan bangsa, ajang membangun persatuan dan kesatuan, ajang membangun demokrasi dan sportivitas bangsa.
Terkait dgn hal ini, saya ingin memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak.
Pertama, saya memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur dan Para Bupati di se-Provinsi, para anggota DPR Provinsi Papua dan anggota DPRD di seluruh Papua serta seluruh masyarakat di Provinsi Papua atas komitmen dan kesediaan menjadi tuan rumah PON XX tahub 2020 ini.
Kedua, agar stadion ini benar-benar menjadi kebanggaan rakyat Papua dan manfaat pelaksanaannya dapat dirasakan oleh rakyat Papua baik di bidang keolahragaan, sosial budaya serta secara ekonomi maka kita perlu memastikan keterlibatan rakyat dan para pengusaha asli Papua dalam seluruh proses persiapan dan pelaksanaan PON 2020.
Keterwakilan setiap suku di Papua dalam sejumlah cabang olahraga sangat penting. Tidak boleh ada nepotisme. Harus melihat kemampuan dan keterwakilan. Jangan dominasi oleh kelompok suku atau jgan sampai sampai malah orang asli tdk dapat kesempatan utk tunjukkan bakat mereka di semua cabang olahraga.
Secara ekonomi harus dipikirkan bagaimana orang asli Papua mengambil peran aktif, misalnya berapa orang sopir orang asli Papua yang akan melayani tamu, berapa sanggar seni orang asli papua yang akan dagangkan hasil karya seninya, noken, gelang, makanan dan ukiran lainnya serta oleh-oleh lainnya yg khas Papua, berapa seniman asli Papua yang akan tampil pada ajang ini, berapa orang mama Papua yang akan ambil bagian menjual makanan dan minuman di arena PON. Harus dipikirkan semua dgn baik-baik.
Ketiga, mengenai perawatan fasilitas setelah PON. Harus dipikirkan bagaimana keberlanjutan perawatan fasilitas PON setelah PON selesai karena ini dibangun dgn dana besar. Maka fasilitasnya harus dirawat dan dimanfaatkan juga oleh masyarakat setelah PON, lapangan sepak bola tentu akan dimanfaatkan ttp juga faslitas lainnya harus dirawat dan dimanfaatkan ke depan.
Keempat, mengenai dana PON yang dipotong dari dana Otsus. Dana Otsus dari tiap kabupaten dipotong 50-60 persen oleh pemerintah provinsi untuk digunakan keperluan PON. Hal ini berdampak pada sejumlah program kegiatan di masyarakat di setiap kabupaten. Dana Otsus itu dana rakyat asli Papua untuk melakukan program2 yang dirahkan untuk keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan sesuai amanat UU 21 thun 2001 tentang Otsus Papua. Jadi, saya kira tdk tepat memotong dana otsus untuk PON. Apa dasar hukumnya? Ini kegiatan nasional, pemerintah pusat sediakan anggaran, ada sektor swasta atau investor di Papua sediakan biaya itu, misalnya Freeport ada di Papua minta fasilitasi daripada potong uang rakyat asli Papua dari dana Otsus.
Kelima, masalah keamanan di Papua. Seharusnya keamanan ini masalah utama saat ini di Papua. Saya harap agar pemerintah pusat dan daerah berkoordinas segera mencari jalan damai yang lebih permanen agar masalah2 yang terjd di Papua tidak berlarut-larut. Tidak hanya menjelang PON tetapi untuk jangka panjang.
Kedepankan upaya-upaya dialogis yang melibatkan pihak2 atau tokoh2 yang benar2 representatif rakyat Papua, tidak dgn pendekatan keamanan.
Saya sebagai anak muda Papua prihatin dgn sekitar 3.000 mahasiwa yang tinggalkan kuliah dan kembali ke Papua dan 5 orang meninggal di Papua.
Ada sejumlah peristiwa kerusuhan di tanah Papua, di Deiyai misalnya 8 warga sipil dan 1 anggota TNI meninggal.
Lalu, kerusuhan di Wamena yg menelan korban jiwa puluhan orang dan kemudian menimbulkan gelombang eksodus ribuan warga pendatang.
Pengungsi di Nduga. Kompas, 15 Agustus 2019 telah publikasikan, Tim Kemanusiaan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Nduga menyatakan 182 pengungsi di Nduga meninggal di karena dingin dan kelaparan. Hingga saat ini, ribuan orang Papua di Nduga masih mengungsi di hutan.
Saya juga sebagai DPD utusan dari daerah Papua, tidak inginkan kehidupan harmonis antara orang asli Papua dan pendatang di Papua terganggu. Orang asli Papua dan pendatang serta kerukunan antar agama di Papua sangat baik dan terawat selama ini.
Oleh karena itu, saya harapkan agar soal keamanan di Papua mesti dicarikan upaya-upaya penyelesaian yang damai yang obyektif, komprehensif serta permanen, tidak hanya untuk agenda PON tetapi untuk jangka panjang.
Demikian dan terima kasih. Salam!
Jakarta, 11 Oktober 2019
Senator Provinsi Papua B. 130
Otopianus P. Tebai
