Viral Video Kapolsek Nabire Barat Tak Beretika Hentikan Wartawan Saat Meliput

NABIRE – Dalam rangka pengamanan Petasan menjelang malam tahun baru 2020 pekan lalu di Nabire Barat beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 31 Desember 2020 kejadian dialami  Firdaus salah satu Wartawan di Nabire yang sedang melakukan wawancara salah satu Pedangan Petasan yang berada dilokasi pasar SP1. Namun selang beberapa detik dihentikan Kapolsek Nabire Barat memberhentikan rekaman  video itu.

Dalam video yang diunggah akun @Pewarta Papua pada Rabu (07/01/2021) tersebut mencapai seribu lebih penonton,  terlihat wartawan tersebut sedang melakukan tugas peliputan, Namun diberhentikan Kapolsek Nabire Barat tanpa etika dengan nada keras untuk berhenti.

Kapolsek Nabire Barat, AKP Matheus Atte juga telah melakukan Klarifikasi kepada sejumlah media di Nabire terkait pelarangan wartawan saat peliputan ( Baca : Klarifikasi Kapolsek Nabire Barat Terkait Larangan Peliputan pada Wartawan )

Namun adanya pemberitaan salah satu media online di Nabire tentang Kapolsek Nabire Barat Pertanyakan Etika Wartawan sudah diangkat dan dimuat, edisi 7 Januari 2021 lalu, tanpa mengkonfirmasi kepada wartawan yang bersangkutan yang mengalami dilapangan saat peliputan.

Firdaus Wartawan di Nabire kepada media ini  menyayangkan atas pemberitaan yang menyudutkan dirinya, Pasalnya justru dirinya yang dibatasi tugas peliputannya tanpa etika yang baik seorang Perwira Polisi ketika dirinya sedang melakukan peliputan. Sehingga dirinya berharap adanya konfirmasi berimbang karena sesama profesi sebagai wartawan apalagi ini terkait tugas wartawan dilapangan.

Terkait itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. S.Pd, M.Sc, MA, menilai ini sebuah Pelarangan wartawan meliput segala kejadian di manapun di jagat ini merupakan pelanggaran hukum yang harus diproses secara hukum.

” Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 jelas mengatakan bahwa pelarangan peliputan diancam dengan pidana 2 tahun penjara. Jadi, intinya adalah segala bentuk pelarangan peliputan dengan alasan yang dibuat-buat, seperti belum ada izin, belum saya perintahkan, harus beritahu saya, dan lain-lain, merupakan tindak pidana.” kata Wilson yang juga Alumni Lemhannas itu.

Berikan Komentar Anda