Pemprov Papua Tengah Terima Hibah 24 Ribu Blangko KTP-el dari Kemendagri

Penulis

-

4 November 2025

NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menerima hibah berupa 24 ribu keping blangko Karta Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyerahan dilakukan secara langsung pada Senin (3/11/2025) untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut.

Sekretaris Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah, Yeremias Mote, S.STP, M.IP, menyatakan bahwa hibah ini merupakan bagian dari program rutin Kemendagri dalam mengadakan dan mendistribusikan puluhan juta blangko KTP-el ke seluruh daerah di Indonesia. “Hari ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri serahkan blangko KTP-el sebanyak 24 ribu keping kepada kami Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” ujar Mote (3/11/2025) via selulernya.

Menurut Mote, blangko tersebut akan segera disebarkan ke delapan kabupaten di Papua Tengah guna melayani kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang belum mengganti KTP lama dari Provinsi Papua ke Papua Tengah.

“Lebih terutama kepada warga masyarakat yang belum menggantikan KTP lama dari Papua ke Papua Tengah,” tambahnya.

Blangko KTP-el ini juga akan dimanfaatkan untuk perekaman data baru bagi warga berusia di atas 17 tahun, serta mencetak KTP-el bagi mereka yang sudah memiliki data print ready record (PRR) dari perekaman pertama namun belum dicetak.

“Serta data print ready record (PRRI) yang sudah perekaman pertama dan belum di cetak KTP-elnya,” jelas Mote, yang merupakan mantan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire.

Distribusi blangko akan disertai tinta cetak film dan ribbon yang telah dianggarkan dalam Dana Perubahan 2025, sesuai arahan Gubernur Papua Tengah.

“Kami akan bagikan blangko KTP-el disertai dengan tinta cetak Film dan Ribon yang sudah dianggarkan di dana Perubahan 2025, dan itu adalah sesuai arahan Bapak Gubernur Papua Tengah,” ungkapnya.

Mote menekankan bahwa bantuan ini akan diberikan sesuai kebutuhan di setiap Dinas Dukcapil kabupaten, dengan menunggu arahan dari Kepala Dinas, Albert Iyai. Langkah cepat Pemprov Papua Tengah dalam mengambil blangko ini dipicu oleh keluhan masyarakat, termasuk anak-anak yang sudah direkam biometrik KTP-el namun belum dicetak karena sedang kuliah di luar daerah.

“Dan ada keluhan masyarakat atas anaknya yang sudah rekam biometrik KTP-el dan pergi kuliah, namun KTP-el nya belum dicetak,” katanya.

Program ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kependudukan di Papua Tengah, yang baru dimekarkan dari Provinsi Papua, sehingga memastikan setiap warga memiliki identitas resmi yang valid. Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berkomitmen menjaga ketersediaan stok blangko secara nasional untuk mendukung inklusi sosial dan administratif. (*)

Jasa Raharja DKI Jakarta Bersinergi dalam Kegiatan Ramp Check di Terminal Tanjung Priok Sambut Nataru 2026

Penulis

Redaksi

-

3 November 2025

Jakarta, 3 November 2025 – Dalam rangka menyambut periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta berpartisipasi aktif dalam kegiatan Ramp Check yang dilaksanakan di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Pelayanan Jasa Raharja DKI Jakarta, Bapak Pahala Hendra Hasian, bersama tim, yang berkolaborasi dengan Satuan Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Polres Metro Jakarta Utara serta Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara.

Ramp Check dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk memastikan kesiapan dan kelayakan kendaraan angkutan umum, khususnya bus antar kota, dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun. Pemeriksaan meliputi aspek teknis kendaraan, kelengkapan administrasi, serta kondisi pengemudi dan awak bus.

Para kru bus di Terminal Tanjung Priok menyambut kegiatan ini dengan antusias, menyadari bahwa pemeriksaan berkala merupakan bagian penting dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan penumpang.

Dalam kesempatan tersebut, Jasa Raharja juga menyampaikan pesan keselamatan kepada para pengemudi dan penumpang. “Setiap kecelakaan selalu diawali oleh pelanggaran. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan kunci utama keselamatan bersama,” ujar Pahala Hendra Hasian.

Melalui kegiatan seperti ini, Jasa Raharja terus memperkuat komitmen untuk hadir di tengah masyarakat dalam memastikan perlindungan dan keselamatan bagi setiap pengguna transportasi umum, sekaligus mendukung pemerintah dalam menciptakan mudik dan perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat.

Bimtek LPPD Papua Tengah : Membangun Kapasitas Aparatur Pemerintahan yang Unggul

Penulis

Redaksi

-

3 November 2025

NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan daerah dalam menyusun LPPD yang berkualitas, akurat, dan sesuai dengan pedoman nasional. Berlangsung Senin (3/112025) siang. Bertempat di Boolroom Kantor Gubernur Papua Tengah.

Dihadiri Direktur EKPKD, Dr. Heriyandi Roni beserta tim Narasumber dari Kemendagri, Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Tinggi Pratama, dan peserta Bimbingan Teknis LPPD 2025 se-Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutannya,Mewakali sambutan Gubernur, Marthen Ukago, SE, M.Si Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam penyusunan LPPD, termasuk OPD pengampu urusan, Inspektorat Daerah, Bappeda, dan Sekretariat Daerah.

” Kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan daerah dalam mengelola data, mengukur capaian kinerja, dan memperbaiki kualitas laporan yang disampaikan setiap tahun.”kata Marthen.

Lanjutnya, dengan semangat “Papua Tengah Maju, Mandiri, dan Bermartabat”, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik dalam tata kelola pemerintahan dan administrasi, meskipun berstatus Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Semoga ilmu dan materi yang dibagikan hari ini
menjadi bekal berharga bagi peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing.”tuturnya.

Adapun peserta dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua Tengah dan didukung oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Peserta juga diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing.

Dokter Andreas Pekey Pimpin Pembentukan Ruby Owners Club (ROC) MC Chapter Papua

Penulis

Redaksi

-

3 November 2025

JAYAPURA – Ruby Owners Club (ROC) MC Indonesia, organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan pada tahun 2009, siap membentuk chapter baru di Papua. ROC Pusat telah memberikan mandat kepada dr. Andreas Pekey, Sp.PD., M.H., M.Si untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan kepengurusan ROC Chapter Papua.

Mandat ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) pengurus Pusat ROC nomor 023/INTERNAL/X/2025, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Hj Dewi Haryani, SH pada tanggal 30 Oktober 2025. dr. Andreas Pekey akan memimpin proses pembentukan chapter ini melalui Musyawarah Wilayah (Muswil).

“Pembentukan ROC Chapter Papua diharapkan dapat menampung hobi dan kegemaran positif bagi anggota dan keluarga, serta memberikan semangat dan motivasi positif untuk membangun kehidupan yang lebih baik,” kata dr. Andreas Pekey.

Saat ini, ROC telah memiliki 42 chapter di seluruh Indonesia, dan pembentukan chapter di Papua diharapkan dapat semakin memperluas jaringan komunitas ini.

dr. Andreas Pekey, Sp.PD., M.H., M.Si sebagai pemegang mandat hingga terbentukanya kepengerusan ROC Chapter Papua. Untuk diketahui saat ini sudah ada 42 Cahpter diseluruh Indonesia dan di wilayah Papua (Tanah Papua) khususnya Nabire.

Dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan kepengurusan ROC chapter Papua maka pengurus ROC Pusat (Central) memberikan kepercayaan kepada dr. Andreas sebagai pemegang mandat hingga terbentukanya kepengerusan ROC Chapter Papua.

Waket Komisi IV DPRP Apresiasi Langkah Progresif Dinas Pendidikan Papua Tengah dalam Melestarikan Identitas Budaya

Penulis

Redaksi

-

2 November 2025

NABIRE – Wakil Ketua (Waket) Komisi IV DPRP Papua Tengah, John NR Gobai, mengapresiasi langkah cepat Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dalam menetapkan hari Kamis sebagai hari wajib menggunakan Noken dan bahasa daerah.Dikatakan John NR Gobai, Minggu (2/11/2025) kepada media ini via Whatsapp.

Menurutnya, langkah ini merupakan upaya luar biasa dalam melestarikan budaya dan bahasa daerah yang merupakan identitas dan harga diri masyarakat Papua.

” DPR Papua Tengah berencana menggelar paripurna non-APBD untuk menetapkan Raperdasi dan Raperdasus, termasuk Raperdasi tentang Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra.”kata Gobai (2/11/2025) siang tadi.

Lanjutnya, dengan adanya regulasi daerah ini, Dirinya juga berpesan kepada Gubernur Papua Tengah agar dapat menerbitkan Peraturan Gubernur yang memberikan payung hukum bagi kebijakan tersebut.

John NR Gobai juga mengajak OPD lainnya untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide gagasan yang dapat mendukung regulasi daerah yang sedang digodok.

“Dengan demikian, Provinsi Papua Tengah dapat memiliki payung hukum yang kuat untuk melestarikan budaya dan bahasa daerah.” harapnya. *

Waket IV DPR Papua Tengah : Lestarikan Bahasa Daerah sebagai Identitas Suku

Penulis

Redaksi

-

2 November 2025

NABIRE – Bahasa daerah merupakan identitas sebuah suku dan warisan budaya yang sangat berharga. Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah sangat penting untuk dilakukan.Hal itu diungkapkan John NR Gobai Wakil Ketua (Waket) DPR Provinsi Papua Tengah, Minggu (2/11/2025) kepada media ini.

Menurutnya, salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah adalah dengan mengajarkannya di sekolah-sekolah dan mempromosikan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

” Menurut saya, muatan lokal pelajaran bahasa daerah di sekolah harus mendapat perhatian lebih. Bahasa daerah harus diajarkan dengan metodologi pengajaran menarik. Para calon guru bahasa daerah harus mendapat bekal metodologi pengajaran yang memadai.”katanya.

Menurut John NR Gobai, perlindungan bahasa daerah harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari pendidikan, rumah ibadah, masyarakat, hingga pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mendorong pembuatan kamus bahasa daerah dan aplikasi untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa daerah.

Dirinya menjabarkan bahwa dasar regulasi untuk pelestarian bahasa daerah juga telah ada, seperti UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No 21 tahun 2001 jo UU No 2 tahun 2021.

“Guna melestarikan bahasa daerah di Papua yang terancam punah maka BAPEMPERDA DPR Papua Tengah sudah mengusulkan dalam Propemperda Papua Tengah, tahun 2025, Raperdasi Papua Tengah tentang Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Papua Tengah.” jelas Gobai.

Untuk diketahui, BAPEMPERDA DPR Papua Tengah juga telah mengusulkan Raperdasi tentang Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Papua Tengah untuk melestarikan bahasa daerah yang terancam punah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Papua Tengah dapat mempertahankan bahasa daerah sebagai identitas suku dan warisan budaya yang berharga.

Kemendagri Hadiri Rakor Pemerintahan Umum Dukung Pembangunan Papua Tengah

Penulis

Redaksi

-

31 Oktober 2025

NABIRE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Papua Tengah pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah dan diikuti sekitar 200 peserta, termasuk jajaran Forkopimda, bupati, pimpinan OPD, serta penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan kabupaten.

Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat pusat yang hadir, seperti Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun dan Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin.

Menurut Andi Baso Indra Paharuddin, rakor ini menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mempercepat pembangunan di daerah otonom baru, serta memastikan stabilitas politik dan keamanan di Provinsi Papua Tengah.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan kegiatan ini akan merumuskan, memikirkan, mendiskusikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Provinsi Papua Tengah.

” Intinya adalah bagaimana kita, kolaborasi tingkat provinsi ini menyatukan satu hati pikiran, satu hati dan satu tujuan satu rencana demi kesejahteraan rakyat itu sendiri.”ungkap Gubernur dalam sambutan.

Gubernur juga mengakui Papua Tengah masih provinsi baru,masih berumur dua setengah tahun jelang tiga tahun. Pihaknya juga sedang membangun kantor Gubernur, MRP dan kantor lainnya.

” Hari ini kita hadiir disini, kita satukan hati untuk bagaimana kita jalan ke depan. Kita percaya bahwa sumber daya manusia yang kita punya kita akan perkuat disemua sisi.”pungkasnya.

Untuk diketahui bersama bahwa, Provinsi Papua Tengah, sebagai salah satu dari empat provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua, menghadapi tantangan besar dalam memperkuat kelembagaan, stabilitas politik, dan koordinasi antarinstansi. Namun, Indeks Partisipasi Pemilu 2024 di wilayah tersebut mencapai 99,99 persen, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap demokrasi.

Yan Wiliam

Pemprov Papua Tengah Dorong Sinergi untuk Pendidikan Berkualitas dan Merata

Penulis

Redaksi

-

30 Oktober 2025

NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Papua Tengah telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengimplementasikan, mengevaluasi dan menyinkronkan program-program prioritas bidang pendidikan pada hari Kamis, (30/10/225) di Nabire.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Papua Tengah, Nurhaida Meki Nawipa, SE, rakor tersebut pihaknya melibatkan UPT Kemdikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) serta Dinas Pendidikan dari delapan kabupaten di Papua Tengah diantaranya Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak.

“Kami mendorong sinergi antara Disdikbud Provinsi dan Dinas Pendidikan di delapan kabupaten untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata,” kata Nurhaida Meki Nawipa.

Akhir dari pertemuan, pihaknya telah melaksanakan penandatangan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dan delapan Kepala Dinas Pendidikan dari delapan kabupaten.

“Hal itu merupakan turunan dari kerjasama pak Gubernur dan delapan bupati tentang penyelenggaraan pendidikan di delapan kabupaten se provinsi Papua Tengah,” katanya.

Ibu dari lima ini mengatakan, salah satu keputusannya ialah perlu ada Pergub tentang penetapan Hari Kamis sebagai hari wajib menggunakan Noken dan hari wajib Berbahasa Daerah.

Hal itu merupakan sebuah rujukan dari Noken telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO pada tahun 2012, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi hal yang penting.

Kebijakan ini bertujuan untuk membangkitkan kebanggaan identitas budaya masyarakat asli Papua dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berbasis tradisi lokal. (*)

MEDIA PAPUALIVES

Pemprov Papua Tengah Terima Hibah 24 Ribu Blangko KTP-el dari Kemendagri

Jasa Raharja DKI Jakarta Bersinergi dalam Kegiatan Ramp Check di Terminal Tanjung Priok Sambut Nataru 2026

Bimtek LPPD Papua Tengah : Membangun Kapasitas Aparatur Pemerintahan yang Unggul

Dokter Andreas Pekey Pimpin Pembentukan Ruby Owners Club (ROC) MC Chapter Papua

Waket Komisi IV DPRP Apresiasi Langkah Progresif Dinas Pendidikan Papua Tengah dalam Melestarikan Identitas Budaya

Waket IV DPR Papua Tengah : Lestarikan Bahasa Daerah sebagai Identitas Suku

Kemendagri Hadiri Rakor Pemerintahan Umum Dukung Pembangunan Papua Tengah

Pemprov Papua Tengah Dorong Sinergi untuk Pendidikan Berkualitas dan Merata

📉BERITA TERBARU