Tidak komitmen himbauan Covid-19, Bupati Maybrat copot sejumlah pejabat

Bernard Sagrim Bupati kabupaten Maybrat ketika melakukan kunjungan di posko perbatasan kampung sehu (Foto:dok.PapuaLives)

Maybrat, Guna memutuskan matarantai virus Corona (Covid-19) di kabupaten Maybrat maka dilarang melakukan pengantaran jenazah orang asli daerah yang meninggal diluar daerah untuk dimakamkan, himbauan dikeluarkan Bupati tersebut  telah berdampak pada pencopotan sejumlah pejabat mulai dari Kepala Dinas ,Kepala Distrik ,dan Kepala Kampung karena dinilai tidak mengkawal kebijakan daerah. Hal tersebut ditegaskan Bupati Maybrat Bernard Sagrim disela-sela kunjungan di Posko perbatasan pintu masuk Kampung Sehu Distrik Ayamaru pada rabu (01/04/2020) kemarin.

Saat meninjau aktivitas petugas Covid-19 Bupati di dampingi ketua DPR dan Anggota DPR Maybrat serta perwakilan OPD dilingkunganb Pemda Maybrat.

Selain itu, Dalam kujungan ini Bupati juga melakukan pengecekan fasilutas alat pengukur suhu badan dan mengecek data masyarakat yang masuk di wilayah Maybrat. Data sementara belum ada ditemukan Covid-19.

Ketika usai meninjau, Bupati Maybrat mengatakan meski pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk larang jenazah dari sorong ke maybrat unuk di makamkamkan.Namun ada saja yang melakukan pembiaran sehingga kami akan perketat.

“Namun ada saja yang membiarkan antaran jenazah masuk. Akan perketat lagi kerena kondisi ini sangat membahayakan virus Covid-19 akan masuk di Maybrat.”tegas Sagrim.

Akibatnya telah terjadi mobilisasi tiga Jenazah yang lolos dari pintu Pos Batas kampung Sehu. Sehingga dengan tegas Bupati mencopot Kepala Dinas ,Kepala Distrik dan kepala kampung diwilayah tanggungjawab mereka.

Sementara itu, Tokoh Intelektual Distrik Ayamaru Barat, Saul Duwit mengatakan siap mendukung kebijakan bupati untuk menyelamatkan masyarakat Maybrat.

“Untuk itu lebih ketat akses pintu masuk agar pengiriman jenazah dihentikan sementara waktu. “ungkapnya.

Untuk diketahui bersama bahwa pemerintah kabupaten Maybrat tidak main-main dengan kebijakan daerah terkait untuk mencegah virus Corona. hal ini sesuai kebijakan Kepres Darurat Sipil lebih khusus kesehatan Masyarakat.

Berikan Komentar Anda