Balik Atas
Tujuh Maklumat Baru MRP yang Mesti jadi Acuan di Daerah
 
Pewarta: Redaksi Edisi 03/08/2019
| 443 Views
Felix Degei (Foto:Dok.Pribadi)

oleh Felix Degei*

Sejak Tanggal 22 Maret 2019, Majelis Rakyat Papua (MRP) secara resmi mengeluarkan tujuh maklumat baru guna memproteksi hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Maklumat tersebut telah ditanda tangani resmi oleh Timotius Murib selaku Ketua MRP. Sehingga, selanjutnya ketujuh maklumat tersebut mesti jadi acuan di daerah dalam membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di Papua. Ketujuh maklumat tersebut dijabarkan sebagai berikut.

PERTAMA: MAKLUMAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (NOMOR: 01/MRP/2019): PERLINDUNGAN CAGAR ALAM PEGUNUNGAN CYCLOOP DI KABUPATEN JAYAPURA

Cagar Alam Cycloop di Kawasan Kabupaten Jayapura adalah kawasan yang dilindungi oleh negara demi menjamin keberlangsungan hidup manusia dan fungsi kelestarian lingkungan hidup dengan ekosistemnya yang dalam perspektif budaya Sentani disebut robhonsolo, artinya sumber kehidupan.

Oleh karena itu, MRP sebagai representasi kultural yang berfungsi melindungi hak Orang Asli Papua, dengan ini menyerukan kepada seluruh penduduk/warga masyarakat yang mendiami kawasan robhonsolo/pegunungan Cycloop untuk bertangung jawab melindungi lingkungan dan ekosistem di kawasan robhonsolo/pegunungan Cycloop.

Kepada Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kota Jayapura dan aparat penegak hukum diserukan agar menindak tegas setiap kegiatan/perbuatan yang merusak kawasan dan lingkungan pada kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA: MAKLUMAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (NOMOR: 02/MRP/2019): PEMENUHAN HAK POLITIK PEREMPUAN ORANG ASLI PAPUA DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

Perempuan Orang Asli Papua mempunyai kedudukan hukum dan hak politik yang sama dengan Perempuan Warga Negara Indonesia lainnya untuk dapat menjadi Anggota Legislatif pada pemilu legislative serentak tahun 2019, baik pada level DPD RI, DPR RI maupun pada level DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua.

Oleh karena itu, MRP sebagai representatif kultural yang berfungsi melindungi hak Orang Asli Papua, dengan ini menyerukan kepada seluruh penduduk di Provinsi Papua agar sungguh-sungguh memperhatikan hak Perempuan Orang Asli Papua dalam pemilu legislatif tersebut di atas, berdasarkan prinsip afirmasi sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

 KETIGA: MAKLUMAT MEJELIS RAKYAT PAPUA (NOMOR: 03/MRP/XII/2018): LARANGAN PEMBERIAN NAMA ATAU GELAR ADAT KEPADA ORANG LAIN DI LUAR SUKU PEMANGKU ADAT

 Bahwa nama dan atau gelar adat merupakan simbol kesulungan dan kebesaran jatidiri seseorang sebagai pemangku adat yang sakral dalam lingkungan komunitas suku dan Masyarakat Adat Papua yang diperoleh secara turun temurun. Oleh karena itu, dengan ini Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua menyatakan bahwa pemberian nama dana tau gelar adat kepada seseorang di lingkungan komunitas suku pemangku adat adalah bertentangan dengan nilai dan norma hukum yang diwariskan Masyarakat Adat Papua.

Kepada seluruh masyarakat adat di Tanah Papua, Majelis Rakyat Papua menyampaikan pesan tentang pentingnya kesadaran, penghormatan dan penghargaan terhadap nilai dan norma hukum adat yang diwariskan secara turun termurun dalam komunitas suku dan Masyarakat Adat Papua. Oleh karena itu, dengan maklumat ini masyarakat adat tidak dengan secara gampang memberikan nama dan gelar adat kepada siapapun di luar komunitas pemangku adat.

Pemberian nama dana tau gelar adat yang telah diberikan kepada seseorang di luar pemangku adat suku dana tau Masyarakat Adat Papua sebelum maklumat ini, Majelis Rakyat Papua menyatakan tidak sah dan batal menurut Hukum Adat Papua.

KEEMPAT: MAKLUMAT MAJELIS RAKYAT (NOMOR: 04/MRP/XII/2018): LARANGAN TRANSAKSI JUAL BELI LEPAS TANAH MILIK MASYARAKAT ADAT KEPADA PIHAK LAIN

Bahwa tanah dan Sumber Daya Alam di atas, di bawah dan /atau di dalamnya adalah kekayaan yang dianugrakan oleh Tuhan Sang Pencipta bagi kepentingan hidup suku dan/ atau masyarakat adat pemangku hak secara turun-temurun.

Oleh karena itu, dengan ini Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua menyatakan bahwa, transaksi jual beli lepas tanah dengan sumber daya alam di atasnya, di bawahnya dan / atau di dalamnya adalah bertentangan dengan nilai dan norma hukum adat Masyarakat Adat Papua.

Kepada seluruh masyarakat adat di Tanah Papua, Majelis Rakyat Papua menyampaikan pesan tentang pentingnya kesadaran untuk melindungi tanah dan Sumber Daya Alam di atas, di bawah dan / atau di dalamnya, dan tidak melakukan transaksi jual beli lepas tanah kepada pihak lain.

KELIMA: MAKLUMAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (NOMOR: 05/MRP/XII/2018): LARANGAN SERTIFIKASI TANAH DI PAPUA

Bahwa tanah dan Sumber Daya Alam di atas, di bawah dan / atau di dalamnya adalah kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Sang Pencipta untuk kepentingan hidup suku dan / atau masyarakat adat pemangku hak secara turun temurun.

Oleh karena itu, dengan ini Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang melindungi Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua menyatakan bahwa, program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh negara di Tanah Papua dengan mengabaikan nilai dan norma hukum adat Masyarakat Adat Papua adalah tidak sah.

Kepada seluruh Masyarakat Adat di Tanah Papua, Majelis Rakyat Papua menyampaikan pesan tentang pentingnya kesadaran untuk melindungi tanah dengan sumber daya alam di atas, di bawah dan / atau di dalamnya, dan tidak serta merta mengikuti program sertifikasi tanah yang justru berakibat hilangnya hak sulung kepemilikan atas tanah secara turun temurun.

KEENAM: MAKLUMAT MAJELIS RAKYAT PAPUA (NOMOR: 06/MRP/VII/2018): MORATORIUM IZIN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI TANAH PAPUA

Bahwa Sumber Daya Alam di Papua adalah kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Sang Pencipta untuk kepentingan hidup suku dan / atau masyarakat adat pemangku hak secara turun-temurun. Namun pada kenyataannya praktek perijinan pengelolaan Sumber Daya Alam di Tanah Papua mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan dan penghidupan Orang Asli Papua.

Oleh karena itu, dengan ini Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua merekomendasikan kepada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Tanah Papua untuk menghentikan dan tidak memberikan perijinan untuk pengelolaan Sumber Daya Alam di tanah Papua seperti: Izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hak Tanaman Industri (HTI), Izin Pertambangan Khusus (IPK), Izin Pertambangan Mineral serta Izin Pembuangan Limbah skala besar.

Kepada seluruh masyarakat adat di Tanah Papua, Majelis Rakyat Papua menyampaikan pesan tentang pentingnya kesadaran untuk melindungi sumber daya alam di Tanah Papua dan menolak semua investasi pengelolaan Sumber Daya Alam yang justru berakibat hilangnya hak kesulungan kepemilikan atas Sumber Daya Alam di Tanah Papua.

KETUJUH: MAKLUMAT MEJELIS RAKYAT PAPUA (NOMOR: 06/MRP/XII/2018): PENGHENTIAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP ORANG ASLI PAPUA

Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup kehidupannya, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik.

Oleh sebab itu, Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representatif kultural Orang Asli Papua menyerukan untuk semua pihak menghormati kehidupan dengan menolak segala bentuk budaya kekerasan dan tindakan diskriminasi yang mengancam kehidupan Orang Asli Papua.

Untuk itu kepada aparat keamanan, Majelis Rekyat Papua menyerukan untuk tidak menggunakan kekuatan berlebihan, kekerasan dan diskriminasi dalam menyikapi persoalan di Tanah Papua dengan mengedepankan dialog yang bermartabat demi penghormatan dan perlindungan hak Asasi Orang Asli Papua, khususnya ha katas hidup.

Ketujuh Maklumat Baru MRP tersebut dalam tiga bulan terakhir sejak Maret hingga saat ini telah jalan dikampanyekan oleh para Anggota MRP ke setiap kabupaten kota di seluruh Tanah Papua. Di Kabupaten Nabire dan Dogiyai misalnya ada tiga Anggota MRP yang telah jalan menemui para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekalian memasang spanduk yang memuat ketujuh maklumat tersebut. Tujuan utama dari kampanye tersebut adalah agar setiap hak-hak dasar Orang Asli Papua dapat diakomodir dalam perangkat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).

*Penulis adalah pegiat Masalah Pendidikan khusus Orang Asli (Indigenous Education) tinggal di Nabire Provinsi Papua.

Berikan Komentar Anda