Balik Atas
Waspada Papua Sedang Diadu Domba
 
Pewarta: Redaksi Edisi 11/09/2019
| 441 Views

 

Oleh Paskalis Kossay

Politik akal busuk adu domba orang Papua mulai menjalar seiring dengan meningkatnya eskali politik dan keamanan lokal di Papua. Hal ini terbukti dengan kehadiran 61 orang papua di Istana Negara Jakarta ( 10/9/2019 ).Mereka didaulat sebagai tokoh papua kemudian dipertemukan dengan Presiden Jokowi.

Kehadiran 61 orang tersebut diprotes secara luas okeh seluruh elemen masyarakat papua. Rakyat papua merasa aneh, ternyata ada sejumlah orang yang menamakan diri tokoh papua dihadapan Presiden Indonesia. Rakyatpun mulai bertanya – tanya siapa yang mengutus mereka menjadi utusan orang papua dialog dengan Presiden Jokowi.

Kenyataan ini menunjukan bukti bahwa saat ini orang papua sedang diadu domba. Siapa aktor adu domba , jelas adalah alat negara. Diantara alat negara sendiri tidak saling menghargai. Kapolri bersama Panglima TNI bekerja keras meredakan situasi papua sepertinya dilampaui oleh kelompok lain menghadirkan tokoh gadungan mengatas namakan tokoh bertemu dengan Presiden.

Situasi papua memang dimanfaatkan sebagai alat politik kelompok elit Jakarta kemudian diadu domba keberadaan rakyat papua sebagai komoditas politik negara maupun kepentingan politik kelompok elit. Dalam situasi politik seperti begini, masalah mendasar tetap dibiarkan membara . Padahal Jokowi menginginkan masalah papua diselesaikan dengan sebuah pendekatan dialogis melibatkan para tokoh dari semua komponen orang papua.Namun keinginan Jokowi tersebut justru disuguhkan dengan kehadiran 61orang , yang disinyalir mereka adalah bagian dari tim sukses pemenangan Jokowi – Ma’aruf pada Pilpres 2019 lalu.

Padahal Kapolri dan Panglima TNI telah bertekad menyelesaikan masalah papua dengan langkah yang terukur menghadirkan para tokoh dihadapan Presiden Indonesia kemudian dibuat deklarasi perdamaian didepan Istana Negara agar gaungnya meluas keseluruh dunia. Tetapi aneh , justru pihak lain memotong tikungan masuk seolah – olah mereka yang berjasa besar mengelola masalah papua lalu menghadirkan para tokoh yang tidak jelas pengaruhnya pada rakyat papua. Menko Polhukam Wiranto pun terkesan larut dalam skenario ini . Padahal Wiranto bertanggung jawab penuh untuk mengkoordinasi institusi negara dibawah koordinasinya, agar masalah diselesaikan dengan cara yang bermartabat. Bukan saling potong tikungan menjual muka didepan seorang Presiden.

Dengan demikian Wiranto sebagai Menko Polhukam gagal meminit masalah papua secara tepat dan proporsional, sehingga menimbulkan kesan buruk diantara sesama elit dan pro – kotra diantara rakyat papua. Maka masalah papua tetap membara menjadi ancaman serius bagi keutuhan wilayah NKRI. Presiden Jokowi mesti tegas meminta pertanggung jawaban Menko Polhukam dan Kepala BIN , bagaimana mekanisme menghadirkan 61 orang papua di Istana Negara tersebut. Apakah mereka benar – benar mewakili rakyat papua atau digiring sana sini untuk sekedar memenuhi hasrat politik elit Jakarta. Hal ini pelu diselidiki, sebab kehadiran 61 orang ini terkesan dirahasiakan dari pantauan publik. Seolah – olah ingin berbicara nasalah pribadi dengan Presiden. Padahal masalah papua adalah masalah besar menyangkut pertaruhan eksistensi negara dimata dunia.

Tetapi dengan cara licik seperti begini timbul kesan kuat bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan masalah papua dengan dialog terbuka. Dalam beberapa waktu lalu Ketua Tinggi Komisioner HAM PBB menggarapkan , supaya pemerintah Indonesia dapat mengedepankan pendekatan dialog untuk menyelesaikan masalah papua. Namun fakta hari ini bukan dialog terbuka yang dikedepankan pemerintah, melainkan dialog rahasia yang dipublikasi seolah dialog terbuka. Dengan kondisi ini sepertinya Presiden Jokowi dikibuli oleh para pembantu dekat. Mereka punya setingan agenda politik posisi kabinet kedepan. Maka masalah papua diperebutkan sebagai alat untuk meyakinkan presiden. Mereka tidak perduli dengan fakta masalah dilapangan.

Konstelasi polutik elit seperti ini, masalah papua tidak pernah terselesaikan. Rakyat papua tetap diadu domba, dituduh separatis, dicaci maki dengan ujaran kebencian, rasisme dan diskriminatif. Orang papua mestinya sadar, tidak ada orang lain datang menyekesaikan masalahmu kecuali kamu bersatu melawan kelaliman penguasa negara yang haus kekuasaan.

Penulis adalah seorang politisi Indonesia asal Papua. 

Berikan Komentar Anda