NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menerima hibah berupa 24 ribu keping blangko Karta Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyerahan dilakukan secara langsung pada Senin (3/11/2025) untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut.
Sekretaris Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah, Yeremias Mote, S.STP, M.IP, menyatakan bahwa hibah ini merupakan bagian dari program rutin Kemendagri dalam mengadakan dan mendistribusikan puluhan juta blangko KTP-el ke seluruh daerah di Indonesia. “Hari ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri serahkan blangko KTP-el sebanyak 24 ribu keping kepada kami Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” ujar Mote (3/11/2025) via selulernya.
Menurut Mote, blangko tersebut akan segera disebarkan ke delapan kabupaten di Papua Tengah guna melayani kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang belum mengganti KTP lama dari Provinsi Papua ke Papua Tengah.
“Lebih terutama kepada warga masyarakat yang belum menggantikan KTP lama dari Papua ke Papua Tengah,” tambahnya.
Blangko KTP-el ini juga akan dimanfaatkan untuk perekaman data baru bagi warga berusia di atas 17 tahun, serta mencetak KTP-el bagi mereka yang sudah memiliki data print ready record (PRR) dari perekaman pertama namun belum dicetak.
“Serta data print ready record (PRRI) yang sudah perekaman pertama dan belum di cetak KTP-elnya,” jelas Mote, yang merupakan mantan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire.
Distribusi blangko akan disertai tinta cetak film dan ribbon yang telah dianggarkan dalam Dana Perubahan 2025, sesuai arahan Gubernur Papua Tengah.
“Kami akan bagikan blangko KTP-el disertai dengan tinta cetak Film dan Ribon yang sudah dianggarkan di dana Perubahan 2025, dan itu adalah sesuai arahan Bapak Gubernur Papua Tengah,” ungkapnya.
Mote menekankan bahwa bantuan ini akan diberikan sesuai kebutuhan di setiap Dinas Dukcapil kabupaten, dengan menunggu arahan dari Kepala Dinas, Albert Iyai. Langkah cepat Pemprov Papua Tengah dalam mengambil blangko ini dipicu oleh keluhan masyarakat, termasuk anak-anak yang sudah direkam biometrik KTP-el namun belum dicetak karena sedang kuliah di luar daerah.
“Dan ada keluhan masyarakat atas anaknya yang sudah rekam biometrik KTP-el dan pergi kuliah, namun KTP-el nya belum dicetak,” katanya.
Program ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kependudukan di Papua Tengah, yang baru dimekarkan dari Provinsi Papua, sehingga memastikan setiap warga memiliki identitas resmi yang valid. Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berkomitmen menjaga ketersediaan stok blangko secara nasional untuk mendukung inklusi sosial dan administratif. (*)
