UGM Paparkan Hasil Kajian Akademik, 7 Bupati Optimis Papua Tengah Segera Dimekarkan
Pewarta: Redaksi
| 581 Dibaca
EDISI TERBIT: 29 Januari 2020
UGM Yogyakarta ketika mempresentasikan hasil “Kajian Akademik Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Foto:Istimewa)

Yogyakarta ,Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mempresentasikan hasil “Kajian Akademik Pembentukan Provinsi Papua Tengah: Urgensi Reinstrumentasi Otonomi Khusus Papua” di hadapan para Bupati wilayah Tengah Papua, di Aula Fisipol UGM, Rabu, (29/01/2020).

Tim Kajian yang dipimpin Drs. Bambang Purwoko, MA (Pakar Politik dan Pemerintahan) ini mempresentasikan hasil Kajiannya di hadapan para Bupati oleh Dr. Gabriel Lele (Pakar Manajemen Kebijalan Publik) mulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 14.30 WIB.

Gabriel memaparkan hasil dari kajian yang dilakukan bersama tim yang beranggotakan 30 orang itu dalam dua bagian besar.

Pertama kajian akademik tentang pembentukan provinsi Papua Tengah. Kedua, kajian penentuan ibu kota provinsi Papua.

Pada bagian pertama, Dr. Gabriel memaparkan sejumlah aspek dasar yang terkait dengan aspek sumber daya manusia, aspek infrastruktur ekonomi dan pelayanan publik, aspek kesejahteraan masyarakat, terobosan reinstrumentasi Otsus Papua, hasil analisis media, persyaratan administratif, pemenuhan syarat dasar kewilayahan, syarat kapasitas daerah, dan aspsk lain sebagai syarat dasar pemekaran.

Tim merekomendasikan tiga hal. Pertama, kondisi darurat Papua membutuhkan instrumen khusus. Jika tidak, Papua selamanya tertinggal. Kedua, pembentukan Daerah Otonom Baru sebagai sebuah kebutuhan mendesak untuk diwujudnyatakan. Ketiga, ke depan, kekhususan harus dijamin kebijakan makro nasional dan diikuti pengawalan yang ketat pada level manajerial operasional.

“Jadi, ada banyak aspek kelayanan pemekaran provinsi. Dari sisi normatif memang harus banyak aspek yang disiapkan. Tapi, perspektif yang digunakan adalah kebutuhan. Maka, dalam rangka konteks yang lebih luas untuk mencari jalan keluar atas berbagai masalah di Papua maka pemekaran menjadi kebutuhan,” kata Gabeiel berkesimpulan.

Bagian kedua adalah pemaparan kajian tentang kelayakan letak ibu kota provinsi Papua tengah yang antara lain terkait dengan ketersediaan sarana, fisik dan keruangan, aksesibilitas wilayah, sosial ekonomi, serta aspek lainnya yang kemudian diberi skor dan bobot untuk 11 kabupaten di tengah Papua (Puncak, Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Waropen, Biak, Supiori, dan Kepulauan Yapen).

Skor dan bobot diberi penilaian pada lima aspek antara lain ibu kota sebagai pusat wilayah (lokasi administrasi), ibu kota wilayah sebagai katalisator wilayah (ekonomi, penduduk dan sosial), ibu kota wilayah sebagai masa depan wilayah (intelektual, demokrasi, budaya, dan lingkungan), etalase budaya/aspirasoli wilayah (simbol identitas bagi wilayah teritorinya), dan geopolitik/geostrategi.

Ketua Tim Peneliti, Bambang Purwoko dan Gabriel mengatakan, pihaknya tidak menetapkan letak ibu kota provinsi Papua Tengah. “Kami buat bobot dan skor berdasarkan kajian lapangan. Hasil kajian ini akan disempurnakan dan kemudian diserahkan kepada DPR RI dan Depdagri untuk dipelajari dan diputuskan di mana ibu kota yang layak, kata Gabriel.

Dijelaskan Bambang dan Gabriel, hasil kajian yang telah dipresentasikan itu akan disempurnakan berdasarkan sejumlah masukan dari para Bupati dan tim pemekaran yang telah diperoleh dalam sesi tanya jawab.

“Kami akan sempurnakan segera dan akan segera diserahkan kepada ketua Tim Pemekaran, Bapak Isaias Douw agar ditindak lanjuti dan kami akan serahkan juga ke pemerintah untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.”

Usai, pemaparan, kepada awak Media, Ketua Tim Pemekaran Papua Tengah, Isaias Douw mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Fisip UGM yang telah melakukan kajian yang tidak hanya sebagai syarat administrasi pemekaran Papua Tengah tetapi telah memikirkan lebih jauh tentang kemajuan wilayah Papua.

Dijelaskan Isaias, kita senang dan bangga karena kajian ini sudah memikirkan aspek prasarana instrumentasi dan reinstrumentasi kekhususan Papua, yakni tentang disain khusus dan DOB sebagai policy-making platform, mereproduksi sinergi antar tungku, mengembangkan teknokrasi untuk memuliakan adat, aransemen kelembagaan asimetris inklusif, disain penguatan ekonomi, dan penguasaan fungsi layanan publik.

Tokoh pemekaran Papua Tengah, Norbertus Mote, S. E.,M. Si, “Jadi, saya kira, sebuah kajian yang melibatkan 30 peneliti UGM dari berbagai disiplin ilmu, telah menghasilkan kajian yang berbobot dan sudah ikut pikirkan kemajuan wilayah tengah dan tanah Papua secara umum di masa depan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya dan aspek lain di hari ini.”

Jadi, kata Mote, “Pemerintah pusat dapat menjadikan hasil kajian ini sebagai sebuah pola atau pendekatan penyelesaikan masalah ketertinggalan Papua, terutama terkait dengan afirmasi orang asli Papua yang mesti diatur secara tegas dan jelas dalam regulasi.”

Para Bupati wilayah tengah Papua, usai mendengarkan pemaparan hasil kajian, penegaskan dan optimis bahwa pemerintah pusat akan segera merespon dan merealisasikan atau mengaktifkan privinsi Papua Tengah yang telah menjadi satu produk hukum dengan provinsi Papua Barat.

“Kajian ini bagus. Sudah berikan tawaran untuk pembangunan Papua tengah ke depan. Kami optimis, pemerinrah pusat akan segera sahkan Papua Tengah. Kami sudah siap, kata Bupati Puncak, Willem Wandik.

Berikan Komentar Anda