Beranda blog Halaman 3

Komnas HAM Desak Hentikan Konflik Bersenjata, John Gobai Usulkan Pendekatan Humanis


JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI) mengecam keras kekerasan dan konflik bersenjata yang terjadi di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya dan Nabire. Peristiwa penembakan dan penganiayaan yang terjadi beberapa hari terakhir telah mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, baik dari warga sipil maupun aparat penegak hukum.Jumat (18/19/2025) Kutip media ini dalam siaranpers Komnas HAM RI di Jakarta.

Komnas HAM meminta pemerintah untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan dan melakukan reviu atas strategi pendekatan keamanan di Papua.

“Penggunaan kekerasan tidak dapat dibenarkan,” tegas Anis Hidaya ketua Komnas HAM RI kutip media ini.

Komnas HAM juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog untuk mencegah eskalasi konflik di Papua. Selain itu, Komnas HAM mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum secara imparsial, transparan, dan akuntabel untuk memberikan keadilan bagi korban.

Terkait hal itu, John NR Gobai anggota DPR Papua Tengah menilai bahwa dalam menghadapi konflik di Papua Tengah, pendekatan humanis dapat menjadi solusi efektif.

” Dengan memahami kebutuhan dasar masyarakat dan menyediakan program pembangunan yang tepat, kita dapat merangkul mereka dan mengubah cara pandang mereka.”jelasnya.

Dikatakan, John Pendekatan keamanan yang hanya mengandalkan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kita perlu memahami bahwa masyarakat Papua Tengah adalah manusia biasa yang memiliki akal, rasa, dan kehendak. Dengan pendekatan yang humanis dan memperhatikan aspek hak asasi manusia, kita dapat menciptakan perubahan yang positif.

” Pemerintah perlu mempertimbangkan jedah kemanusiaan dan menarik pasukan non-organic untuk menciptakan suasana yang kondusif. Dengan demikian, program pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.”usulnya

Untuk diketahui bahwa usulan Pendekatan humanis dari Legislator John NR Gobai tersebut diyakini dapat mengubah cara pandang masyarakat dan menciptakan pagar yang kuat dan kokoh di Papua Tengah, bukan hanya pagar keamanan, tetapi juga pagar persaudaraan dan kesatuan bangsa.

Sebelumnya, Komnas HAM RI juga telah melakukan komunikasi dan langkah koordinasi awal dengan pihak terkait, termasuk Kapolri, Gubernur Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, dan Bupati Intan Jaya, untuk membangun sinergi dan pemahaman dalam merespon situasi eskalasi kekerasan dan konflik bersenjata di Papua.

Kadin Papua Tengah Dilantik, Momentum Kebangkitan Ekonomi Daerah Menuju Indonesia Maju


NABIRE – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie, secara resmi melantik Ketua dan Pengurus KADIN Provinsi pelantikan berlangsung. Sabtu,[18/10/2025]. Bertempat di GOR Futsal Mimika

Alexander Gobai dilantik sebagai Ketua KADIN Provinsi Papua Tengah, didampingi oleh Albertus Keiya sebagai Direktur Eksekutif. Pelantikan ini juga dihadiri oleh pejabat penting, termasuk Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Taufan E. N. Rotorasiko, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, dan para bupati dari tujuh kabupaten lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Papua Tengah menunjukkan tren positif, dengan inflasi tahun 2025 menurun hingga 47 persen dan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,3 persen, sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan.

Namun, ia menekankan bahwa struktur ekonomi harus diperluas agar tidak bergantung pada satu sektor semata. “Jika pertambangan terganggu, ekonomi langsung tertekan,” ujarnya.

Gubernur menekankan pentingnya peran KADIN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “KADIN Papua Tengah berkomitmen mendorong ekonomi yang lebih produktif, menaikkan kelas UMKM, dan menginspirasi anak muda untuk tidak hanya mencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan usaha,” ujarnya.

Ketua KADIN Papua Tengah, Alexander Gobai, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Gubernur Meki Nawipa. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan titik awal kebangkitan ekonomi Papua Tengah. “Kami ingin menjadikan Papua Tengah sebagai poros ekonomi baru di Indonesia Timur, melalui sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat,” tuturnya.*

Kantor Baru STT Walter Post Nabire Diresmikan, Wujud Komitmen Pemprov Papua Tengah Bangun SDM Beriman

NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan berkarakter. Dukungan ini ditandai dengan kehadiran Asisten Gubernur Bidang Administrasi Umum, Zakharias F. Marey, dalam peresmian kantor baru dan renovasi perpustakaan Kampus II STT Walter Post Nabire.

Dalam sambutannya, Zakharias menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara gereja dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Ia menekankan bahwa pendidikan teologi memiliki peran strategis dalam membentuk pemimpin yang berhati hamba dan melayani.

Gubernur Meki Nawipa melalui pernyataan tertulisnya menekankan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari bangunan fisik, tetapi juga dari kekuatan moral dan rohani masyarakatnya. Ia berharap mahasiswa STT Walter Post dapat terus belajar dan berkontribusi nyata bagi gereja, masyarakat, dan bangsa.

Peresmian kantor baru dan renovasi perpustakaan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi kampus sebagai pusat pembinaan iman, riset teologi, dan pengembangan sumber daya manusia berintegritas. Pemprov Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung lembaga pendidikan dan keagamaan di seluruh wilayah.

Pemprov Papua Tengah Upayakan Perda untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat


NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Kajian Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hasil Hutan Kayu dan Non-Kayu Berbasis Masyarakat Hukum Adat. Bertempat di Hotel Mahavira, Nabire, Rabu (15/10/2025) kemarin.

Secara resmi FGD dibuka oleh Asisten III Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Papua Tengah, Zakharias F. Marey, mewakili Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya hutan di wilayah Provinsi  Papua Tengah yang dapat dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai budaya serta hak ulayat masyarakat hukum adat.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Zakharias F. Marey, menekankan pentingnya penyusunan peraturan daerah ini untuk memperkuat nilai kemanusiaan, menjaga warisan budaya, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

“Pemerintah berkomitmen agar pembangunan yang berlangsung di atas tanah Papua tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan serta menjaga warisan budaya yang telah turun-temurun,”ungkap Marey.

Marey  Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

“Kami berharap hasil FGD ini mampu melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang berpihak pada masyarakat adat serta memperkuat perlindungan terhadap hasil hutan kayu dan non-kayu,”harapnya.*

KNPI Nyatakan Dukungan Penuh Kepada Guru di Indonesia


JAKARTA – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dr. H. Ali Hanafiah Dan Ketua DPP KNPI Ruben Kumpu, S.H. yang juga sebagai praktisi hukum dan Lawyer menyatakan dukungan penuh terhadap guru di Indonesia yang menegakkan disiplin kepada siswa nakal.

Pernyataan ini merujuk pada insiden di SMA 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, di mana seorang guru menampar siswa dengan niat mendidik.

Dalam keterangannya, Ruben Kumpu, SH menegaskan bahwa DPP KNPI siap memberikan bantuan hukum bagi guru yang berhadapan dengan masalah hukum akibat tindakan disiplin terhadap siswa.

“Kami mendukung semangat guru Indonesia untuk menindak siswa yang melanggar aturan, seperti merokok atau bersikap tidak sopan. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita junjung tinggi,” ujarnya pada, Selasa (14/10/2025).

Ketua DPP KNPI memerintahkan seluruh Ketua DPD KNPI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dan memberikan dukungan kepada guru atau dosen yang menghadapi persoalan hukum dengan orang tua murid.

“DPP KNPI menyediakan lembaga bantuan hukum untuk membantu guru yang dilaporkan karena mendidik anak didiknya dengan benar,” tegasnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan guru dapat menjalankan tugas pendidikan tanpa rasa takut, terutama dalam menangani siswa yang tidak patuh terhadap aturan sekolah.

DDI Papua Tengah Dilantik, Pemprov Berharap Jadi Mitra dalam Membangun Masyarakat


NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyambut baik pelantikan Pengurus Wilayah Darud Da’wah wal Irsyad (DDI) Provinsi Papua Tengah dan Pengurus Daerah DDI Kabupaten Nabire. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tumiran, mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menghadiri acara pelantikan tersebut di Aula PUPR Nabire pada Rabu (15/10/2025).

Tumiran menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada pengurus yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. “Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan umat,” ujarnya.

Tumiran juga menekankan peran penting DDI dalam membina umat dan memperkuat dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasi ini telah lama mencetak generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan beramal, dengan tujuan membangun masyarakat yang lebih baik.

Dalam pidatonya, Tumiran menyoroti tantangan zaman yang semakin kompleks dan berharap kehadiran DDI di Papua Tengah dapat menjadi pilar dakwah yang menyatukan umat. “Di Papua Tengah yang memiliki dinamika sosial dan keragaman budaya yang sangat kental, kami berharap DDI dapat menjadi perekat yang meneduhkan, sekaligus memperkuat persaudaraan umat Islam di wilayah ini,” kata Tumiran.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk mendukung setiap langkah positif yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan umat. “Kami berharap DDI dapat menjadi mitra dalam menciptakan kemajuan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan DDI dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas dakwah yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyatukan umat Islam di Papua Tengah.

Frans Pigome Figur OAP Yang Memiliki Kompetensi Layak Ditetapkan Sebagai Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia


NABIRE – Tokoh pemuda sekaligus intelektual Papua Tengah, Yusuf Kobepa, S.H., MM, menyerukan agar Presiden Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada orang asli Papua (OAP) untuk menduduki jabatan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Dalam pernyataannya kepada media, Yusuf Kobepa menegaskan bahwa selama hampir lima dekade PT Freeport beroperasi di Tanah Papua, belum pernah ada orang asli Papua yang dipercayakan memimpin perusahaan raksasa tambang tersebut. Menurutnya, momentum penetapan Presiden Direktur yang baru adalah waktu yang tepat untuk melakukan langkah bersejarah itu.

“Sudah hampir 50 tahun PT Freeport beroperasi di Papua, dan belum pernah satu pun orang asli Papua dipercayakan menjadi Presiden Direktur. Ini saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata dengan memberi kepercayaan itu kepada putra terbaik Papua,” tegas Yusuf Kobepa di Nabire, Senin (13/10/2025).

Yusuf menilai, orang asli Papua kini telah siap secara kompetensi maupun secara sosial dan budaya untuk memimpin PT Freeport Indonesia. Ia mencontohkan salah satu figur yang dianggap paling layak adalah Frans Pigome, yang saat ini menjabat sebagai Vice President di lingkungan PT Freeport Indonesia.

“Dari sisi kompetensi, Bapak Frans Pigome sudah memenuhi kualifikasi dan pengalaman. Dari sisi sosial dan psikologis, beliau juga merupakan representasi dari tujuh suku yang berada di wilayah operasional Freeport, sekaligus simbol keterwakilan seluruh orang asli Papua,” jelas Yusuf.

Ia menambahkan, penunjukan orang asli Papua sebagai Presiden Direktur akan menjadi langkah strategis dan simbolis yang mampu memperkuat rasa memiliki masyarakat Papua terhadap Freeport, sekaligus mengurangi jarak sosial dan psikologis antara perusahaan dan pemilik hak ulayat di wilayah tambang.

“Jika kepercayaan ini diberikan, orang asli Papua akan memandang Freeport sebagai bagian dari kehidupan mereka sendiri, bukan entitas asing yang beroperasi di tanah mereka,” ujar Yusuf.

Tokoh muda ini juga menekankan bahwa langkah tersebut akan menjadi bukti nyata pemberdayaan sumber daya manusia Papua yang selama ini telah berkontribusi besar terhadap negara. Ia berharap Presiden berani mengambil keputusan bersejarah dengan menunjuk orang asli Papua sebagai pucuk pimpinan Freeport.

“Kami percaya, dengan memberikan kepercayaan kepada orang asli Papua, maka kontribusi yang diberikan bukan hanya dari sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang kini sudah siap dan kompeten,” tegasnya.

Yusuf Kobepa menyampaikan pandangan ini atas nama tokoh pemuda, intelektual, dan pemerhati sosial Papua Tengah, sebagai bentuk aspirasi masyarakat dan generasi muda yang ingin melihat keadilan dan kesempatan yang setara bagi putra-putri Papua.

“Kami berharap Bapak Presiden mempertimbangkan usulan ini dengan bijak. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi tentang kepercayaan dan keadilan bagi orang asli Papua,” tutupnya.

PT Jasa Raharja Kantor WIilayah DKI Jakarta Gelar FGD FKLL dengan Stackholder Wilayah Jakarta Utara


JAKARTA – Pada 9 oktober 2025, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion ( FGD ) Forum Komunikasi lalu Lintas dengan stackholder wilayah Jakarta Utara.

Dalam giat tersebut, hadir Kanit Gakkum Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edi Wibowo, Kanit Kamsel Polres Metro Jakarta utara IPTU Sutanta, Bripka Adit Staf Satlantas Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, Putra selaku staf bidang lalu lintas Sudin Perhubungan Jakarta Utara.

Pada rapat ini dibuka langsung oleh kepala bagian pelayanan Pahala Hendra Hasian dan dilanjutkan paparan tentang overview kinerja pelayanan Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta.

Dari hasil FGD ini disepakati bersama yaitu dibuatkan notulensi untuk ditindaklanjuti action plan kedepan secara bersama oleh Kasubag Administrasi Chyntia Felisiane antara lain pemasangan spanduk himbauan keselamatan berlalu lintas di Jalan Cilincing Dewa Ruci dan jalan akses Marunda Jakarta utara. Karena di kedua jalan tersebut masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas.

📉BERITA TERBARU

🌦PERKIRAAN CUACA

Nabire
overcast clouds
25.9 ° C
25.9 °
25.9 °
88 %
1.1kmh
97 %
Sel
26 °
Rab
30 °
Kam
30 °
Jum
32 °
Sab
32 °

🤝PAPUA TENGAH TERANG

error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights